DEMOKRASI KITA

Sedjarah Indonesia sedjak 10 tahun jang achir ini banjak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, jang mentjiptakan suatu pemerintahan jang adil jang akan melaksanakan demokrasi jang sebaik-baiknja dan kemakmuran rakjat jang sebesar-besarnja.

Realita dari pada pemerintahan, jang dalam perkembangannja kelihatan makin djauh dari demokrasi jang sebenarnja.

TINDAKAN-TINDAKAN PRESIDEN

Apalagi sedjak dua tiga tahun jang achir ini kelihatan benar tindakan-tindakan pemerintah jang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Presiden, jang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1950 adalah Presiden konstitusionil jang tidak bertanggung djawab dan tidak dapat diganggu-gugat, mengangkat dirinja sendiri mendjadi formatir kabinet. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan  jang bertanggung djawab dengan tiada memikul tanggung djawab. Pemerintah jag dibentuk dengan tjara jang gandjil itu diterima begitu sadja oleh Parlemen dengan tiada menjatakan keberatan jang prinsipiil. Malahan ada jang membela tindakan Presiden itu dengan dalil ”keadaan darurat”.

Kemudian Presiden Soekarno membubarkan Konstituante jang dipilih oleh rakjat, sebelum pekerdjaannja membuat Undang Undang Dasar baru selesai. Dengan suatu dekrit dinjatakannja berlakunja kembali Undang Undang Dasar tahun 1945.

Menurut Undang Undang Dasar 1945 itu Presiden Republik Indonesia adalah kepala exekutif. Parlemen jang ada menurut Undang Undang Dasar 1950 dan tersusun menurut pemilihan umum pada tahun 1955 diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakjat sementara sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat jang baru berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan suatu coup d’etat, ia dibenarkan oleh partai-partai dan suara jang terbanjak didalam Dewan Perwakilan Rakjat. Golongan minoritet menganggap perbuatan Presiden itu sebagai suatu tindak-perkosa, tetapi menjesuaikan didirnja kepada kenjataan jang baru itu. Dengan pendirian sedemikian Dewan Perwakilan Rakjat sudah melepaskan sendiri hak-kelahirannja.

Tidak lama sesudah itu Presiden Soekarno melangkah selangkah lagi, setelah timbul perselisihan dengan Dewan Perwakilan Rakjat tentang djumlah anggaran belandja. Dengan suatu penetapan Presiden Dewan Perwakilan Rakjat dibubarkan dan disusunnja suatu Dewan Perwakilan Rakjat baru menurut konsepsinja sendiri. Dewan Perwakilan Rakjat baru itu anggotanja terdiridari 261 orang, separoh terdiri dari anggota-anggota parta dan separoh lagi dari apa jang disebut golongan fungsionil, jaitu buruh, tani, pemuda, wanita, alim ulama, tjendikiawan, tentera dan polisi. Semua anggota ditundjuk oleh Presiden. Anggota-anggota partai politik jang 130 orang itu sebagian besar dipilihnja dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bersidang sampai sekarang, dengan menjingkirkan sama sekali anggota-anggota jang termasuk golongan oposisi.

TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Presiden Soekarno mendasarkan segala tindakannja itu atas pendapat, bahwa revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia jang adil dan makmur belum selesai. Sebelum mentjapai Indonesia jang adil dan makmur, revolusi masih berdjalan terus dan segala susunan jang ada itu bersifat sementara. Ia, katanja, tidak menentang demokrasi, malahan menudju demokrasi jang sebenarnja, jaitu demokrasi gotong rojong seperti jang terdapat dalam masjarakat Indonesia jang berdasarkan free fight, hantam-menghantam, jang sebegitu djauh dpraktikkan di Indonesia. Free fight democracy ini menimbulkan pertjakaran politik jang hebat, menimbulkan perpetjahan nasional, sehingga usaha-usaha pembangunan djadi terlantar.

Demokrasi liberal itu hendak digantinja dengan apa jang disebutnja demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, seperti jang dimaksudnja itu ialah suatu tjara berkerdja jang melaksanakan suatu program pembangunan jang direntjanakan dengan suatu tindakan jang kuat dibawah suatu pimpinan. Tjita-tjita itu harus didukung oleh kerdjasama jang baik antara empat golongan besar jang berpengaruh didalam masjarakat, jaitu golongan-golongan nasional, Islam, komunisme dan tentera. Titik berat dari pada pemerintahan dan perundang-undangan tidak lagi terletak pada Parlemen, melainkan pada dua badan baru, jaitu Dewan Nasional, jang sekarang berubah mendjadi Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perantjang Nasional.

Dalam sistem ini Dewan Perwakilan Rakjat tugasnja hanja memberikan dasar hukum sadja kepada keputusan-keputusan jang telah ditetapkan oleh Pemerintah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau usul dari dua badan tersebut tadi. Dengan tjara begitu, menurut pendapat Soekarno, segala perundingan dapat berlaku dengan tjepat, dengan tiada bertele-tele seperti jang terdjadi didalam Dewan Perwakilan Rakjat samapi sekarang. Kedua badan tersebut, Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perantjang Nasional, berhubung dengan susunannja seeprti jang ditentukan sendiri oleh Presiden Soekarno, bisa merupakan suatu “pressure group”, golongan pendesak.

Tetapi dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakjat jang terdjadi sekarang, dimana semua anggota ditundjuk oleh Presiden, lenjaplah sisa-sisa demokrasi jang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno mendjadi suatu DIKTATUR jang didukung oleh golongan-golongan jang tertentu.

KRISIS DEMOKRASI

Oleh karena itu tidak heran, kalau banjak orang menjangka, bahwa demokrasi lenjap dari Indonesia. Tetapi pendapat sematjam itu tidak benar. Itu suatu pendapat jang diperoleh dari penglihatan sepintas lalu sadja atas proses politik jang berlaku di Indonesia sedjak beberapa tahun jang achir ini. Demokrasi bisa tertindas sementara karean kesalahannja sendiri, tetapi setelah ia mengalami tjobaan jang pahit, ia akan muntujul kembali dengan penuh keinsafan. Berlainan dari pada beberapa negeri lainnja di Asia, demokrasi disini berurat-berakar didalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tidak dapat dilenjapkan untuk selama-lamanja.

Apa jang terdjadi sekarang ialah KRISIS dari pada demokrasi. Atau demokrasi dalam krisis. Demokrasi jang tidak kenal batas kemerdekaannja, lupa sjarat-sjarat hidupnja dan melulu mendjadi anarki lambat-laun akan digantikan oleh diktatur. Ini adalah hukum besi dari pada sedjarah dunia! Tindakan Soekarno jang begitu djauh menjimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibat dari pada krisis demokrasi itu.

Demokrasi dapat berdjalan baik, apabila ada rasa  tanggung djawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Inilah jang kurang pada pemimpin-pemimpin partai seperti jang telah berkali-kali saja peringatkan. Pada permulaan kemerdekaan, sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, orang merasai benar-benar tanggung djawabnja. Tetapi setelah kemerdekaan itu diakui oleh seluruh dunia, sebagai hasil dari pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag pada achir tahun 1949, orang lupakan sjarat-sjarat untuk membangun demokrasi didalam praktik.

Semangat jang ultra-demokratis jang meradjalela dalam dada pemimpin-pemimpin partai mengubah sistem pemerintahan dari pemerintah presidensiil jang tertanam didalam Undang Undang Dasar 1945 mendjadi kabinet parlementer. Sistem kabinet parlementer seperti jang berlaku di Eropah Barat, dimana Pemerintah bertanggung djawab kepada Parlemen, orang anggap lebih demokratis dari sistim pemerintah presidensiil. Orang lupa, bahwa Indonesia dalam masa peralihan ke pemerintahan nasional jang demokratis perlu akan suatu pemerintahan nasional jang kuat. Sedjarah Indonesia sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 menjatakan bahwa pemerintah jang kuat di Indonesia ialah pemerintah presidensiil dibawah dwitunggal Soekarno-Hatta. Lahirnja idee dwitunggal diwaktu itu bukanlah suatu hal jang dibuat-buat, melainkan suatu kenjataan jang dikehendaki oleh keadaan.

Dimasa Repulik Indonesia jang pertama itu telah ditjoba mengubah sistim pemerintah presidensiil mendjadi sistim  kabinet parlementer jang dipimpin oleh seorang perdana menteri, jang bertanggung djawab kepada Badan Perkerdja Komite Nasional Pusat. Alasan jang dikemukakan ialah supaja Presiden dan Wakil Presiden tetap dan tidak terganggu gugat didalam memimpin negara. Presiden dan Wakil Presiden diperlindungi oleh kabinet jang bertanggung djawab politik, jang setiap waktu dapat diganti kalau perlu. Tetapi dalam praktik ternjata, bahwa bukan kabinet jang memperlindungi Presiden dan Wakil Presiden, memagari mereka dengan tanggung djawabnja, melainkan sebaliknja. Dimana-mana Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak dengan mempergunakan kewibawaannja untuk memperlindungi kabinet dari ketjaman dan serangan Rakjat jang tidak puas. Sampai kedalam sidang Komite Nasional Pusat Wakil Presiden terpaksa bersuara untuk mempertahankan politik Pemerintah jang digugat dan diketjam sehebat-hebatnja oleh berbagai golongan didalamnja. Dan pada saat jang genting seperti perisitwa 3 Djuli 1946 orang berpegang kembali kepada Kabinet Presidensiil. Demikian djuga setelah penandatanganan Perdjanjian Renville pada permulaan tahun 1948, jang menimbulkan perpetjahan besar dan pertentangan politik jang heat dalam masjarakat, orang kembali kepada pemerintah presidensiil dibawah Wakil Presiden. Pemerintah itulah jang stabil sampai pada pemulihan kedaulatan pada achir tahun 1949 oleh Nederland.

Tetapi setelah itu semangat ultra-demokratis muntjul kembali. Dalam Undang Undang Dasar 1950 ditetapkan sistem kabinet parlementer. Dwitunggal Soekarno-Hatta didjadikan simol negara belaka dalam kedudukan Presiden dan Wakil Presiden jang konstitusionil, jang tidak dapat diganggu-gugat “Menteri-Menteri bertanggung djawab atas seluruh  kebidjaksanaan Pemerintah, naik bersama-sama ataupun seluruhnja maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri”. Dan mulai saat itu tamatlah pada hakekatnja sedjarah dwitunggal dalam politik Indonesia.

PELAKSANAAN DEMOKRASI

Negara baru jang dientuk dari menggabungkan 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat menurut putusan K.M.B. mendjadi suatu negara kesatuan jang daerahnja meliputi seluruh Indonesia dengan Irian Barat sebagai daerah sengketa, – negara baru ini akan menghadapi seribu satu soal dan kesulitan. Djusteru pada saat itu dua orang jang benar-benar mempunjai kewibawaan dibebaskan dari pimpinan negara jang riil dan didjadikan simol belaka.

Sebenarnja ada suatu pertentangan perasaan dari dalam jang sukur mengatasi. Sistim dwitunggal itu sudah mendjadi suatu mitos jang mempengaruhi djalan pikiran bangsa kita. Dalam alam pikiran rakjat jang banjak, segala kesulitan akan dapat diatasi selama dwitunggal itu berada diatas putjuk pimpinan negara. Sebaliknja orang ingin mempunjai suatu sistim pemerintahan jang lebih demokratis, jaitu dimana Presiden bertanggung djawab kepada Parlemen setiap waktu. Menurut djalan pikiran ini, diantara badan-badan jang kerdjasama dalam melakukan pemerintahan, Parlemen dan Pemerintah, Parlemen-lah jang terkuat. Sistim ini tidak djalan terhadap dwitunggal dengan kewibawaannja jang besar terhadap rakjat. Dalam pada itu ada pula aliran jang berpendapat, bahwa figur orang jang dua itu akan mendjadi penghalang bagi tenaga-tenaga politik baru untuk madju kemuka. Ini merugikan bagi latihan demokrasi. Sebab itu perlu mereka meluangkan tempat dalam kekuasaan politik bagi pemimpin-pemimpin jang lain itu.

Segala pertimbangan itu melupakan kepentingan jang lebih besar dan mendesak diwaktu itu, jaitu bahwa negara perlu akan suatu pemerintah jang kuat jang mempunjai kewibawaan besar untuk mengatasi berbagai kesulitan.

Salah satu dari kesulitan jang terutama ialah bahwa tjita-tjita demokras memang ada di Indonesia, tetapi pelaksanaannjalah jang kurang. Selain dari itu pengalaman dalam pemerintahan demokrasi sedikit sekali ; diluar daerah Republik Indonesia jang pertama jang hanja meliputi Djawa dan Sumatera hampir tak ada. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama kali mewakili seluruh Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1950 bukanlah anggota jang dipilih oleh rakjat, melainkan diangkat oleh Pemerintah negara-negara bagian lama. Lebih dari separoh berasal dari pegawai negeri jang dalam zaman hindia Belanda tidak mempunjai pengalaman politik.

Sebab itu tidak mengherankan, kalau didalam Dewan Perwakilan Rakjat itu djumlah partai politik mangkin lama mangkin banjak. Achirnja terdapat 19 buah.  Orang dapat mengira betapa sulitnja membentuk suatu Pemerintahan jang akan memperoleh dukungan oleh suara terbanjak didalam Dewan Perwakilan Rakjat. Tiap-tiap pemerintah mempunjai tjorak pemerintah koalisi, tersusun dari sedikit-dikitnja 7 atau 8 partai. Alangkah sulitnja menjusun program bersama dan menyetudjui orang-orang jangakan duduk sebagai menteri. Dan kalau Pemerintah sudah berdjalan dan kemudian ada partai dalam koalisi itu jang tidak mendapat kepuasan, lalu ia menarik menterinja keluar. Maka timbullah krisis kabinet. Kabinet djatuh karena kelemahan dari dalam, bukan karena votum dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Berkali-kali Pemerintah mengundurkan diri, tetapi belum ada jang djatuh dimuka Parlemen karena salah satu votum tidak-pertjaja. Dengan sendirinja pemerintah-pemerintah sematjam itu, jang setiap waktu menghadapi soal politik didalam dan diluar Dewan Perwakilan Rakjat, tidak tjukup mempunjai kesempatan untuk memikirkan soal ekonomi dan pembangunan. Rentjana jang diperbuat sudah terlantar lagi kalau Pemerintah sudah djatuh. Pemerintah jang menggantikan memikirkan lagi rentjana baru.

Sesudah pemilihan umum tahun 1955 djumlah partai itu tidak berkurang, malahan bertambah sampai 28. Ini disebabkan oleh sistim pemilihan jang terlalu demokratis. Sebenarnja tiga partai jang terbesar didalam Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu P.N.I., Masjumi dan Nahdatul Ulama memperoleh suara terbanjak jang mutlak. Tetapi diantara Masjumi dan dua lain itu sukar mentjapai persesuaian paham.

Kalau dinegeri-negeri jang sudah lama mendjalankan demokrasi masih terdapat perbuata menjalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri jang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan mendjadi partai pemerintah berarti “membagi rezeki”. Golongan sendiri dikemukakan, masjarakat dilupakan. Seorang menteri memperoleh tugas dari partainja untuk melakukan tindakan-tindakan jang memberi keuntungan bagi partainja. Seorang menteri perekonomian misalnja mendjalankan tugasnja itu dengan memberikan lisensi dengan bajaran jang tertentu untuk kas partainja. Atau dalam pembagian lisensi itu kepada pedagang dan importir atau exportir, orang jang separtai dengan dia didahulukannja. Keperluan uang untuk biaja pemilihan umum mendjadi sebab ketjurangan itu.

Partai jang pada hakekatnja alat untuk menjusun pendapat umum setjara teratur, agar supaja rakjat beladjar merasai tanggung djawabnja sebagai pemangku negara dan anggota masjarakat, – partai itu didjadikan tudjuan dan negara mendjadi alatnja.

Djuga dalam hal menempatkan pegawai pada djabatan umum didalam dan diluar negeri orang lupa akan dasar tanggung djawab dan toleransi dalam demokrasi. Seringkali keanggotaan partai mendjadi ukuran, bukan dasar “the right man in the right place”. Pegawai jang tidak berpartai atau partainja duduk dibangku oposisi merasa kehilangan pegangan dan mendjadi patah hati. Ini merusak ketentraman djiwa berkerdja, mendorong orang kedjalan tjurang dan korupsi mental. Aturan memperkuat budi pekerti, karakter pegawai, dengan politik kepartaian itu orang menghidupkan jang sebaliknja, mengasuh orang luntur karakter. Achirnja orang masuk partai bukan karena kejakinan, melainkan karena ingin memperoleh djaminan.

Suasana politik sematjam itu memberi kesempatan kepada berbagai djenis petualangan politik dan ekonomi serta manusia profetir madju kemuka. Segala pergerakan dan sembojan nasional diperalatkan mereka, partai-partai politik ditungganginja, untuk mentjapai kepentingan mereka sendiri. Maka timbullah anarki dalam politik dan ekonomi. Kelandjutannja, korupsi dan demoralisasi meradjalela.

DEMOKRASI DAN DIKTATUR

Dimana-mana orang merasa tak puas. Pembangunan dirasakan tidak berdjalan sebagaimana mestinja, seperti jang diharapkan. Kemakmuran rakjat jang ditjita-tjitakan masih jauh sadja, sedangkan nilau uang makin merosot.  Rentjana jang terlantar banjak sekali. Keruntuhan dan kehantjuran barang-barang kapital tampak dimana-mana, seperti rusaknja djalan-djalan raja, irigasi, pelabuhan, berkembangnja irosi dan lain-lain.

Pembangunan demokrasi pun terlantar karena pertjektjokan politik senantiasa. Indonesia jang adil jang ditunggu-tunggu masih djauh sadja. Pelaksanaan autonomi daerah dengan urusan keuangan sendiri jang lama sekali menunggu mendjadi sebab timbulnja pergolakan daerah.

Daerah-daerah jang begitu banjak menghasilkan devisen buat negara, sedangkan mereka tidak melihat pembangunan didaerahnja, mulai menentang pemerintah pusat.

Sudah lebih dahulu angkatan perang merasa tak puas dengan djalannja pemerintahan ditangan partai-partai. Petjektjokan politik dipusat besar pengaruhnja kebawah. Pada daerah-daerah jang belum aman gerakan gerombolan makin mendjadi. Semuanja itu harus dihadapi oleh tentara. Aturan menjiapkan diri untuk tugasnja jang sebenarnja, jaitu melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar, ia terus-menerus sadja disuruh melakukan tugas polisi kedalam. Pada tahun 1952 pernah pimpinan angkatan perang memohon kepada Presiden supaja Presiden sudi mengachiri tjara Dewan Perwakilan Rakjat berkerdja jang selalu menimbulkan politik jang tidak stabil. Petisi itu tidak berhasil, sebab Presiden menundjukkan kepada kedudukannja sebagai Kepala Negara jang konstitusionil.

Achirnja pesertaan tentera dengan gerakan rakjat pada beberapa daerah untuk menentang pemerintah pusat memaksa Pemerintah Pusat mengumumkan keadaan bahaja. Sedjak itu mulailah tjampur tangan angkatan perang dalam pemerintahan. Persengketaan tentang Irian Barat jang makin memuntjak memberi kesempatan kepada beberapa golongan pemuda untuk mengambil alih beberapa perusahaan Belanda jang ada di Indonesia. Untuk menghindarkan kekatjauan Pemerintah memberi tugas kepada angkatan perang untuk mengawasi semuanja itu. Dengan itu bertambah luaslah kekuasaan dan tanggung djawab jang diberikan kepada tentera. Kalau mereka jang harus bertanggung djawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamtan umum, maka menurut pendapat mereka sudah selajaknja mereka ikut serta dalam pemerintahan negara. Untuk menanggalkan kekuasaan parta-partai politik dalam pemerintahan, tentera mengandjurkan idee : kembali ke Undang Undang Dasar 1945 dengan sistim Kabinet Presiensiil. Tjita-tjita itu disokong oleh beberapa golongan ketjil jang merasa berdjasa dalam revolusi tahun 1945 tetapi tak pernah terhitung dalam politik selama itu. Sudah tentu dengan interpretasi sendiri! Dari kanan da kiri Presiden didesak supaja kembali kepada Undang Undang Dasar 1945. Tindakan anti konstitusionil diandjurkan!

Maka terdjadilah peristiwa jang disebut tadi pada permulaan karangan ini. Perkembangan politik yang berachir dengan kekatjauan, demokrasi jang berachir dengan anarki membuka djalan untuk lawannja : diktatur. Seperti diperingatkan tadi, ini adalah hukum besi pada sedjarah dunia. Tetapi sedjarah dunia memberi petundjuk pula bahwa diktatur jang bergantung kepada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnja. Sebab itu pula sistim jang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih pandjang umurnja dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistimnja itu akan rubuh dengan sendirinja seperti suatu rumah dari kartu. Tidak ada seorang djuga dari team kerdjasama jang diadakannja itu jang mempunjai kaliber dan kewibawaan untuk meneruskannja. Tidak pula ada bajangan dalam masjarakat, bahwa sistim itu disukai orang.

KONSEPSI SOEKARNO

Kalau kita perhatikan golongan-golongan dalam Dewan Perwakilan Rakjat gotong-rojong itu, jang akan mendukung sistim Soekarno, disitu tidak ada homogenita. Malahan mereka itu terdiri dari berbagai aliran jang bertentangan satu sama lain, jang batas-membatasi dan hambat-menghambat. Mereka dapat kerdjasama dengan musjawarah, karena ada Soekarno jang menentukan dan mereka meng-ia-kan.

Dalam keadaan sematjam itu, tenaga-tenaga demokrasi dalam masjarakat terpaksa menunggu dengan sabar, apa jang dilahirkan oleh konsepsi Soekarno itu. Selama politiknja didukung oleh aliran-aliran politik jang terbesar djumlahnja dan golongan jang berkuasa, semuanja dengan semangat totaliter, aliran demokrasi tidak dapat berbuat apa-apa. Semangat totaliter sedang kuat berhubung dengan pemberontakan pada beberapa daerah.

Bagi saja jang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan jang efisien, ada baiknja diberikan faire chance dalam waktu jang lajak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistimnja itu akan mendjadi suatu sukses atau suatu kegagalan. Sikap ini saja ambil sedjak perundingan kami jang tidak berhasil kira-kira dua tahun jang lalu. Ada ukuran jang objektif jang akan menentukan dalam hal ini. Tertjapaikah atau tidak kemakmuran rakjat dengan itu, kemakmuran rakjat jang Soekarno sendiri  djuga mentjiptakannja dengan sepenuh-penuh fantasinja? sanggupkah ia menahan kemerosotan taraf hidup rakjat dalam tempoh jang singkat? Dapatkah ia menjetop inflasi jang terus-menerus dalam waktu jang tidak terlalu lama, inflasi jang membawa orang putus harapan?

Itulah ukuran objektif jang tepat terhadap konsepsinja itu!

Bahwa Soekarno adalah seorang patriot jang tjinta pada Tanah Airnja dan ingin melihat Indonesia jang adil dan makmur selekas-lekasnja, itu tidak dapat disangkal. Dan itulah barangkali motif jang terutama baginja untuk melakukan tindakan jang luar biasa itu, dengan tanggung djawab sepenuhnja pada dirinja. Tjuma, berhubung denga tabiatnja dan pembawaannja, dalam segala tjiptaanja ia memandang garis besarnja sadja. Hal-hal jang mengenai detail, jang mungkin menjangkut dan menentukan dalam pelaksanaannja, tidak dihiraukannja. Sebab itu ia sering mentjapai jang sebaliknja dari jang ditudjunja.

Dalam suatu kritik terhadap konsepsinja kira-kira tiga tahun jang lalu saja bandingkan dia dengan Mephistopheles dalam hikajat Goethe’s Faust. Apabila Mephistopheles berkata, bahwa dia adalah “ein Teil jener Krafte, die stets dan Bose will und stets das Gute schafft” – satu bagian dari suatu tenaga jang selalu menghendaki jang buruk dan selalu menghasilkan jang baik -, Soekarno adalah kebalikan dari gambaran itu. Tudjuannja selalu baik, tetapi langkah-langkah jang diambilnja kerapkali mendjatuhkan dia dari tudjuannja itu. Dan sistim diktatur jang diadakannja sekarang atas nama demokrasi terpimpin akan membawa ia kepada keadaan jang bertentangan dengan tjita-tjitanja selama ini.

Tadi saja katakan, bahwa demokrasi tidak akan lenjap dari Indonesia. Mungkin ia tersingkir sementara, seperti kelihatan sekarang ini, tetapi ia akan kembali dengan tegapnja. Memang tak mudah membangun suatu demokrasi di Indonesia jang lantjar djalannja. Tetapi bahwa ia akan muntjul kembali, itu tidak dapat dibantah.

Ada dua hal jang memberikan kejakinan itu kepada saja. Pertama, tjita-tjita demokrasi jang hidup dalam pergeraka kebangsaan dimasa pendjadjahan dahulu, jang memberikan semangat kepada perdjuangan kemerdekaan. Kedua, pergaulan hidup Indonesia jang asli berdasarkan demokrasi, jang sampai sekarang masih terdapat didalam desa Indonesia.

Sudah biasa dalam sedjarah, bahwa tjita-tjita jang murni dan indah tentang pergaulan hidup manusia dan bangsa lahir dalam masa penderitaan. Rakjat Indonesia menderita, berabad-abad lamanja, dibawah pendjadjahan Belanda. Kesengsaraan hidup, penghinaan bangsa oleh berbagai peraturan diskriminasi, pemerasan nasional dibawah suatu kekuasaan autokrasi kolonial, sifat pemerintahan djadjahan sebagai suatu negara-polisi jang menindas segala tjita-tjita kemerdekaan, – semuanja itu menghidupkan dalam pengakuan pergerakan kebangsaan tjita-tjita tentang persatuan Indonesia, peri-kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial. Semuanja itu tergaris sedalam-dalamnja dalam djiwa rakjat Indonesia, sekalipun mereka hanja sanggup menjatakannja setjara pasif. Tetapi didalam kalbu orang pergerakan tjita-tjita itu hidup sebagai keinsafan hukum, jang harus memberi tjorak kepada Indonesia Merdeka.

Sedjak dari masa pendjadjahan ditjiptakan, bahwa Indonesia Merdeka dimasa datang mestilah NEGARA NASIONAL, bersatu dan tidak terpisah-pisah. Ia bebas dari pendjadjahan asing dalam rupa apapun djuga, politik maupun ideologi. Dasar-dasar peri-kemanusiaan harus terlaksana dalam segala segi penghidupan, dalam perhubungan antara orang dengan orang, antara madjikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalam perdjuangan menentang pendjadjahan, tjita-tjita peri-kemanusiaan tidak sadja bersifat anti-kolonial dan anti-imperialis, tetapi djuga menudju kebebasan manusia dari segala tindasan. Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Literatur sosialis jang banjak dibatja dan pergerakan kaum buruh Barat jag dilihat dari djauh dan dari dekat, memperkuat tjita-tjita itu mendjadi kejakinan.

DEMOKRASI INDONESIA

Pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam bentuk negara-polisi menghidupkan dalam kalbu pemimpin dan rakjat Indonesia tjita-tjita negara hukum jang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan kedaulatan rakjat. Tetapi kedaulatan rakjat jang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi R o u s s e a u jang bersifat individualisme. Kedaulatan rakjat tjiptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri jang bertjorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari pada demokrasi Indonesia jang asli. Semangat kebangsaan jang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mentjari sendi-sendi bagi negara nasional jang akan dibangun kedalam masjarkat sendiri. Demokrasi Barat a priori ditolak.

Dalam memperladjari Revolusi Perantjis 1789, jang terkenal sebagai sumber demokrasi Barat, ternjata bahwa trilogi “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” jang mendjadi sembojannja tidak terlaksanan didalam praktik. Itu tidak mengherankan, karena Revolusi Perantjis meletus sebagai revolusi individuil untuk memerdekakan orang-seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam merealisasinja orang lupa akan rangkaiannja dengan persamaan dan persaudaraan.

Selagi Revolusi Perantjis tudjuannja hendak melaksanakan tjita-tjita sama rata sama rasa-sebab itu disebelah kemerdekaan individu dikemukakan persamaan dan persaudaraan-, demokrasi jang dipraktikkan hanja membawa persamaan politik. Itupun terdjadi berangsur-angsur. Dalam politik hak seseorang sama dengan jang lain ; kaja dan miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunjai hak untuk memilih dan dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Tetapi lebih dari itu tidak ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama. Malahan dengan berkobarnja seangat indivudualisme, jang dihidupkan oleh Revolusi Perantjis, kapitalisme subur tumbuhnja. Pertentangan kelas bertambah hebat. DImana ada pertentangan jang hebat antara berbagai kepentingan, dimana ada golongan jang menindas dan ditindas, disitu sukar didapat persaudaraan.

Njatalah, bahwa demokrasi jang semtjam itu tidak sesuai dengan tjita-tjita perdjuangan Indonesia jang mentjiptakan terlaksananja dasar-dasar peri-kemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik sadja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu tjita-tjita demokrasi Indonesia ial demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup jang menentukan nasib manusia. Tjita-tjita keadilan sosial jang terbajang dimuka, didjadikan program untuk dilaksanakan didalam praktik hidup nasional dikemudian hari.

Djika ditilik benar-benar, ada tiga sumber jang menghidupkan tjita-tjita demokrasi sosial itu dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia diwaktu itu. Pertama, paham sosialis Barat, jang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar peri-kemanusiaan jang dibelanja dan mendjadi tudjuannja. Kedua, ajaran Islam, jang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masjarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai machluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah jang Pengasih dan Penjajang. Ketiga, pengetahuan bahwa masjarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Paduan semuanja itu hanja memperkuat kejakinan, bahwa bangun demokrasi jang akan mendjadi dasar pemerintahan Indonesia dikemudian hari haruslah suatu perkembangan dari pada demokrasi asli, jang berlaku didalam desa Indonesia.

Negara-negara Indonesia lama adalah negara feodal, jang dikuasai oleh radja autokrat. Sungguhpun begitu didalam desa-desa sistim demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat-istiadat. Bukti ini menanam kejakinan, bahwa demokrasi Indonesia jang asli kuat bertahan, liat hidunja. Seperti kata pepatah Minangkabau “indak lakang dek paneh, indak lapuak dek udjan”.

Demokrasi asli itu di-idealisir dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Dan orang tjoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia jang modern, berdasarkan demokrasi desa jang asli itu.

Analisa sosial menundjukkan, bahwa demokrasi asli Indonesia kuat bertahan dibawah feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi jang terpenting adalah milik bersama kepunjaan masjarakat desa. Bukan kepunjaan radja. Dan sedjarah sosial dibenua Barat memperlihatkan, bahwa pada zaman feodalisme milik-tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa jang hilang haknja atas tanah, hilang kemerdekaannja. Ia terpaksa menggantungkan hidupnja kepada orang lain ; ia mendjadi budak pekarangan tuan tanah.

Oleh karena dalam Indonesia dahulu kala milik tanah adalah pada masjarakat desa, maka demokrasi desa boleh ditindas hidupnja oleh kekuasaan feodal jang meliputinja dari atas, tetapi tidak dapat dilenjapkan. Berdasarkan milik bersama atas tanah, tiap-tiap orang-seorang  dalam mempergunakan tenaga ekonominja merasa perlu akan persetudjuan kaumnja. Kelandjutan dari pada itu didapati pula, bahwa segala usaha jang berat, jang tidak tekerdjakan oleh tenaga orang-seorang, dikerdjakan bersama setjara gotong-rojong. Bukan sadja hal-hal jang menurut sisitm juridis Barat termasuk kedalam golongan hukum publik dikerdjakan begitu, tetapi djuga jang mengenai hal-hal prive, seperti mendirikan rumah, mengerdjakan sawah, mengantar majat kekubur dan lain-lain.

Adat hidup sematjam itu membawa kebiasaan bermusjawarah. Segala hal jang mengenai kepentingan umum dipersoalkan bersama-sama dan keputusan diambil dengan kata sepakat. Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau : “Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat”. Kebiasaan mengambil keputusan dengan musjawarah dn mufakat menimbulkan institut rapat pada tempat jang tertentu, dibawah pimpinan kepala desa. Segala orang dewasa diantara anggota-anggota asli desa berhak hadir dalam rapat itu.

Ada dua anasir lagi dari pada demokrasi desa jang asli di Indonesia. Jaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan radja jang dirasakan tidak adil, dan hak rakjat untuk menjingkir dari daerah kekuasaan radja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup disana. Benar atau tidak, jang kemudian ini sering dianggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri. Hak mengadakan protes bersama itu biasa dilakukan sampai pada masa jang achir ini. Apabila rakjat merasa keberatan sekali atas peraturan jang diadakan oleh pembesar daerah, maka kelihatan rakjat datang sekali banjak ke alun-alun dimuka rumahnja dan duduk disitu beberapa lama dengan tiada berbuat apa-apa. Ini merupakan suatu demonstrasi setjara damai. Tidak sering rakjat Indonesia dahulu, jang bersifat sabar dan suka menurut, berbuat begitu. Akan tetapi, apabila ia sampai berbuat begitu, maka itu mendjadi pertimbangan bagi penguasa, apakah ia akan mentjabut kembali atau mengubah perintahnja.

Kelima anasir demokrasi asli itu : rapat, mufakat, gotong-rojong, hak mengadakan protes bersama dan hak menjingkir dari daerah kekuasaan radja, dipudja dalam lingkungan pergerkan nasional sebagai pokok jang kuat bagi demokrasi sosial, jang akan didjadikan dasar pemerintahan Indonesia Merdeka dimasa datang. Tidak semua dari jang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat jang lebih tinggi dan modern. tetapi sebagai dasar ia dipandang terpakai. Betapapun djuga, orang tak mau melepaskan tjita-tjita demokrasi sosial, jang banjak sedikitnja bersendi kepada oragansasi sosial didalam masjarakat asli sendiri.

Dalam segi politik dilaksanakan sistim perwakilan rakjat dengan musjawarah, berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa jang begitu kuat hidupnja adalah pula dasar bagi pemerintahan autonomi jang luas didaerah-daerah sebagai tjermin dari pada “pemerintahan dari jang diperintah”.

Dalam segi ekonomi, semangat gotong-rojong jang merupakan kooperasi sosial adalah dasar jang sebaik-baiknja untuk membangun kooperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakjat. Kejakinan tertanam, bahwa hanja dengan kooperasi dapat dibangun kemakmuran rakjat.

Dalam segi sosial diadakan djaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia, sedjahtera dan susila mendjadi tudjuan negara.

FILSAFAT NEGARA KITA

Demikianlah tumbuh berangsur-angsur dalam pangkuan pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan dahulu tjita-tjita demokrasi sosial jang mendjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia jang merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Tjita-tjita itu dituangkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sungguhpun tjukup diketahui isinja, ada baiknja dimuat djuga disini isinja jang lengkap untuk menjegarkan ingatan kembali.

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah jang Maha-Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang undang dasar negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan Jang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Siapa jang membatja Pembukaan itu dengan teliti, ia dapat menangkap tiga buah pernjataan jang penting didalamnja.

Pertama, pernjataan dasar politik dan tjita-tjita bangsa Indonesia. Kemerdekaan diakui sebagai hak tiap-tiap bangsa, pendjadjahan harus lenjap diatas dunia karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Pernjataan ini, jang lahir dari penderitaan sendiri, tidak sadja menentukan politik kedalam tetapi mempengaruhi djuga politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam alinea keempat diperkuat pendapat itu dengan meletakkan kwadjiban atas Pemerintah untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Disinilah pula terletak dasar fundamentil dari pada politik luar negeri Republik Indonesia jang terkenal sebagai politik bebas dan aktif.

Kedua, pernjataan tentang berhasilnja tuntutan politik Bangsa Indonesia, dengan kurnia Allah. “Dengan kunia Allah” – ini dalam artinja. Disitu terletak pangakuan, bahwa Indonesia tidak akan merdeka, djika kemerdekaan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia, karena rakjat Indonesia memperdjuangkannja sungguh-sungguh dengan kurban jang tidak sedikit. Tjita-tjita jang mendjadi pedoman bukan hanja kemerdekaan bangsa, tetapi suatu Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pelaksanaan ini mendjadi kewadjiban moril!

Ketiga, pernjataan tentang Patjasila sebagai filsafat atau ideologi negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Peri-Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakjatan dan Keadilan Sosial. Dasar jang tinggi-tinggi ini dirasakan perlu sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewadjiban moril jang berat itu.

Pengakuan dimuka Tuhan akan berpegang pada Pantjasila itu tidak mudah diabaikan. Dan disitu pulalah terletak djaminan, bahwa demokrasi tidak akan lenjap  di Indonesia. Ia dapat ditekankan sementara dengan berbagai rupa. Akan tetapi lenjap dia tidak. Lenjap demokrasi berarti lenjap Indonesia Merdeka.

Djika diperhatikan benar-benar, Pantjasila itu terdiri daru dua fondamen. Pertama, fondamen moral, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Kedua, fondamen politik jaitu peri-kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial.

Dengan meletakkan dasar moral diatas diharapkan oleh mereka jang memperbuat Pedoman Negara ini, supaja negara dan pemerintahnja memperoleh dasar jang kokoh, jang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kedjudjuran serta persaudaraan keluar dan kedalam. Dengan politik pemerintahan jang berdasarkan kepada moral jang tinggi diharapkan tertjapainja – seperti jang tertulis didalam Pembukaan itu – “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.

Dasar Ketuhanan Jang Maha Esa djadi dasar jang memimpin tjita-tjita kenegaraan Indonesia untuk menjelenggarakan segala jang baik bagi rakjat dan masjarakat, sedangkan dasar peri-kemanusiaan adalah kelandjutan dengan perbuatan dari pada dasar jang memimpin tadi dalam praktik hidup. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional jang satu dan tidak terbagi-bagi, berdasarkan ideologi sendiri. Dasar kerakjatan mentjiptakan pemerintahan jang adil jang mentjerminkan kemauan rakjat, jang dilakukan dengan rasa tanggung djawab, agar terlaksanan keadilan sosial. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tudjuan kedua-duanja.

Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintahan negara pada hakekatnja tidak boleh menjimpang dari djalan jang lurus untuk mentjapai kebahagiaan rakjat dan keselamatan masjarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan bimbingan dasar-dasar jang tinggi dan murni itu akan dilaksanakan tugas jang tidak dapat dikatakan ringan! Manakala kealpaan atau digoda hawa-nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib jang membimbing kembali ke djalan jang benar.

Demikianlah harapan kaum idealis jang merumuskan filsafat negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam saat jang bersedjarah, jang enentukan nasib bangsa. Satu tjiptaan, mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa melaksanakannja, tetapi sebagai pegangan untuk menempuh djalan jang baik sangat diperlukan. Dasar-dasar ini menuntut kepada manusia Indonesia, kepada pemimpin-pemimpin politik dan kepada orang-orang negara untuk melatih diri, supaja sanggup berbuat baik dan djudjur, sesuai dengan djandji jang diperbuat didepan Tuhan.

DEMOKRASI HILANG SEMENTARA

Diatas dasar Pantjasila itu sebagai ideologi negara direntjanakan Undang-Undang Dasar jang mendjadi sendi politik negara dan politik pemerintah jang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat menurut hak pilih jang bersifat umum dan berkesamaan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Majelis Permusjawaratan Rakjat ini menetapkan undang undang-dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara. Ia memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ia bersidang sedikit-dikitnja sekali lima tahun. Dalam peraturan ini tersimpul maksud, bahwa pemerintahan Indonesia berdasar kepada rentjana berkala, i.c. lima tahun. Peraturan tentang madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang mempunjai kekuasaan jang tertinggi, menegaskan sekali lagi bahwa Republik Indonesia berdasarkan demokrasi.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri dari tiga golongan utusan rakjat. Pertama, Dewan Perwakilan Rakjat sebagai perutusan politik ; kedua, utusan-utusan daerah, jang maksudnja mendjaga perimbangan antara kepentingan negara seluruhnja dan kepetingan-kepentingan bagiannja ; ketiga, utusan-utusan golongan dalam masjarakat, untuk mendjaga supaja berbagai kepentingan ekonomim sosial, kultur, agama, ilmu d.l.l. dalam masjarkat dan negara terpelihara dengan sebaik-baikmja. Semangat demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial dan kolektif. Sebab itu mesti ada harmoni dalam pemeliharaan dan politik pemerintah, jang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat menurut hak pilih jang bersifat umum dan berkesamaan.

Tidak daapt disangkal, bahwa pemimpin-pemimpin partai politik kita dalam masa 10 tahun jang achir ini gagal dalam melaksanakan tugasnja. Mereka lebih banjak mengabaikan dasar-dasar Pantjasila dari menaatinja. Dan akibatnja ialah bahwa Indonesia makin djauh terpisah dari tjita-tjitanja. Sedjarah Indonesia sedjak 10 tahun jang achir ini seolah-olah mentjerminkan apa jang dilukiskan oleh S c h i l l e r : “Eine grosse Epoche hat das jahrhundert geboren, Aber der grosse moment findet ein kleines Geschlecht” Artinja : “Suatu masa besar dilahirkan abad, tetapi masa besar itu menemui manusia ketjil”.

Tetapi sedjarah memberi peladjaran djuga pada manusia. Suatu barang jang bernilai seperti demokrasi baru dihargai, apabila hilang sementara waktu. Asal bangsa kita mau beladjar dari kesalahannja dan berpegang kembali kepada ideologi negara dengan djiwa jang murni, insja Allah, demokrasi jang tertidur sementara akan bangun kembali.

LIGA DEMOKRASI

Dalam pada itu sudah berdiri suatu gerakan baru, bernama Liga Demokrasi, sebagai tantangan kepada pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat gotong-rojong oleh Presiden Soekarno. Melihat perkembangannja dalam waktu jang singkat ini ia bakal mendapat dukungan dari rakjat jang berdjiwa demokrasi dan dari lapisan masjarakat jang tjemas melihat kedudukan P.K.I. jang diuntungkan.

Liga demokrasi dibangun oleh orang-orang partai, jang partainja diikut-sertakan oleh Presiden Soekarno dalam Dewan Perwakilan Rakjat gotong-rojong dan jang tidak. Titik pertemuan mereka ialah membela demokrasi. Djika ditilik benar-benar, persatuan hati itu baru terdapat dalam menolak pemebentukan Dewan Perwakilan Rakjat gotong-rojong jang tidak demokratis. Djadinja dalam pendirian negatif!

Soal jang penting jaitu sanggupkah Liga Demokrasi menggariskan pendirian bersama untuk membangun suatu demokrasi jang sehat, jang dapat ditempatkan dalam sistim Pantjasila? Demokrasi dalam sistim Pantjasila bukanlah demokrasi-demokrasian atau “demokrasi” sebagai topeng belaka. Ia adalah demokrasi jang harus diberkati oleh Tuhan Jang Maha Esa, sila pertama jang memimpin seluruh tjita-tjita kenegaraan kita, seperti diuraikan tadi. Demokrasi kita harus didjalankan dengan perbuatan jang berdasarkan kebenaran, keadilan, kedjudjuran, kebaikan, persaudaraan dan peri-kemanusiaan. Sjarat utama untuk melaksanakan ini – jang djuga berlaku bagi segala demokrasi – ialah adanja keinsafan tentang tanggung djawab dan toleransi dan persediaan hati melaksanakan prinsip “the right man in the right place” – orang jang tepat pada tempat jang tepat.

Dalam hal jang pokok-pokok ini untuk melaksanakan demokrasi jang sehat jang kita tjiptakan dalam praktik politik dan kenegaraan, Liga Demokrasi harus mentjapai garis persamaan jang terang dan tegas. Djika tidak, persatuan dalam pendirian jang negatif tidak akan membuahkan suatu haluan jang positif, seperti diperlihatkan oleh sedjarah kita jang lampau. Berdasarkan garis persamaan jang positif itu dapat disusun suatu program pembangunan negara dan masjarakat, jang dasarnja putusan setjara mufakat dan pelaksanaannja dipilih menurut prinsip “the right man in the right place”. Ini menghendaki antara golongan-golongan jang bersatu dalam Liga Demokrasi pertjaja-mempertjajai dan rasa toleransi jang sebesar-besarnja. Sjuga suatu Liga Demokrasi memerlukan idealisme sebagai pimpinan bekerdja, idealisme jang umurnja lebih pandjang dari usia manusia.

Apabila Liga Demokrasi dapat meletakkan fondamen dan sendi-sendi pokok ini dalam membangun kembali demokrasi Indonesia jang dalam krisis, besar harapan ia dapat mendjadi pelopor dalam merintis djalan kembali ke demokrasi Indonesia jang sehat.*


*karangan Dr. Mohammad Hatta, berdjudul DEMOKRASI KITA jang dimuat dalam “Pandji Masjarakat” No. 22 tanggal 1 Mei 1960

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s