ISLAM DAN POLITIK

Selama ini terdapat kerincuan sangat besar dalam pemahaman kita atas kaitan antara Islam dan politik, kerincuan mana jang terjadi dinegeri-negeri lain.

Kerincuan itu timbul dari banyak sebab yang terpenting diantaranya :

  1. Praduga tidak baik yang timbul dari panutan atas paham pemisahan kekuasaan negeri dari kekuasaan (lembaga) keagamaan yang muncul dalam teori-teori politik modern. Praduga tersebut mucul dari tidak jelasnya batas yang memisahkan antara kedua jenis kekuasaan diatas dalam pemikiran politik kaum Muslimin yang tergabung dalam gerakan-gerakan Islam selama ini.
  2. Munculnya kekuatan Islam dalam bentuk sangat militan keatas pentas politik dibanyak negara, sebagai kekuatan reaksioner yang dianggap golongan lain sebagai membahayakan kelangsungan pembangunan nasional, bahkan membahayakan kesatuan bangsa.
  3. Pengalaman yang menampilkan kuatnya kecendrungan isolatif dari gerakan-gerakan Islam selama ini, yang menutup diri dari ideologi besar didunia. Kasus perselisihan pendapat tentang Pantjasila sebagai dasar negara dalam Konstituante hasil pemilu 1955 – 1956 menunjukkan dengan jelas kuatnya kecendrungan ini.
  4. Seringnya dibaurkan antara sikap politik golongan Islam dan sikap keagamaan mereka oleh pihak lain, sehingga timbul kesangsian akan itikad baik golongan Islam terhadap golongan-golongan lain.

Dihadapan kenyataan-kenyataan diatas, tidak dapat lain yang terjadi adalah besarnya kesalah pahaman tentang hubungan Islam dan politik. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibicarakan aspek-aspek hubungan antara negara dan agama dalam ajaran formal Islam, bagaimana kenyataan dalam praktek berjalan sepanjang sejarah, masalah-masalah dasar yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum dapat dirumuskan kajian tuntas tentang hubungan Islam dan politik, dan beberapa usul untuk memungkinkan program kajian seperti itu.

Islam sebagai agama lahir dalam sebuah lingkup waktu dan perkembangan sosial tertentu. Kelahirannya dimasa pemerintahan kedua imperium Romawi dan Sasani (Persia) memberikan bekasnya yang tersendiri dalam peradaban Islam berupa, penyatuan kekuasaan kenegaraan dan keagamaan dalam tangan seorang pemangku pemerintahan (Khalifah, Imam). Penyatuan kedua jenis kekuasaan yang satu berwatak dasar fisis-material dan yang satu lagi moral-spirituil, menjadi watak inherent dari pandangan Islam tentang struktur kenegaraan.

Pelembagaan struktur demikian dalam perkembangan sejarah, seperti terbukti dari deretan teori-teori kenegaraan dari zaman al-Dinawari (abad ketiga Hijriah/kesembilan Masehi) hingga al-Mawardi jauh beberapa abad kemudian dan beberapa doktrin resmi sejumlah mornarkhi Islam abad ini, menjadi salah satu aspek terpenting dalam pemikiran politik kaum Muslimin dimana-mana.

Kasus penetapan seorang fageeh (ahli agama) sebagai lembaga tertinggi kenegaraan  dalam konstitusi Iran sekarang ini, adalah bukti dari masih kuatnya kecendrungan untuk menyatukan kedua jenis kekuasaan diatas ditangan seorang kepala negara saja.

Hanya saja, dalam perkembangan itu terdapat dua kenyataan penting yang sering dilupakan atau diabaikan. Pertama, penyatuan kekuasaan itu tidaklah menghalangi terjadinya pembidangan kerja kedalam fungsi-fungsi yang jelas, seperti munculnya lembaga-lembaga peradilan yang terpisah dari tugas umum kenegaraan dan lembaga-lembaga keagamaan yang berfungsi murni Agama (lembaga ifta’ atau fatwa Agama).

Yang kedua, kuatnya kecendrungan untuk memberikan tempat yang jelas kepada lembaga perwakilan (baik perwakilan  populistis yang mewakili aspirasi rakyat secara demokratis murni maupun perwakilan ologarkis, meritokratis maupun aristokratis).

Ajaran formal Islam yang memberikan tekanan khusus kepada sistim bermusyawarah adalah benih dari kecendrungan diatas.

Kenyataan sejarah menunjukkan, bahwa penyatuan kedua jenis kekuasaan pemerintahan dan keagamaan hanyalah terjadi dalam bentuk formalnya saja, sedangkan praktek pemerintahan membuktikan perkembangan yang lain.

Khalifah/Sultan/Amir seringkali hanya berfungsi menjalankan kekuasaan pemerintahan belaka, dengan kekuasaan keagamaan diserahkan kepada lembaga-lembaga permusyawaratan dalam berbagai bentuk yang dikembangkan para Ulama disatu pihak dan aristokrasi/pemerintahan militeristis/pemerintah sekuleristis dipihak lain merupakan wajah umum “penyatuan kekuasaan” yang hanya dalam teori belaka.

Dalam hal ini, kekuasaan pemerintahan harus terus terlibat dalam proses tawar menawar yang tidak pernah berkesudahan dengan kekuasaan keagamaan yang berada ditangan para Ulama.

Pemisahan kekuasaan de fakto, walaupun tidak secara de jure, merupakan wajah utama perkembangan politik dalam Islam. Kuatnya aspirasi ideologis keagamaan dikalangan kaum Muslimin adalah justru menjadi petunjuk tentang mekanisme kejiwaan (defense mechanism) yang mencoba meleraikan antara kenyataan dalam praktek hidup kenegaraan dan ajaraan formal yang berlatar belakang pertumbuhan historis yang begitu dini.

Sebuah sisi lain dari sejarah bangsa-bangsa Muslim patut juga dikemukakan dalam hubungannya dengan kaitan antara Islam dan politik. Sisi sejarah itu adalah besarnya ketegangan antara ajaran formal dan aspirasi kemanusiaan dalam Islam.

Ajaran formal Islam akhirnya mencapai taraf terjadinya proses pelembagaan yang berlebih-lebihan (overinstitutionalization) atas aspek-aspek keagamaan terpenting seperti hukum Agama (fiqh, syari’ah), mistik (tasawwuf, tarekat) dan moral Agama (akhlaq). Terjadilah overclaim (tuntutan berlebihan) atas diri kaum Muslimin oleh semua aspek yang dilembagakan itu. Lembaga hukum Agama minta ketundukan mutlak diluar (outer adherence) begitu ketat, sehingga muncul beban yang terkadang tidak manusiawi dan perlakuan serba kaku dari “Agama” atas diri kaum Muslimin.

Lembaga mistik memunculkan spriritualisme yang lebih menjurus kepada pelarian (escapisme) dari urusan keduniaan. Moral Agama (akhlaq) memunculkan sejumlah wawasan yang tidak memberikan tempat kepada penyimpangan (deviasi) pola kelakuan pribadi dikalangan Ummat.

Sebagai akibat, sering muncul keresahan dan kemudian perlawanan kepada pihak pelaksana pemerintahan baik yang dari lingkungan Muslimin sendiri, yang harus melaksanakan semua tuntutan tidak manusiawi itu dalam kehidupan nyata.

Apalagi kalau pemerintahnya berlangsung dalam kemerdekaan terbatas perkembangan hubungan dengan negara-negara lain.

Pemberontakan “dari bawah” itu, dengan dalih memperbaiki keadaan dan menumbangkan penjajahan dan kelaliman, sering menampakkan diri dalam Mesianisme dan Millenariansme yang berselubung ajaran keagamaan, seperti sekian banyak pemberontakan Ratu Adil, Iman Mahdi dan Juru Selamat (Masih).

Perlawanan dari pihak gerakan-gerakan Islam yang berwatak Millenarianistis terhadap para Sultan dan Air yang dianggap menyimpang dari kemurnian ajaran Agama itu, seperti tercermin terakhir dalam upaya pendudukan Masdjidil Haram di Mekkah oleh gerombolan pemuda Messianistis yang menentang “kekafiran” dinasti Sa-ud yang memegang kekuasaan di Saudi Arabia sekarang menunjukkan betapa jauhnya terpisah kekuasaan keagamaan dari kekuasaan kenegaraan dalam praktek, walaupun pertimbangan keagamaan juga masih harus dijadikan landasan pengambilan keputusan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Masalah dasar yang paling banyak meminta perhatian adalah sampai dimanakah persepsi “penyatuan kekuasaan” itu harus dipegangi. Mohamad Ayoub dalam sebuah tulisan menunjukkan bahwa aspek penampilan “Islam politik” (political Islam) tidaklah berwajah tunggal.

Ada kecendrungan Islam menjadi ideologi tandingan (contending ideology) terhadap ideologi negara, seperti terjadi di Iran ketika para Mulla melakukan perjuangan menentang bekas Shah Reza Pahlevi.

Tetapi ada pula kecendrungan untuk menampilkan wajah “stabilisasi keadaan”, sebagai pemelihara status quo, seperti terjadi dengan Pakistan saat ini. Islam melestarikan aspirasi militeristis dari pemerintahan Jenderal Ziaul Haq.

Pengenalan akan kearagaman fungsi politis dari aspirasi keagamaan dalam Islam ini haruslah mendasari pemecahan masalah dasar diatas.

Pendekatan simplistik hanya menganggap funsgsi politis Islam dari sudut konflik potensialnya belaka terhadap ideologi-ideologi yang ada didunia jelas tidak akan membawa kita pada hasil yang memuaskan.

Demikian juga, kecendrungan untuk memperlakukan ajaran formal  sebagai satu-satunya alat pengamat fungsi politis dari aspirasi keagamaan dalam Islam juga terasa sangat pincang.

Karenanya, diperlukan sebuah program pengkajian akan hubungan Islam dan politik, yang mengandung dalam dirinya hal-hal berikut :

  1. Kemampuan menggali latar belakang kesejarahan dari perkembangan ajaran Islam di bidang politik.
  2. Kemampuan melakukan klasifikasi dan kategorisasi yang bersifat tuntas, dengan mempertimbangkan jenis-jenis hubungan politik antara pihak yang memerintah dan pihak rakyat dibawah disatu bidang dan akibat hubungan antar negara dalam hubungan politik tersebut.
  3. Menginventarisir aspirasi keagamaan dalam Islam yang memperoleh perwujudannya dalam perjuangan politik, baik yang ditujukan untuk perbaikan intern maupun untuk melawan serangan-serangan dari luar.

Hanya dengan kerangka seperti itulah kita baru dapat memperoleh gambaran yang benar tentang hubungan Islam sebagai agama dan politik sebagai pengejawantahan perkembangan pemerintahan.

Kalau pembahasan diatas dapat menumbuhkan kesadaran akan perlunya krerangka diatas, dirasa sudah memadailah jerih payah mempersiapkannya.*

*pokok-pokok ceramah Abdurahman Wahid pada Forum Studi Nasional GMNI di Jakarta, Maret 1981

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s