TENTANG SEDJARAH SINGKAT PNI

4 DJULI 1927

Pada tgl. 4 Djuli 1927 Ir Soekarno, Ir Anwari, J. Tilaar, Sudjadi, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr Sartono, Mr Budyarjo Martoatmojo, Dr Samsi Widagdo dan Mr Sunarjo mendirikan “Perserikatan Nasional Indonesia” di Bandung.

Pengurus besar (hoofdbestuur) PNI jang pertama ialah : Ketua (Pemuka) – Ir Soekarno; Sekretaris/Bendahara – Mr Iskaq dan Anggota2 terdiri dari Dr Samsi, Mr Sartono, dan Ir Anwari.

Didalam Kongres PNI jang pertama di Surabaja tgl. 28-30 Mei 1928, nama “Perserikatan Nasional Indonesia” diganti mendjadi “Partai Nasional Indonesia”. Pada kongres itu pula disahkan Anggaran Dasar (Statuten), Azas dan Daftar Usaha Partai.

Semendjak berdirinja, maka PNI selalu memelopori usaha persatuan dan kesatuan bangsa dalam perdjoangan menentang pendjadjahan Belanda demi mempertjepat Kemerdekaan Bangsa.Tgl. 4 Djuli 1927 ditetapkan oleh PNI sebagai Hari Lahirnja.

25 APRIL 1931

Dikeluarkannja sebuah “Maklumat Kepada Sekalian Rakjat Indonesia”, jang antara lain menjatakan membubarkan PNI, ditjetuskan dalam suatu Kongres Luar Biasa (Kongres ke-II) PNI di Djakarta.

Sebab jang terpenting dibubarkannja PNI adalah karena penangkapan jang dilakukan oleh Penguasa atas 4 anggota Pimpinan PNI jang kemudian didjatuhi hukuman, j.i Ir Soekarno, Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supriadinata (24 Desember 1929).

Setelah PNI dibubarkan, Pimpinan/Anggota2 PNI bergerak dalam Partindo, Gerindo dan Gapi jang terus berdjuang, termasuk pula masa pendjadjahan Djepang hingga Proklamasi Kemerdekaan R.I.

29-31 DJANUARI 1946

Pada tgl. ini PNI melangsungkan Kongres di Kediri, jang kemudian disebut sebagai Kongres Ke-I, sehingga didalam tjatatan urutan Kongres2 jang diadakan oleh Partai ini, kedua Kongres sebelumnja tidak dimasukkan.

Didalam Kongres ke-I ini PNI jang telah bergerak di Pati, Madiun, Palembang dan Sulawesi, “Sosio-Nasional-Demokrasi” jang kemudian dimanifestasikan dalam Lambang PNI j.i. “segitiga dengan kepala banteng” jang menggambarkan sintese dari nasionalisme-demokrasi dan sosialisme.

Pada tgl. 25-26 Desember 1946 PNI mengadakan Kongres Luar Biasa untuk menentukan sikap terhadap Naskah Persetudjuan Linggardjati. Sikap tsb. ialah : Tidak menerima naskah Persetudjuan Linggardjati karena tidak mengandung pengakuan de jure terhadap R.I.

PNI bersama partai2 lain jang menolak-naskah tsb bergabung dodalam “Banteng Republik Indonesia” melawan “Sajap Kiri”.

3-5 MARET 1947

Kongres PNI ke-II di Madiun.

Didalam Kongres ini a.l. ditetapkan garis2 perdjoangan dalam bidang2 : Pemuda, Wanita, Buruh dan Tani. Mula2 pelaksanaan garis2 perdjoangan bidang2 tsb ditampung dan merupakan seksi dalam PNI dan didalam perkembangannja melahirkan Organisasi2 Massa Marhaen.

Pada bulan Oktober 1947 dilangsungkan suatu Konperensi di Solo, dimana untuk pertama kalinja lahir istilah Ketua Umum dan Sekretaris Djenderal dalam kepemimpinan PNI.

25-27 DJUNI 1948

Kongres PNI ke-III di Jokjakarta.

Pada Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah : “Sosio-Nasional-Demokrasi” (Marhaenisme), jang merupakan gabungan dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.

Sesudah Kongres ini, dua tragedi Nasional telah melanda Tanah Air :

Pertama, pemberontakan PKI Madiun tgl. 18 September 1948. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI mengadjak PNI dan Masjumi untuk membentuk Front Nasional, akan tetapi ditolak olehkedua Partai tsb.

Kedua, perang Kolonial ke-II (Agresi ke-II) jang dilantjarkan oleh Tentara Belanda terhadap R.I. pada tgl. 19 Desember 1948. Dewan Partai menginstruksikan kepada seluruh Anggota/Pimpinan PNI, untuk bersikap dan bertindak non-koperasi dengan Belanda.

1-5 MEI 1950

Kongres PNI ke-IV di Jokjakarta.

Kongres menetapkan a.l. agar setjepat-tjepatnja dirobah kembali bentuk ketata-negaraan jang berbentuk federasi (RIS) mendjadi Negara Kesatuan paling sesuai dengan paham persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sendiri, dan tidak memberikan kesempatan kepada Belanda untuk mendjalankan politik “dovide et impera”-nja kembali.

1-5 MEI 1951

Kongres PNI ke-V di Djakarta.

Kongres menetapkan Pimpinan Partai mendjadi Dewan Pimpinan Partai, sebagai Badan jang tertinggi jdidalam Partai dibawah Kongres. Dewan Pimpinan Partai mendjalankan pimpinan partai sehari-hari.

Peristiwa penting jang setjara langsung dirasakan oleh PNI sesudah Kongres ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952. Pimpinan Pemerintahan pada waktu itu ialah Kabinet Wilopo.

Didalam pimpinan partai, Wilopo menduduki djabatan Wakil Ketua Umum, sesuai dengan Keputusan Kongres.

6-11 DESEMBER 1952

Kongres PNI ke-VI di Surabaja.

Dalam Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah Marhaenisme, dan tidak menggunakan lagi istilah Sosio-Nasional-Demokrasi.

15-22 DESEMBER 1954

Kongres PNI ke-VII di Bandung.

Diantara keputusan2 jang ditjapai dalam Kongres ini, ialah :

  1. Menyetudjui maksud kabinet Ali-Arifin untuk mengadakan Konperensi Asia Afrika;
  2. Meneruskan perdjoangan meng-claim Irian Barat;
  3. Mengandjurkan supaja Kabinet bertindak tegas terhadap anasir2 pengatjau dan gerombolan2 musuh Negara.

Pada tgl. 18-24 April 1955 ternjata Konperensi Asia-Afrika ke-I diselenggarakan di Bandung.

Tokoh2 PNI jang stjara langsung berpartisipasi dalam KAA ini ialah Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri, Sunario sebagai Menteri Luar Negeri, A.K. Gani sebagai Menteri Perhubungan, Ruslan Abdulgani sebagai Sekdjen Kementrian Luar Negeri dan Sanusi sebagai Gubernur Djawa Barat.

29-30 September 1955 diadakan Pemilihan Umum jang pertama di Indonesia dimana 4 (empat) partai2 keluar sebagai Partai2 Besar, j.i. PNI, Masjumi, NU dan PKI.

22-28 DJULI 1956

Kongres PNI ke-VIII di Semarang.

Keputusan2 Kongres a.l. :

  1. Mempertjepat pembatalan seluruh perdjandjian KMB;
  2. Melandjutkan perdjoangan pengembalian Irian Barat kepada R.I.;
  3. Kongres diadakan 4 tahun sekali;
  4. Pimpinan Partai dibagai atas Dewan Pimpinan jang mendjalankan kekuasaan executive dan Badan Pekerdja jang mendjalankan kekuasaan legislatif;
  5. Supaja diadakan perumusan tentang pengertian demokrasi dengan pimpinan dan Demokrasi Terpimpin, sehingga tidak menimbulkan kesan kearah faham sentralisme/dikatatur.

5 DJULI 1959

Dekrit Presiden.

Sebelum dikeluarkannja Dekrit Presiden ini, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirim kawat kepada Presiden jang pada waktu itu berada di Tokio (16 Djanuari 1959) agar Presiden mendekritkan berlakunja kembali UUD-1945.

Sementar itu DPP-PNI menginstruksikan kepada Fraksi PNI di KOnstituante, supaja tidak usah lagi menghadiri sidang2 Konstituante. Sikap PNI ini diambil mengingat Konstituante tidak berhasil memutuskan kembali kepada UUD-1945 sesuai dengan harapan sebagian besar Rakjat dan Pemerintah, dan dal ini mengakibatkan Negara dalam keadaan bahaja.

25-29 DJUNI 1960

Kongres PNI ke-IX di Solo.

Keputusan2 Kongres a.l. adalah sbb :

  1. Azas PNI ialah Marhaenisme;
  2. Memberikan gelar Bapak Marhaenisme kepada Bung Karno.

28 AUGUSTUS – 1 SEPTEMBER 1963

Kongres PNI ke-X di Purwokerto.

Keputusan2 Kongres a.l. adalah sbb :

  1. Gerakan Massa Marhaen mengakui PNI sebagai induk organisasi dan Pimpinan Front Marhaenis, serta pengawasan PNI setjara preventif dan repressif terhadap Gerakan Massa Marhaen;
  2. Untuk membina kebulatan Front Marhaenisme, dibentuk Badan Musjawarah Front Marhaenis.

Pada tgl. 13-17 Nopember 1964 diadakan Sidang Badan Pekerdja Kongres PNI di Lembang Bandung. Sidang BPK ini menerima “Deklarasi Marhaenisme” jang didalamnja ditjantumkan rumusan “Marhaenisme” ialah Marxisme “jang ditrapkan sesuai dengan kondisi2 dan situasi Indonesia”.

Sesudah Sidang di Lembang itu, tumbul perbedaan pendapat dalam kalangan Pimpinan PNI, sehingga pihak Ali-Surachman memetjat beberapa tokoh PNI pada tgl. 4 Augustus 1965, a.l. Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hardi, Hadisubeno dan Mh. Isnaeni. Perlu ditjatat bahwa Hardi dan Mh. Isnaeni adalah masing2 Ketua-I dan Wk. Sekdjend PNI pilihan Kongres Purwokerto. Pada tgl. 6 Oktober 1965, lima hari sesudah pemberontakan G.30.S/PKI, tokoh2 tsb. mendirikan DPP PNI baru jang kemudian terkenal dengan nama PNI Osa-Usep.

24-27 APRIL 1966

Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM di Bandung, jang djuga disebut Kongres ke-XI.

Kongres ini didahului oleh pertemuan bersama dari pihak Ali-Surachman dan pihak Osa-Usep, pertemuan mana adalah atas prakarsa serta disaksikan oleh Let.Djen.Suharto jang pada waktu itu sebagai pemegang Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).

Kongres ini diselenggarakan oleh Panitya Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM jang diketuai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo.

Keputusan2 Kongres a.l. :

  1. PNI/FM harus dibersihkan dari unsur2 Gestapu/PKI dan unsur2 jang menimbulkan perpetjahan dalam tubuh PNI/FM;
  2. Kongres merupakan instansi tertinggi Partai, Madjelis Permusjawaratan Partai sebagai Badan Legislatif dan Badan Konsultasi dan Koordinasi antara Partai dengan Gerakan Massa Marhaen.

Tgl. 28-30 Nopember 1966 diadakan Sidang MPP-PNI ke-I, dengan keputusan a.l. : mentjabut “Deklarasi Marhaenisme” dan menentapkan “Yudya Pratidina Marhaenis” sebagai Pedoman Perdjoangan PNI.

Tgl. 23-25 Djuli 1967 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-II ini, PNI menghadapi tentangan2 jang luar biasa baik setjara intern maupun (terutama) extern. Tekanan2, antjaman2 setjara langsung maupun tidak langsung ditudjukan kepada PNI, bahkan terdapat iktikad jang tidak baik dari pihak tertentu dengan maksud dan usaha untuk membubarkan PNI. Periode sebelum dan sesudah MPP-PNI jang ke-II merupakan periode konflik jang multi-kompleks. Namun MPP dapat menghasilkan keputusan2 penting a.l. menjangkut bidang Organisasi, Ekubang dll serta program2 lainnja.

20 DESEMBER 1967

“Pernjataan Kebulatan Tekad” Dewan Pimpinan Pusat PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI.

Pernjataan tsb. a.l. memuat :

  1. Azas PNI adalah Marhaenisme jang rumusannja ialah : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi;
  2. Melaksanakan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1967 dan tidak menghendaki kembalinja Ir Sukarno dalam kepemimpinan Negara/Pemerintahan/Nasional;
  3. Gelar Bapak Marhaenisme ditiadakan.

21 DESEMBER 1967

“Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI”.

Instruksi ini ditudjukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah untuk membantu dan memberikan kesempatan atas usaha2 PNI dalam melakukan kristalisasi dan konsolidasi sesuai dengan pokok2 kebidjaksanaan Pemerintah dan Pernjataan Kebulatan Tekad.

Pada tgl. 21 Desember 1967 ini pula dikeluarkannja Surat Presiden (Pd) Republik Indonesia kepada DPP-PNI tentang hak hidup PNI.

Dengan demikian, tiga naskah2 tsb. diatas j.i. :

  1. Pernjataan Kebulatan Tekad DPP-PNI beserta DPP/Presidium Organisasi Massa PNI;
  2. Instruksi Presiden No. 16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI dan;
  3. Surat Presiden R.I. kepada DPP-PNI telah memberikan babak baru bagi perdjoangan PNI untuk mengadakan keristalisasi, konsolidasi dan rehabilitasi didalam tubuhnja.

Pada tgl. 4-6 Mei 1968 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-II, dengan keputusan2 a.l. : Menetapkan “Pakssha Adigama” sebagai haluan politik Partai, Pokok2 pendjelasan tentang Marhaenisme “sebagai keterangan azas dan tudjuan Partai; “Marhaenisme berlawanan dengan Marxisme” sebagai pelengkap keterangan azas dan tudjuan Partai.

Djuga ditetapkan bahwa istilah “Bapak Marhaenisme” ditiadakan, dan istilah “Front Marhaenis” dan “Gerakan Massa Marhaen” masing2 diganti dengan “Organisasi Massa PNI” atau “Ormas2 PNI” dab “Organisasi Massa Marhaen”.Sedjak Sidang MPP-PNI jang ke-III tsb PNI telah berada dalam posisi jang memungkinkan untuk meningkatkan partisipannja dalam pelaksanaan Ketetapan MPRS dan Pelita I jang takeoff-nja adalah setahun kemudian (1 April 1969).

Pada tgl. 3-5 April 1969 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-IV dengan keputusan2 a.l. : Pembaharuan struktur Politik setjara konstitusionil-demokratis; menerima Dwifungsi ABRI dan diusahakan agar dengan “act of free choice” daapt memasukkan kembali Irian Barat kedalam Wilajah Negara Kesatuan R.I.

Pada tgl. 2-8 Pebruari 1970 PNI mengadakan Musjawarah Besar (Mubes) Ekonomi jang ke-I di Djakarta. Hasilnja ialah, dususunnja suatu Konsepsi dan Program Perdjoangan PNI dibidang Ekubang jang kemudian diterima baik mendjadi keputusan oleh Kongres PNI jang ke-XII di Semarang.

Pada tgl. 9 Maret 1970 ditjetuskannja “Deklarasi 9 Maret” oleh Partai2 PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katholik jang bersedia berkerdjasama dalam satu kelompok, jang kemudian disebut “Kelompok Demokrasi Pembangunan”.

11-18 APRIL 1970

Kongres PNI ke-XII di Semarang.

Keputusan2 Kongres Semarang a.l. adalah sbb :

  1. Azas PNI ialah Marhaenisme, jaitu Ke-Tuhanan Jang Maha Esa – Sosio Nasionalisme – Sosio Demokrasi, jang berarti sama dengan Pantjasila dan menolak Deklarasi Marhaenis;
  2. Menugaskan kepada DPP-PNI untuk membentuk Dewan Pertimbangan Parta (Deperpa) dan merehabilitir seluruh anggota PNI jang dischors/dipetjat sepandjang tidak terlibat G.30.S/PKI;
  3. Menerima Dwifungsi ABRI sebagai kenjataan sedjarah jang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan tegaknja Pantjasila dan UUD-1945 dan kesedjahteraan Rakjat;
  4. Untuk mentjapai penjederhanaan kepartaian sebagai pelaksanaan Tap MPRS No. XII/MPRS/66, maka RUU Kepartaian/Keormasan/Kekaryaan perlu segera diselesaikan;
  5. Menerima “Pernjataan Kebulatan Tekad” DPP-PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI tgl. 20 Desember 1967;
  6. Masalah Perang Vietnam diselesaikan oleh Bangsa jang bersangkutan sendiri tanpa intervensi Negara Asing, dan masalah Timur Tengah djangan didjadikan kantjah pertikaian antara negara2 besar didunia.*

*tulisan Prof. Dr. Sunawar Sukowati S.H., Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Essensialia Marhenisme, diperbanjak oleh jajasan nasional “Pandji Mas”, 1972

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s