PERKEMBANGAN PAHAM PANCASILA

Bermula, seperti disebut dalam tulisan Lahirnya Pancasila, dalam pidato Bung Karno tentang dasar-dasar negara dalam sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Panitia dr. Radjiman Wediodiningrat. Isi pertanyaan itu : “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk, apa dasarnya?”.

Pancasila permulaan itu, rumusannya dan urutannya ialah :

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhaan Yang Maha Esa

Jadinya berlainan dari formula dan uraian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi dasar ideologinya sama.

Pancasila terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu :

  1. fundamen politik
  2. fundamen moral (etik agama)

Bagi Bung Karno sendi politik didahulukan, sendi moral menjadi penutup.

DASAR PERTAMA

Baginya dasar pertama : Kebangsaan, yang menghendaki suatu Nationale Staat, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, yang sebagai cetakan alam berkumpul disana – di khatulistiwa sebagai satu kepulauan. Sumatera, Jawa atau Sunda, atau Kalimantan, Sulawesi – satu per satu bukan Nationale Staat. Hanya Indonesia seluruhnya adalah Nationale Staat.

Untuk menegaskan ini dasar Kebangsaan disebut sebagai dasar pertama.

Bung Karno mempergunakan dalil-dalil dari teori geopolitik khususnya Blut-und-Boden Theorie ciptaan Karl Haushofer. Teori itu sebetulnya sendi bagi politik imperialisme Jerman, tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan Bangsa dan Tanah Air.

Jika teori persatuan daerah-dan-tanah air diterima sebagai satu kebenaran, maka batas Jerman lebih luas dari daerahnya di masa itu. Bung Karno mengatakan antara lain : Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh satu Bangsa dari satu turunan. Jadinya geopolitik merupakan suatu kesatuan darah-dan-tanah, menjadi dasar bagi suatu Nationale Staat.

Demikian juga misalnya : Spanyol, Italia, kedua-duanya mempunyai batas yang “natuurlijk” – alamiah, dibulatkan oleh laut dan pegunungan.

Demikian juga India – India dahulu – merupakan satu segitiga, ditentukan oleh pegunungan Himalaya dan lautan Hindia.

Kritik atas teori geopolitik :

Teori geopolitik sangat menarik, tetapi sebenarnya sangat terbatas.

Kalau diterapkan kepada Indonesia, maka Filipina harus dimasukkan ke daerah Indonesia dan Irian Barat dilepaskan; demikian juga seluruh Kalimantan harus masuk Indonesia. Filipina tidak saja serangkai dengan kepulauan kita; Bangsa Filipina bangga mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Melayu.

Lihat misalnya George A. Malcolm dalam bukunya “The First Malayan Republic” (1951).

Tetapi toh terhadap Indonesia dan Filipina yang kira-kira sama merdeka, ucapan teori geopolitik tidak berlaku. Faktor sejarah lebih luas pengaruhnya dalam menentukan nasib Indonesia dan Filipina, sekalipun seasal dan serangkai kepulauan. Sejarah memisah dalam dua hal :

  1. Indonesia dan Filipina di bawah kekuasaan kolonial yang berlainan berabad-abad lamanya dengan segala konsekwensinya dalam perkembangan.
  2. Penjajah atas keduanya menanam pengaruh kebudayaan yang berlainan.

India dahulu, setelah merdeka, tidak tetap dalam kesatuannya, melainkan pecah dua : India dan Pakistan. Dan Pakistan pecah dua pula menjadi Pakistan dan Bangladesh.

Di sini faktor Agama lebih berkuasa dari teori geopolitik : Blut-und-Boden Theorie.

Soal Bangsa dan kebangsaan tidak begitu mudah memecahnya secara ilmiah. Sukar memperoleh kriterium yang tepat apa yang menentukan “bangsa”.

Switzerland (Swiss), suatu bangsa yang utuh, menunjukkan yang sebaliknya.

Soal “bangsa” dalam politik Eropa abad ke-10 dan permulaan abad ke-20 :

  • ke dalam menentukan nasib sendiri;
  • Antara negara : dasar nasionalitas, bahwa negara dan nasionalitas harus sejalan.

Ini adalah pendapat politik hukum, istimewa berpengaruh dalam hukum negara dan hukum internasional, menjadi salah satu sendi kemudian bagi geopolitik.

Presiden Wilson mengambil pendapat itu sebagai dasar untuk mengatur sistim negara-negara Eropa sesudah Perang Dunia I. Ingat program 14 pasal – Fourteenth Amendment -. Meleset dalam pelaksanaannya.

Beberapa macam kriteria :

  • Ernest Renan, Que-est-ce que une nation? Jawabannya : le desir d’etre ensemble.
  • Otto Bauer, Was ist eine nation? Jawabannya : “Eine nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. – Suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang senasib.
  • Lohtrop Stoddard, The New World of Islam.  “Nationalism is a belief, held by a fairly large number of individuals that they constitute a “Nationality”; it is a sense if belonging together as a “Nation”.

Kesimpulan :

Dari berbagai kriteria itu dikatakan :

Bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak“.

Dengan kriterium ini dapat dipertahankan juga cita-cita Persatuan Indonesia.

Tidak perlu teori geopolitik, yang tidak punya dasar yang kokoh!

DASAR KEDUA

Dasar kedua : Internasionalisme, untuk menegaskan – kata Bung Karno – bahwa kita tidak menganut paham nationalisme yang picik, melainkan harus menuju persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa.

Internasionalisme bagi Bung Karno sama dengan “humanity”, peri-kemanusiaan. Pendapat ini berasal dari gerakan sosialisme abad ke-19 dan permulaan abad ke-20.

Peringatan :

Di waktu sekarang, berhubung dengan power politics kita harus berhati-hati mengartikan internasionalisme sama dengan “humanity”.

DASAR KETIGA

Dasar ketiga : Permusyawaratan, oleh karena kita mendirikan negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Maksudnya tak lain melainkan demokrasi, yang membawa sistim permusyawaratan dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

DASAR KEEMPAT

Dasar keempat : Kesejahteraan Sosial yang menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.

DASAR KELIMA

Dasar kelima : Ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur. Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain sehingga segenap Agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya.

Dan yang dituju pula dengan Ketuhanan yang berkebudayaan ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitulah pokok-pokok uraian Bung Karno tentang Pancasila!.

Dalam pembukaan UUD Republik Indonesia yang pertama, yang memuat antara lain kalimat berikut :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.

Di sini Pancasila isinya dengan meletakkan dasar moral di atas :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial

Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kesimpulan :

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup daripada  dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan sekarang ini dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktik hidup daripada cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dasar-dasar ini sebagai pedoman, pada hakekatnya Pemerintah Negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan yang gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.

Akibat dari pada perubahan urutan yang lima pasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah dengan perubahan kata-kata, politik negara mendapat dasar moral yang kuat.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati Agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kejujuran persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya.

Sila ketiga : Persatuan Indonesia menggantikan sila Kebangsaan bermula ketika Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta, karena kuatir akan niat beberapa aliran pada pihak Jepang yang mau memecah Indonesia dalam tiga atau empat negara merdeka, mau menyatakan dengan itu bahwa “Indonesia satu, tidak terbagi-bagi”.

Sungguhpun sila “Kebangsaan Indonesia” lebih dalam artinya, karena rasa kebangsaan dengan sendirinya meliputi rasa persatuan, dipakai sila Persatuan Indonesia yang di masa itu lebih tegas menyatakan tujuan Indonesia Merdeka.

Dalam mukadimah UUD RIS dan Negara Kesatuan R.I. tahun 1950, terdapat lagi pergeseran kata pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia berganti dengan sila Kebangsaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disingkatkan pada Peri-Kemanusiaan, seperti yang lazim disebut dalam peri-bahasa sehari-hari. Tetapi dasar moral tetap di atas. Ideologi negara tidak berubah. Jadinya :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri-Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial

Dalam susunan itu fundamen negara menjadi lebih kokoh lagi, oleh karena dasar Kebangsaan yang meliputi persatuan bangsa dan negara kebangsaan – sebagai lawan dari negara “internasional” – lebih tepat daripada Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia lebih menyatakan tujuan; kebangsaan adalah dasar yang memeluk bangsa yang satu, tidak terbagi-bagi.

Pancasila dalam Mukadimah itu dinyatakan sebagai pegangan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Juga dengan itu tujuan Negara Republik Indonesia tidak berubah. Apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar pertama :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mengujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“.

Di sini dinyatakan dengan 4 perkataan yang lebih konkrit isinya.

Tugas ini berat, sebab itu negara berpegang kepada dasar yang tinggi dan murni, seperti maunya Pancasila, yang mengundang didalamnya pengabdian dan ketaatan bangsa. Dengan tiada pengabdian dan ketaatan, cita-cita akan menjadi suatu bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan merdeka tidak akan tercapai dalam kesempurnaannya.

Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan.

Sejak 5 Juli 1959 negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera didalamnya berlaku lagi. Tetapi seperti dikatakan tadi ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam Pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara.

Soalnya sekarang :

Adakah cukup rasa tanggung jawab untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana mestinya menurut Pancasila?.

Soal inilah yang sangat disangsikan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu hanya di bibir saja. Tidak banyak banyak manusia Indonesia yang menanam Pancasila itu sebagai  keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa ke lima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri-sendiri.

Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ke-lima sila itu ikat-mengikat.

Yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila Kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan. Hubungan seorang juragan/penguasa dengan buruhnya harus dikuasai oleh rasa persaudaraan itu. Buruh bukanlah semata-mata alatnya. tetapi terutama pembantunya, membantu melaksanakan tercapainya cita-cita juragan pengusaha itu. Dengan tiada buruh paberiknya/perusahaannya tidak akan jalan. Buruh ikut serta menggerakkan produksi, ikut serta mencapai rencana yang dirancang oleh juragan/pengusaha atau pemilik perusahaan itu.

Demikian juga hubungan kerja dalam jentera kepegawaian negara. Pemimpin-pemimpin tidak sanggup melaksanakan sendiri tujuan negara. Ada pemikir, ada pelaksana. Kerjasama yang rapi antara pemikir dan pelaksana perlu. Kalau tidak, tujuan negara tidak tercapai. Apabila dipikirkan sedalam-dalamnya, nyatalah bahwa semua perusahaan dalam masyarakat adalah kerjasama. Makin baik hubungan manusia yang kerjasama itu, baik hubungan majikan dan buruh maupun hubungan atasan dan bawahan dalam jentera kepegawaian negeri maupun hubungan antara semua pihak di dalam masyarakat, makin baik hasil kerjasama itu. Pada tiap-tiap kerjasama dalam hubungan apapun, yang satu bergantung kepada yang lain. Sebab itu kerjasama itu harus bersendi pada harga-menghargai. Ini adalaj konsekwensi daripada pelaksanaan Pancasila dalam praktik hidup dalam perusahaan.

Apabila kita perhatikan kejadian-kejadian dalam masyarakat sejak beberapa tahun yang akhir ini, ternyata benar bahwa Pancasila itu belum meresap ke dalam jiwa rakyat. Lihatlah, mudah saja orang membunuh sesama manusia. Perselisihan sedikit dan kadang-kadang hanya perbedaan pikiran mengakibatkan tikam-tikaman.

Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara Pancasila itu tidak diamalkan. Beberapa tahun yang lalu terjadi di Jakarta suatu hal yang menyedihkan dan memalukan Pemerintah dan Negara. Seorang yang dituduh mencoba mencuri beca ditahan dalam bui. Selama beberapa hari ia ditahan, tetapi tidak diberi cukup makanan. Akibatnya ia jatuh dan meninggal sewaktu diadili.

Alasan Polisi yang menahannya, yang mengatakan polisi tidak diberi uang untuk ongkos makannya, adalah suatu alasan yang tidak bertanggung jawab, bertentangan sama sekali dengan dasar negara, dengan dasar kemanusiaan dan dasar keadilan … dan terutama dasar Pancasila. Kalau tidak sanggup memberi makan, janganlah orang ditahan!.

Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27 ayat 2, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Dan camkanlah pula, bahwa Pancasila itu adalah kontrak Rakyat Indonesia seluruhnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Angkatan muda sekarang tidak boleh melupakan ini dan mengabaikannya!.

Sekianlah!*

*amanat DR. MOHAMMAD HATTA dalam acara peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta – dipublikasikan dalam buku berjudul “PENGERTIAN PANCASILA” – diterbitan oleh IDAYU PRESS – JAKARTA 1977

DJALAN NUSANTARA

dua buah karangan bunga

diusung perlahan-lahan

gerimis berderai dikaki sendja

menabur sendu diatas djalanan

arakan jang bertahan sedjak pagi

memapak usungan ketengah barisan

antara antjaman laras mengintai

gemuruh hymne-hymne pudjaan

gugur bunga

padamu negeri

sjukur – atas segala jang dirahmatkan

tanahair dengan para pahlawan

berilah kami kekuatan

djihad – darah sahabat menetes lagi

menetes kebumi, menetes kehati

menetesi sendja terbenam

gerimis jang menikam

menetes bersamanja

lagu hening

wadjah arakan kian menjala

*dari kumpulan puisi Bur Rasuanto “Mereka Telah Bangkit” terbitan PD Karya Baru 1967

LAHIRNYA PANCASILA

Dalam bulan April 1945 dibentuk Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidato pembukaannya dr. Radjiman Wediodiningrat antara lain mengajukan pertanyaan kepada aanggota-anggota sidang : “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?”.

Banyak yang berpendapat, bahwa pertanyaan itu yang membawa persoalan filosofi, akan memperlambat waktu saja, sedangkan anggota yang terbanyak sangat gelisah, ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar. Tetapi pertanyaan dr. Radjiman Wediodiningrat itu menguasai juga jalan perundingan pada hari-hari yang pertama. Terutama Bung Karno yang memberikan jawaban yang berisikan satu uraian tentang lima sila. Pidato ini kemudian diterbitkan dengan nama “Lahirnya Pancasila”. Uraian itu yang bersifat kompromis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan Negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak Agama.

Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk :

  1. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
  2. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.

Dari dalam panitia kecil itu dipilih 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama “Piagam Jakarta”.

PIAGAM JAKARTA 22 JULI 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penajajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada : “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Jakarta, 22 – 6 – 2603

  • Ir. Soekarno
  • Drs. Mohammad Hatta
  • Mr. A.A. Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejoso
  • Abdoelkahar Muzakir
  • H.A. Salim
  • Mr. Ahmad Soebardjo
  • Wachid Hasjim
  • Mr. Moehammad Yamin

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah Proklamasi Kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai Pendahuluan bagi UUD 1945, dengan mencoret bagian kalimat “dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluknya“. Alasannya, ada keberatan sangat oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.

Menurut pendapat mereka, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja daripada Rakyat Indonesia, sekalipun terbesar. Penetapan tersebut selalu dapat dijadikan peraturan hukum dengan undang-undang yang melalui DPR.

Untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkan bagian-bagian kalimat “dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluknya” dari “Pembukaan UUD”.

Pembukaan UUD, karena memuat didalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sebagai sendi daripada hukum tatanegara Indonesia. Undang-Undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya, adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan : merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Pancasila tidak saja pedoman bagi politik, tetapi juga bagi politik luar negeri, karena didalam pembukaan disebutkan sebagai tugas Pemerintah Republik Indonesia; di satu pihak melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, di lain pihak juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi dan keadilan sosial.*

Sebab itu politik luar negeri Republik Indonesia ialah politik bebas dan aktif.

  • Bebas : sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan negara dan karena itu tidak memihak kepada blok politik manapun juga.
  • Aktif : membela perdamaian dan mencapai persaudaraan segala bangsa.*

*amanat DR. MOHAMMAD HATTA dalam acara peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta – dipublikasikan dalam buku berjudul “PENGERTIAN PANCASILA” – diterbitan oleh IDAYU PRESS – JAKARTA 1977

MARHAENISME DAN P.N.I.

Tiap insan jang setjara djudjur dan seksama mengikuti sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia, pasti akan melihat kenjataan jang tjukup djelas, bahwa sedjak lahirnja pada tgl. 4 Djuli 1927. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) seharusnja senantiasa mengemban amanat derita Marhaen dengan rasa penuh tanggung djawab.

Amanat derita Marhaen inilah jang senantiasa mendjiwai dan mengobarkan semangat P.N.I. untuk berdjuang mati-matian guna membebaskan Kaum Marhaen dari derita dan siksa.

Amanat inipun jang membulatkan tekad-djuang P.N.I. untuk mengikis habis segala sebab dan sumber derita jang mengakibatkan Kaum Marhaen hingga kini belum pernah menikmati hidup bahagia.

Amanat ini pulalah jang memberikan kepada P.N.I. kemampuan jang senantiasa berkembang dan diperkembangkan untuk dapat berdjuang setjara terorganisasi rapih, bertahap-teliti dan berentjana-pasti.

Maka kemudian tumbuhlah P.N.I. mendjadi suatu Partai jang dengan modal Ideologi-Konsepsi-Bhakti berdjuang kearah terwujudnja apa-apa jang mendjadi hasrat idaman Kaum Marhaen, jakni :

  1. Marhaenisme adalah azas, jang menghendaki susunan masjarakat dan negara jang didalam segala halnja menjelamatkan kaum Marhaen.
  2. Marhaenisme adalah tjara-perdjoangan jang revolusioner sesuai dengan watak kaum Marhaen pada umumnja.
  3. Marhaenisme adalah dus azas dan tjara-perdjoangan “tegelijk”, menudju kepada hilangnja kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme.

Marheanisme adalah azas perjuangan dari P.N.I. jang demikian ini adalah akibat-wadjar (logischgovolg) dari tanggung djawab P.N.I. sebagai pengemban amanat derita Marhaen, memang tiada dapat lain daripada demikian karena Marhaenisme pada hakekatnja adalah tiada lain daripada amanat derita Marhaen.

Sudah sering didjelaskan dan sudah sering pula dibuktikan, bahwa Marhaenisme adalah memang suatu azas-perdjuangan yang bertudjuan mewudjudkan Masjarakat Marhaenis, dimana didjamin sepenuhnja hak hidup bahagia adil dan merata djasmaniah dan rochaniah bagi segenap kaum Marhaen. Inilah pula jang dinamakan Masjarakat sama rata sama bahagia djasmaniah dan rochaniah. Inilah jang biasanja disebut sebagai Masjarakat adil dan makmur  jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Sudah pula mendjadi kenjataan dalam sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia, bahwa Marhaenisme adalah memang suatu azas perjuangan jang mentjari dan memperoleh sumber kekuatannja dari kesadaran dan kerukunan Kaum Marhaen.

Pun telah pula diketahui oleh Masjarakat luas, bahwa Marhaenisme adalah merupakan suatu azas-perdjuangan jang didalam tiap perentjanaan konsepsi dan pembaktian usaha disegala bidang kenegaraan dan pembangunan senantiasa berorientasi pada kepentingan Kaum Marhaen.

Maka sesungguhnja, P.N.I. dengan Marhaenisme sebagai azas-perdjuangan adalah tetap mewudjudkan diri sebagai Partai Rakjat berdjuang bersendi kokoh atas prinsip : dari Marhaen; oleh Marhaen; untuk Marhaen.

Marhenisme sebagai sebuah Ideologi hanja akan merupakan awan tjita-tjita nan hampa belaka bila tidak disertai dengan bhakti, dan konsepsi hanja akan merupakan tulisan hitam atas kertas putih tanpa fakta dan tanpa manfaat jang njata djika tidak disertai dengan bhakti nan tak henti-hentinja.

P.N.I. akan selalu bersama Marhaenisme dengan segenap Marhaenis jang memperdjuangkan Kaum Marhaen, demikianlah getaran djiwa P.N.I. sepandjang masa, jang kemudian ditjanang-tandaskan oleh P.N.I. sampai achir jaman. Karena P.N.I. adalah tidak lain daripada pengemban amanat derita Kaum Marhen jang masih terus setia berkehidupan dalam siksa dan derita.

SOEKARNO HATTA DAN SYAHRIR

PENDAHULUAN

Ketiga tokoh ini adalah aktor utama dalam panggung perjalanan Bangsa dan Negara yang kita tempati sekarang ini. Soekarno maupun Hatta dalam pemikiran dan ideologi dapat disebutkan mempunyai persamaan. Dalam bidang politik, Dwi-Tunggal Proklamator ini berbeda. Syahrir sebaliknya memang tidak pernah se-ide sepemikiran ataupun sepolitik dengan Soekarno.

Soekarno yakin betul dengan kekuatan rakyat (matchtsvorming). Sedangkan Syahrir tidak yakin dengan rakyat, melainkan kepada kekuatan elit. Disisi lain Soekarno merasa tidak begitu perlu nge-blok ke salah satu kekuatan dunia, Yakni ke-Barat atau ke-Timur tetapi  Syahrir melihat kemajuan ada di-Barat dan sekian perbedaan prinsipiil yang saling kontradiktip. Dalam artian lain dapat disebut Soekarno Hatta adalah Nasionalis, sedangkan Syahrir adalah Sosialis.

Sampai dimana perbedaan anatara ketiga, khususnya kedua aktor Soekarno dan Syahrir akan menjadi cukup panjang untuk diulas, namun agar tulisan ini dapat disajikan tidaklah mungkin membahas semua itu. Maka demi etika penulisan masalah yang dibahas adalah :

  1. Sampai dimana bahwa pertentangan antara kedua ideologi itu mewarnai pentas politik kita dari dulu hingga saat ini.
  2. Sejauh mana relevansi pemikiran atau ideologi Soekarno bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menjawab dua masalah diatas, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau dari faktor historis, visi politik dan lain-lain pendekatan, agar kesimpulan yang diperoleh kelak dapatlah kita simpulkan.

FAKTOR HISTORIS

Era Tahun 30-an

Pada waktu dibentuknya Partai Nasional Indonesia tahun 1927, Hatta dan Syahrir masih berada di Belanda. Pada tahun 1930 keduanya pulang ke Indonesia dan bergabung dengan P.N.I.. Sewaktu P.N.I. dibubarkan Belanda dan Soekarno masuk penjara, Mr. Sartono mendirikan Partindo. Hatta dan Syahrir mendirikan P.N.I. baru (Pendidikan Nasional Indonesia).

Gaya kepemimpinan Soekarno dengan pemakaiaan kata-kata yang radikal, keras, agitatip dan revolusioner yang konon untuk membangkitkan semangat rakyat tidak dapat diterima oleh Syahrir dan Hatta. Hatta dan Syahrir menekankan pembentukan kader dan kursus-kursus politik. Bagi Soekarno ide demikian itu hanya akan membentuk elitisme yang bergerak tanpa memperhitungkan rakyat.

Era Tahun 40-an

Dalam era ini terjadi beberapa perubahan dalam sentrum-sentrum politik dunia. Militerisme Jepang, Fasisme Mussolini dan Naziisme-nya Hitler mencoba menjadi pemimpin dunia. Apakah karena diilhami konstelasi itu atau faktor-faktor lain, ketiga tokoh kita itu, walaupun berbeda dalam pola-pola politiknya mempunyai tujuan yang sama “Indonesia Merdeka”. Pada saat inilah Soekarno menggelegar dengan pidato-pidatonya yang memang kharismatik itu.

Sesudah Proklamasi seperti kita ketahui bersama Belanda masih terus berupaya untuk berkuasa. Maka untuk mencapai penyelesaian diperlukanlah diplomasi, negosiasi atau perundingan-perundingan. Dalam hal ini Hatta dan Syahrir yang maju kedepan. Kedua figur ini karena mereka mungkin pernah belajar di Belanda maka tepatlah dipilih untuk itu. Namun ada satu catatan disini dimana Syahrir boleh disebut lebih banyak mengalahnya.

Era Tahun 50-an Hingga Sekarang

Militansi Soekarno dan pidato-pidatonya yang berkobar-kobar menggerakkan hati rakyat memang sangat dibutuhkan dalam revolusi. Namun sesudah kemerdekaan tercapai, militansi Soekarno itu dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan negara baru. Soekarno memang menganggap revolusi belum selesai, Irian Barat masih dikuasai Belanda, demikian pula perusahaan-perusahaan besar. Sementara cita-cita kemerdekaan yang dicetuskan pada waktu proklamasi masih jauh, keadaan ekonomi dan sosial masih kacau turut merunyamkan situasi.

Figur-Figur yang mengelilingi Soekarno (elite, establishment) akhirnya mengalami perpecahan. Perpecahan sesama elit tidak dapat lagi dihindari. Yang paling gawat adalah pengunduran diri Hatta selaku Wakil Presiden dari seluruh aktivitas politik karena Soekarno menempuh Demokrasi Terpimpin yang menurut Hatta sendiri tidaklah demokratis lagi.

Perpecahan-perpecahan demi perebutan-perebutan kekuasaan akhirnya menjadi rona kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara. Bagaimana supaya kelak dapat berkuasa tanpa perlu apakah itu demi kebaikan rakyat menjadi ultima ratio. PSI, partainya Syahrir rupa-rupanya menjadi duri dalam daging, menggerakkan kekuatan agar dapat menumbangkan kekuasaan. Hal ini terbukti dari kasus Allen Lawrence Pope yang tertembak dan pemberontakan PRRI dan Permesta. PSI akhirnya dibubarkan Soekarno. PSI mati secara hukum, namun dalam artian fungsional politis masih tetap hidup.

Umur Soekarno akhirnya turut menjadi perhitungan kaum demagog politik. Makin lama, makin banyak orang melihat tanda-tanda ketuaan pada diri Soekarno. Kekuatan-kekuatan diluar Soekarno mulai dipersatukan, dan semuanya bersiap-siap untuk bertindak kalau-kalau terjadi sesuatu dengan Pimpinan Revolusi dan Pimpinan Negara. Semuanya berproses terus dan akhirnya menjadi sebab langsung kejatuhannya. Balon persatuan pecah berkeping-keping dalam tahun 1965. Soekarno insyaf bahwa dia hanya seorang diri.

VISI POLITIK

Ruslan Abdulgani melihat bahwa 10 tahun terakhir masa jabatannya Bung Karno telah ditinggalkan sebagian Golongan Islam, Para Intelektual Sosialis Kanan dan Pimpinan Militer yang semua berorientasi ke-Barat.

Dari uraian Ruslan Abdulgani ini dapatlah kita simpulkan bahwa dari tiga kekuatan tersebut yang dominan adalah Soska-nya. Soska sebagai warisan Syahrir begitu gandrung dengan Barat, kemajuan seakan-akan hanyalah Barat. Masalah Islam akhirnya berorientasi ke-Barat, hal ini cenderung terjadi karena Islam tidak pernah berkesesuaian dengan Komunis. Ketimbang Soviet yang atheis mendingan Barat saja. Sementara kalau militer juga memilih Barat adalah akibat infiltrasi atau penetrasi yang dijalankan Amerika Serikat dengan agen-agennya. Dan perlu juga diketahui bahwa dari Dulu Soekarno memang agak jauh dari militer. Bacalah semua pidato-pidato Soekarno hampir tidak ada yang menyinggung militer.

Nasakom yang ditempuh Soekarno pada era Ia berkuasa menurut Mochtar Lubis adalah konsep paling kacau. Sedangkan menurut Ruslan Abdulgani Nasakom hanyalah sebuah gagasan taktis menasionalisasikan komunis Indonesia. Rosihan Anwar sebaliknya melihat bahwa walaupun Soekarno menempuh Nasakom bukan berarti dia “kiri”, melainkan hanya mencari pendukung atau sebagai senjata agar ia tetap mampu menguasai keadaan politik pada waktu itu. Disisi lain perlu juga dipertanyakan bukankah Nasakom itu buah pikiran Soekarno pada era sebelum merdeka?, yang kemudian hendak diterapkan kembali. Apapun kata mereka yang jelas konsep tersebut menjadi kontroversial.

Tentang kekontroversialan ini dapatlah dinyatakan bahwa Soekarno mencoba menyatukan aliran-aliran politik yang kontradiktip kedalam berbagai rumusan. Mencoba menyatukan idealisme (das sollen) dan realisme (das sein), yang akibatnya tidak diterima sepenuh hati (pura-pura). Apakah mungkin air dan minyak bisa bersatu?.

Selanjutnya, celakanya aneka pemikiran yang akan dijadikan satu oleh Soekarno, dapat diinterpretasikan menurut keinginan orang atau golongan yang ingin memanfaatkannya. Karena Soekarno juga berfikir dengan sentuhan Marxisme, maka demi kepentingan politik mereka orang-orang yang komunis langsung beranggapan bahwa Soekarno juga komunis, sedemikian pula Golongan Islam, Nasionalis dan lain-lainnya.

Demokrasi terpimpin, pengangkatan presiden seumur hidup dan lain-lainnya itu mendudukkan Soekarno sebagai politikus ulung, yang mana hal tersebut mengangkat sekaligus menjatuhkannya. Siapakah yang benar?. Dalam politik tiada yang benar, yang ada adalah power.

IDEOLOGI ORDE BARU

Setelah Soekarno jatuh dari panggung kekuasaannya, terpilihlah Jenderal Soeharto kepermukaan atmosfir perpolitikan Indonesia. Menurut Kwik Kian Gie, Presiden Soeharto mempunyai keberanian dan wisdom untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada ABRI disatu pihak yang harus menjaga stabilitas dan keamanan, dan dilain pihak delegation of authority yang tidak tanggung-tanggung telah diberikan kepada kelompok teknokrat, yang juga dikenal dengan nama julukan “Berkeley Mafia” untuk mempraktekkan pengetahuan kedalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang konkrit dan operasional.

Kelompok teknokrat yang disebut oleh Kwin Kian Gie, oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo diinisialkan dengan sebutan “Birokrat dan Ekonom”. Jadi jelasnya menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo  dalil pembangunan Orde Baru adalah ABRI sebagai penjaga keamanan, birokrat sebagai pelaksana dan Ekonom sebagai decision maker (pengambil keputusan).

Yang menarik dari kedua tokoh ini adalah perkataan seperti, teknokrat, birokrat, ekonom dan mafia Berkeley. Bukankah ini ditunjukan kepada oknum-oknum yang berada dalam study club di California dengan tokoh utamanya Soemitro Djojohadikusumo?. Jawabannya sudah pasti demikian. Soemitro Djojohadikusumo seperti kita ketahui adalah mantan PSI, yang meminjam istilah Ruslan Abdulgani adalah Sosialis Kanan, seorang Sosialis Kanan seperti Syahrir juga.

Soemitro Djojohadikusumo dengan murid-muridnya, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Subroto, Sadli, Emil Salim dan lain-lain dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mendapat kesempatan merumuskan berhala baru yakni “Pembangunan, development dengan titik utama dibidang ekonomi yang menggantikan berhala revolusinya Soekarno”. Perubahan jargon-jargon yang kalau dulu ada sebutan politik sebagai panglima, maka sekarang politik “no”, ekonomi “yes”.

Pembangunan berbagai ideologi Orde Baru kalau kita lihat dari tahapan-tahapannya hingga pelaksanaan dilapangan, percislah seperti apa yang digembar-gemborkan Syahrir sewaktu ia masih hidup. Kalau kita ingin maju maka kita harus menoleh ke-Barat, jangan menjadi nasionalis sempit, melainkan universal, demikianlah selalu ucapan Syahrir, yang saat ini masih tetap berkumandang.

Sudah sejauh mana keberhasilan kita dalam pembangunan kiranya bukanlah tujuan yang kita bahas, namun satu catatan penting bahwa sejak akhir dekade 70-an atau awal 80-an, Pemerintah dengan berat hati tidak lagi mempunyai spending power untuk bisa menjadi lokomotip pembangunan. Maka lokomotip pembangunan diserahkan kepada masyarakat. Apa yang dapat kita perbuat dalam suasana demikian?. Bukankah sudah waktunya kita angkat pemikiran-pemikiran Soekarno?. Untuk ini marilah sama-sama kita renungkan.

PENUTUP

Setelah berputar-putar, baik melalui pendekatan historis, visi politik hingga ideologi Orde Baru, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan catatan sebagai berikut :

Kesimpulan :

  1. Perjalanan Bangsa dan Negara yang kita cintai ini diwarnai dua ideologi yang satu sama lain bertolakbelakang. Orde Lama oleh Soekarno dan Hatta, Orde Baru oleh para pengikut Syahrir.
  2. Melihat perkembangan pembangunan yang dilakukan penguasa Orde Baru (Model Rostow), hingga dekade ini sudah selayaknya konsepsi atau pemikiran Soekarno dikedepankan sebagai alternatip.

Catatan :

  1. Yang menyolok mengenai Soekarno adalah bahwa Dia berdiri sendirian, tidak dikelilingi oleh kawan-kawan seperjuangan yang sebanding. Dalam artian lain Soekarno hanya memiliki sekutu-sekutu, fraksi-fraksi, teman atau pengikut serta para pengagum yang  bukannya partner. Hal yang berbalikan dengan Syahrir.
  2. Persepsi tentang Soekarno belumlah tuntas. Ada yang menyebut Beliau debagai mitos sekaligus realitas. Bernhard Dahm melihat Soekarno tidak lain daripada seorang tokoh dalam tradisi ratu adil di Indonesia yang untuk sementara dapat menghipnotis masyarakat.

Demikianlah smua ini telah disampaikan, berkesimpulan dan beberapa catatan yang mana pemikiran ekonomi dan ideologi Soekarno akan kita ulas lebih jauh dalam tulisan-tulisan berikutnya.

PENGHIANATAN GMNI TERHADAP MARHAENISME

PENGANTAR

Sejarah mencatat bagaimana penghianatan demi penghianatan telah merajam Ibu Pertiwi. Mengoyak-ngoyak bendera ideologi dengan alasan eksistensi dan duniawi, menjadikan mereka-mereka sebagai pelacur ideologis yang sampai akhir jaman akan menistakan dirinya dan Indonesia. Setelah PNI sebagai basis Marhaenisme menistakan dirinya dengan mangganti azas partai Marhaenisme, maka GMNI dikemudian hari kembali menjadi pelacur ideologis dengan mengginjak-injak azas yang menjadi dasar perjuangannya, azas yang menjadi dasar kelahirannya, azas yang menjadi saripati perjuangannya, Marhaenisme!.

Mencoba menelisik kembali Kongres GMNI ke-VIII yang berlangsung di Lembang Bandung pada tahun 1983. Kongres ini memang telah lama usai, tetapi membekaskan sebuah ingatan yang tidak akan pernah terlupakan di benak para Mahasiswa/i Marhaen dan Marhaenis. Ditinjau dari segi intern Kongres tersebut telah menjadi suatu prosesi seremonial penguburan Marhaenisme yang telah menjadi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan GMNI sejak awal terbentuknya, dan bila kita lihat dari segi ekstern merupakan tindakan yang pertama kali terjadi dalam satu Ormas Generasi Muda dalam penyesuain azas, yang justru merupakan suatu tindakan yang tidak akan pernah mendapat tempat dalam benak para pemimpin generasi muda. Presidium berkata bahwa tindakan itu adalah suatu kepeloporan – tetapi GMNI Jaya berteriak bahwa itu adalah penghianatan, dimana sebuah azas ideologi telah menjadi bahan komoditi.

Sehubungan dengan itu, guna melihat dari dekat, dengan sorotan yang jauh menukik kedalam, berikut ini kami sajikan kronologis singkat Kongres GMNI ke-VIII tersebut .

Kongres ke-VIII GMNI harus terselenggara … dan azas organisasi mesti dirubah, apa pun yang jadi resikonya. Kalau perlu, menyimpang dari aturan dan tradisi yang berlangsung selama ini, atau tak segan-segan Presidium (Kelompok Tebet) akan main kayu“, demikian ditegaskan oleh Heru Darmanto, salah seorang pembantu operasi Kelompok Tebet untuk wilayah Jawa Timur (Surabaya) pada salah seorang penentang di Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk memuluskan perubahan azas GMNI. Apa yang dinyatakan oleh Heru Darmanto alias Nobon alias Gimo ini kemudian terbukti menjadi kenyataan. Kongres ke-VIII GMNI diselenggarakan dan betapapun mendapat tantangan seru, Marhaenisme akhirnya dirubah, kembali dikhianati!.

Tentang apa yang jadi inti maksud penyelenggaraan yang ada dibalik itu semua, kiranya bukan rahasia lagi bagi khalayak ramai, sebab sesungguhnya terselubung didalamnya suatu perpaduan kepentingan antara dua kubu kelompok yang selama ini telah hadir sebagai induk semang bagi orang-orang presidium itu, yakni Kubu Kiri Baru (lazimnya dikenal sebagai kubu Kartjono, Suko Sudarso dan kawan-kawan) dan Kubu Birokrasi yang diwakili dengan simbol figur Soetrisno SH dan Soekarton.

Kongres beserta perubahan azas ini penting badi Kubu Kiri Baru (Kartjono CS) sebab dengan demikian ia bisa melakukan penghapusan jejak yakni lewat suatu sikap loyal semu terhadap kekuasaan; dan bagi Kubu Birokrasi ini juga penting sebab dengan demikian mereka memperoleh suatu etalase permanen keberhasilan dan loyalitas dalam prototype prilaku para abdi/hamba kawula, sebagaimana lazimnya ditemui pada masyarakat feodal Jawa di jaman kolonial.

Kedua kubu kepentingan inilah yang telah menyatu dalam tindakan, dan itu berwujud dalam proyek “Kongres ke-VIII GMNI”, yang konon telah menelan biaya ratusan juta rupiah (baik untuk kongresnya, maupun dalam upaya persiapan perubahan azas), walaupun Lukman Hakim AS, dalam pernyataannya pada Media Massa mencoba memberikan kesan yang berbeda.

DELEGASI/PESERTA MELEWATI 4 KALI PROSES PENYARINGAN

Nampaknya keinginan untuk meng-gol-kan keputusan perubahan azas adalah merupakan sasaran/target utama dari kelompok tersebut dalam Kongres ini, dan oleh sebab itu tidak mengherankan kalau pencapaian tujuan itu yang kemudian menjadi warna dasar yang dominan dalam tindakan para penyelenggaranya, yang kadang kala dinilai oleh berbagai pihak sangat berlebihan. Misalnya saja,  untuk menghindari kemungkinan masuknya utusan cabang-cabang dan tokoh-tokoh yang diperkirakan akan tampil sebagai suara penentang dalam forum tersebut, maka Panitia telah diberlakukan 4 kali proses penyaringan peserta sebelum masuk kedalam lokasi, dan serangkaiaan intimidasi/penekanan terhadap para Delegasi tersebut.

Proses penyaringan pertama :

Proses penyaringan pertama dilakukan diterminal/tempat pangkalan kenderaan dari luar kota, yang bakal jadi tempat pertama bagi para peserta menginjakkan kakinya di kota Bandung, yakni dengan menerapkan suatu sistem jemputan, dimana para anggota Panitia yang bertugas sebagai penjemput telah dibekali dengan suatu daftar yang memuat nama-nama figur yang harus dicegah kehadirannya. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar jangan harap dapat ikut dalam kenderaan jemputan, karena anggota Panitia yang menjadi penjemput (yang umumnya bukan Mahasiswa) dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan akan berupaya agar mereka dapat ditinggalkan begitu saja di-terminal/stasiun.

Lokasi penyelenggaraan kongres (Grand Hotel), dirahasiakan bagi peserta, guna mencegah kemungkinan lolosnya para peserta tanpa melewati gerbang saringan tersebut.

Proses penyaringan ke-dua :

Penyaringan ke-dua dilakukan di Sekretariat GMNI Cabang Bandung, Jalan Purnawarman No. 15 Pav. Bandung (dimana peserta dari terminal dibawa ketempat ini). Ditempat inilah penekanan terhadap peserta guna keperluan penandatanganan suatu blanko kosong yang tidak jelas manfaatnya (yang kemudian baru diketahui bahwa blanko kosong tersebut, nantinya akan dijadikan lembaran pernyataan masing-masing cabang guna perubahan azas). Disinilah ketegangan mulai berawal, karena banyak Delegasi yang menolak bila tidak ada jaminan penjelasan yang jelas bahwa tanda-tangan itu tidak akan disalah-gunakan. Bagi mereka yang menanda-tangani dengan tidak banyak komentar, langsung mendapat pelayanan jemputan untuk dibawa ke Grand Hotel, sedangkan bagi yang masih banyak rewel tindakan intimidasi sudah mulai dijalankan guna penjinakan peserta, dengan beraneka bentuknya (untuk yang garis geras seperti Jakarta, secara keras ditolak, sedangkan bagi yang agak lembut, mendapat jemputan khusus untuk masuk ke karantina, dalam kondisi ter-isolasi dari dunia luar). Ditempat inilah, pihak Panitia mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, karena ancaman yang dilakukan oleh panitia dalam bentuk intimidasi dan teror psikologis, ternyata mendapat pukulan balik dari para Delegasi yang juga mengancam akan mendatangkan kekuatan cadangan yang sedang siaga di sekitar tempat tersebut (Delegasi GMNI Jaya, karena terlalu lama bersitegang urat dengan panitia, akhirnya memutuskan untuk datang/mencari sendiri lokasi kongres, dan ini kemudian telah membuat panik pihak keamanan panitia Grand Hotel dan para Kelompok Tebet sebab kehadirannya tidak diduga sebelumnya.

Proses penyaringan ke-tiga :

Penyaringan ke-tiga yang harus dialami oleh para peserta adalah sebelum masuk Grand Hotel, ialah di pintu gerbang hotel itu sendiri. Disini pihak panitia mulai mengalami kebingungan karena agak sulit membedakan mana yang Delegasi dan mana-pula yang datang dari Media Massa/Wartawan. Pada para Delegasi mereka berani melakukan intimidasi kekerasan, tetapi mereka sangat takut terjadi salah sasaran terutama pada orang pers.

Wartawan Majalah Fokus Rahadi Zakaria termasuk yang sempat jadi korban salah sasaran, namun kuatir hal ini akan dipublisir dan dapat mengundang aksi solidaritas para jurnalis yang sedang meliput acara itu, maka dari pihak Panitia antara lain Lukman, Kristiya dan Wantoro kemudian mendatangi saudara Rahadi Zakaria, dan membujuknya untuk tidak menyampaikan peristiwa tersebut pada rekannya yang lain. Dengan tidakan panitia yang bertugas di gerbang ini yang berlebihan terutama dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, telah mengarah kepada tingkat ketegangan fisik antara fihak panitia dan Delegasi Cabang-Cabang yang kena klasifikasi “tidak boleh masuk”, dimana para Delegasi tersebut kemudian berhasil mendobrak palang penghalang yang bertuliskan larangan itu.

Berdasarkan pengamatan, bahwa ternyata yang tidak senang dengan tindakan para kaki-tangan Kelompok Tebet itu, tidak hanya para Delegasi yang telah lulus “sensor”, tetapi juga Warga Marsyarakat yang ada disekitar Grand Hotel, sebab guna mencegah kemungkinan terjadi penyusupan kaki tangan Kelompok Tebet itu juga melarang warga sekitar untuk memasuki areal Grand Hotel, padahal kolam renang yang ada didalam areal tersebut bebas digunakan oleh warga sekitarnya, dan secara tetap dipergunakan juga untuk tempat latihan bagi Lembaga Pendidikan Atas yang ada di kawasan Lembang (namun karena yang terpampang disitu adalah lambang GMNI, maka mereka tidak sampai hati untuk melakukan bentrokan fisik, sebab bagi mereka GMNI pasti ada pertautannya dengan Bung Karno, yang merupakan Bapak Kaum Marhaen).

Proses penyaringan ke-empat :

Penyaringan ke-empat dijalankan didalam areal hotel itu sendiri, baik diruangan pertemuan umum, maupun dari kamar-kekamar. Caranya pun lebih halus lagi yakni dengan teknik pancingan sedemikian rupa mereka mencoba memancing apa yang kira-kira bakal disuarakan oleh para peserta itu. Bagi mereka yang masih mau bicara tentang Marhaenisme, dikenakan ancaman untuk dikeluarkan dari dalam lokasi, yang diawali dengan serangkaian ancaman/intimidasi/teror misalnya, interogasi mendadak (peserta dibangunkan dari tidurnya dan kemudian dilakukan investigasi), yang dalam kegiatan interogasi ini, Lukman dan Kristiya sering-sering membawa nama aparat keamanan negara.

Inilah empat proses pembersihan terhadap para delegasi yang dilancarkan oleh pihak penyelenggara (kaki-tangan Kelompok Tebet), demi lancarnya prosesi penguburan Marhaenisme dari semua kamus pergerakan GMNI, dan tentunya masih banyak serangkaian bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap para peserta.

80% PANITIA KONGRES KE-VIII GMNI BUKAN GMNI DAN BUKAN MAHASISWA

Cukup menarik penyelenggaraan Kongres ke-VIII GMNI ini, sebab baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kehidupan GMNI, dimana 80% personil Panitianya terdiri dari orang-orang bukan anggota GMNI dan bukan Mahasiswa.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap personil panitia ini, unsur non-GMNI itu terdiri dari dua kelompok yakni, Kelompok Pemuda Pasar dan Kelompok Kaum Birokrat. Reporter yang melakukan monitor didalam  areal melaporkan bahwa, dalam suatu kesempatan dialog dengan Panitia bagian keamanan, sang anggota Panitia yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan menengah atas itu dengan polos menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu dengan apa yang sedang ia kawal. Kehadirannya disitu adalah dalam rangka permintaan pak Lukman yakni dengan imbalan setiap orang mendapat Rp. 25.000,-/hari.

Dalam komposisi personil ini, nampaknya selain terdiri dari mereka yang berdomisili di Bandung, juga dalam jumlah besar sengaja didatangkan dari Surabaya atas permintaan Sudarjanto. Mungkin ini bertolak dari pengalaman di Yogyakarta dimana para pengawal pribadinya sempat dibuat tidak berkutik oleh para anggota satgas GMNI Jaya, ketika masih berada di Gondomanan (belum sampai lokasi pra-kongres di Yogyakarta). Anggota reporter yang kebetulan masih termasuk “Arek Suroboyo” menjelaskan, bahwa diantara orang-orang yang diaktifkan oleh Sudarjanto dalam panitia, beberapa diantaranya dikenal sebagai calo, yang sering bergentayangan di-stasiun Pasar Turi.

Kemungkinan ini adalah salah satu hasil dari Konsepsi Paradigma Baru yang dijalankan oleh Kelompok Tebet yang diantaranya adalah kegiatan pembinaan/pemanfaatan para calo guna kepentingan politik.

Ketika para petugas panitia yang merupakan dari Kelompok Pemuda Pasar ini berhadapan dengan figur-figur yang kena black-list, mereka sempat menjadi bingung karena kenyataan yang mereka hadapi ternyata berbeda jauh sekali dengan gambaran yang diberikan oleh Lukman dan Kristiya. Dalam pengarahannya, kedua anggota Predisium yang jadi manager proyek itu telah menggambarkan pada para panitia bahwa yang bakal mereka hadapi dalam pengamanan itu adalah para bajingan yang akan menimbulkan keonaran, namun ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang digambarkan tadi mereka-pun menjadi ragu-ragu sebab yang dihadapi ternyata orangnya cukup intelek dan sopan. Lain lagi dengan penampilan Panitia Pemuda Pasar, maka yang termasuk dalam Kelompok Birokrasi kelihatannya lebih halus lagi permainannya. Mereka umumnya bertugas sebagai pendeteksi pendapat peserta sekaligus intimidator, yang setiap saat siap hadir dimana ada kerumunan peserta, dan untuk hal-hal tertentu mereka mendatangi perserta dikamarnya masing-masing. Umumnya mereka membawa alat perekam dan memiliki tonjolan aneh dibalik baju dibagian pinggang.

Meskipun gaya yang mereka bawakan relatif lebih halus, namun dengan sejumlah alat yang mereka bawa itu, kiranya sudah cukup untuk dijadikan sebagai wujud teror mental terhadap para peserta/delegasi. Apalagi bila saat tidur telah tiba, alat rekam itu tetap mereka tinggalkan di kamar tidur masing-masing peserta dalam posisi tombol “on”.

Dengan struktur panitia yang demikian, kiranya adalah sangat cukup untuk menciptakan suasana yang mencekam tegang pada diri masing-masing peserta, sehingga beberapa peserta menggambarkan suasana kongres itu sebagai neraka dalam 4 hari. Hari kedua setelah peserta memasuki areal kongres, mulai banyak yang jatuh sakit (mungkin akibat depresi mental), bahkan ada beberapa diantaranya mulai melakukan doa bersama. Mereka yang kebetulan sempat membawa Kitab-Suci, terpaksa mulai membuka lembaran Kitab-Suci tersebut guna mencari ketenangan bathin, dan itu pun dilakukan didalam kamar dengan penuh hati-hati, sebab bahkan Kitab-Suci pun mulai dicurigai oleh pihak panitia, jangan-jangan didalamnya terselip selebaran yang isinya bertentangan dengan tujuan pihak Kelompok Tebet ini.

Sungguh suatu fantastic, dalam penjagaan yang begitu berlapis tiga, dengan anggaran biaya special, ternyata masih mampu diterobos oleh satuan tugas gabungan antar cabang, yang dibawah koordinasi operasi GMNI Jaya, yang berlangsung secara mendadak serempak, meskipun hanya berlangsung selama 5 menit. Kelengahan pihak keamanan panitia yang disebabkan karena cuaca sedang hujan lebat, telah dimanfaatkan oleh pihak satgas untuk melakukan aksi serempak itu, sempat membuat kalang kabutnya Lukman dan Kristiya, sebab bila berlangsung lama dan dapat terpublisir, kemungkinan akan dapat mempengaruhi proses perijinan yang saat itu belum selesai.

Akibatnya, antara Lukman dan Kristiya sempat tuding menuding dan saling lempar tanggungjawab. Ketika aksi dijalankan, pihak keamanan yang rata-rata bertubuh kekar nampaknya tak dapat berbuat apa-apa, yang mereka lakukan hanyalah mencoba menghubungi bantuan tenaga pengamanan lewat Handy-Talkie, dan beberapa orang mencoba menghubungi pos keamanan negara yang memang ada didekat Grand Hotel. Cuma menghindari terjadinya bentrokan dengan keamanan negara, maka setelah menguasai lokasi selama 5 menit, SatGasGab itu ditarik mundur, dan secepatnya pula pimpinan panitia melakukan usaha guna menetralisir suasana yang mulai panik, antara lain mendatangkan lebih banyak lagi keamanan dari pihak Kelompok Pemuda Pasar, dan mewajibkan para petugas keamanan panitia tetap siaga penuh di pintu-pintu masuk, meskipun diguyur oleh hujan yang cukup lebat.

Salah satu sasaran aksi ini memang tidak tercapai, yakni untuk membawa keluar lokasi para anggota Presidium Kelompok Tebet (sebab saat itu sedang berada diluar lokasi atau sebagian di Bandung dan yang lain di Jakarta), namun sasaran yang lain, yaitu untuk mempengaruhi perijinan nampaknya terpenuhi.

Dampak dari kejadian “5 menit di Grand Hotel”, telah membuat perijinan harus tertunda dua hari lagi, dan Soetrisno dan Soekarton terpaksa harus mengirimkan utusan khususnya (Muchyar Jara alias Yari dan Iskandar) untuk menghubungi DPC GMNI Jaya yang saat itu telah berada di pos kumpul II (50 meter dari Grand Hotel), dengan membawa sejumlah tawaran guna melunakkan pendirian GMNI Jaya dan Cabang-Cabang lain yakni antara lain, jaminan dari Soetrisno dan Soekarton bagi GMNI Jaya, untuk dapat hadir sebagai salah satu peserta dengan keistimewaan tertentu selama kongres. Tawaran ini masih bisa dinaikkan lagi yakni jaminan untuk menjadikan GMNI Jaya sebagai salah satu anggota Formatur dalam penyusunan Pimpinan Pusat GMNI kelak.

Tawaran tersebut, ditolak mentah-mentah oleh para anggota yang siaga di pos kumpul II (Jakarta & Malang), sebab persoalannya bukan masalah jadi peserta atau tidak, begitu pula bukan jadi Formatur/Presidium atau tidak, tetapi adalah menyangkut hal yang prinsipil yakni seperti yang telah diberitakan oleh Majalah Fokus dalam dua kali penerbitannya.

Sebetulnya, apa yang disebut forum kongres itu sendiri, tinggal suatu formalitas  sebab apa yang bakal jadi keputusan itu sudah dipersiapkan oleh wakil-wakil dua kubu kepentingan diatas, disebuah hotel mewah di kota Bandung.

Persiapan hasil-hasil kongres di hotel ini, tinggal pematangan saja, sebab sebelumnya telah dilakukan pertemuan pula antara dua kubu kepentingan itu disuatu rumah yang terletak diakawasan Husein Sastranegara, yang menurut informasi penetapan lokasi tersebut atas prakarsa Kubu Birokrasi. Yang anehnya, keputusan yang bakal mengikat GMNI ini, justru tidak dilakukan oleh pertemuan yang dialamnya melibatkan para pemimpin GMNI, sebab yang hadir disitu hanya beberapa orang anggota Presidium Kelompok Tebet.

Keputusan yang disusun oleh kepentingan diluar GMNI inilah, yang kemudian dipaksakan untuk disahkan oleh para pimpinan GMNI dalam forum kongres. Guna memberikan kesan bahwa seolah-olah keputusan tersebut diterima secara aklamasi, maka disiapkan suatu gerakan tepuk tangan yang bakal dijalankan oleh para kaki-tangan Kelompok Tebet yang terlibat sebagai panitia.

Gerakan tepuk tangan ini memang cukup ampuh guna mengelabui pihak luar, hal ini nampak jelas ketika pembacaan teks keputusan yang telah tersusun, dimana para delegasi diam membisu seribu bahasa, gerakan tepuk tangan itu mampu memeriahkan suasana. Agaknya, sebelumnya telah dilakukan gladi resik terlebih dahulu.

Yang lebih aneh lagi, dalam keputusan perubahan azas, itu tidak dilakukan lewat suatu persidangan sebagaimana layaknya pada suatu lembaga kongres, tetapi dengan menggunakan acara pengarahan yang kemudian dimanipulir sebagai acara pengambilan keputusan. Darjatmo nampaknya telah siap untuk itu, cukup hanya membacakan keputusan yang tersusun yang kemudian diakhiri dengan ketukan palu (untuk pengesahannya, sebelumnya tidak pernah diminta pendapat para delegasi).

Akibatnya, banyak delegasi yang semula merencanakan akan mengeluarkan sisa-sisa keberaniannya untuk bersuara dalam masalah azas ini telah dibuat tak berkutik dalam tingkat awal. Sungguh tragis nasib mereka. Dari wajah mereka tak adapun seberkas kecerahan yang tergambar sebagaimana lazimnya pada forum-forum yang sama sebelumnya. Hanyalah guratan rasa kecewa yang kadangkala terpadu dengan genangan titik air dipelupuk mata, itulah yang menjadi situasi dominan disaat ketukan palu eksekusi terhadap Marhaenisme dilakukan.

Mungkin saat ini bathin mereka menjadi sarat dengan sejuta penyesalan karena ketidak-jeliannya mereka telah terperangkap dalam suatu sistem penghianatan yang telah mengikat diri mereka. Secara fisik, mereka terjebak dalam suatu areal yang penuh teror dan intimidasi, dan secara formil mereka telah ikut terjebak dalam daftar hadir, dimana tanda-tangan mereka itu akan ikut menjadi saksi sejarah, akan keikut-sertaan mereka dalam sebuah prosesi Penguburan Marhaenisme dari bumi GMNI.

Mungkin didalam hati ingin menjerit sekuat tenaga, agar dapat mengikuti langkah yang dilakukan rekan mereka dari 4 cabang yang lain, yang memang tidak mau ikut dalam acara yang penuh dengan dosa sejarah itu, tapi … yah, nasi telah menjadi bubur.

4 CABANG PEKA MENILAI TAKTIK KELOMPOK TEBET DAN 1 CABANG LAGI PROTES

Berbeda dengan cabang-cabang lain yang agaknya telah kena ilmu sirep dari Kelompok Tebet sehingga mau diperlakukan apa saja, ternyata ada empat cabang yang punya kepekaan tinggi sehingga mampu membaca taktik yang bakal dijalankan oleh Kelompok Tebet, dan agar tidak terperdaya mereka memutuskan untuk lebih baik tidak ikut Kongres saja. Ke-empat Cabang tersebut ialah, Cabang Jakarta, Cabang Purwokerto, Cabang Tabanan dan Cabang Denpasar. Sedangkan satu Cabang yang tidak mampu menahan emosinya lagi disaat terjadi perubahan azas,dan kemudian protes dengan jalan meninggalkan Kongres adalah Cabang Palembang. GMNI Cabang Malang, hadir di Bandung dengan formasi dua delegasi, yakni satu delegasi yang mewakili suara basis-basis, dan satu delegasi lagi adalah hasil bentukan Kelompok Tebet yang terdiri dari para kaki-tangan mereka. Delegasi yang mewakili suara basis (arus bawah) itulah yang hingga Kongres usai, tetap tidak diperbolehkan masuk.

Yang tidak hadir, tetapi tidak memberikan keterangan apa-apa, tercatat dari Cabang GMNI di-Aceh.

YANG DELEGASI DAN YANG ORMAS LAIN

Meskipun dalam AD/ART GMNI melarang anggotanya melakukan rangkap keanggotaan dengan Organisasi lain, namun dalam Kongres ke-VIII ini cabang-cabang umumnya diwakili oleh figur hasil tunjukan Kelompok Tebet, yang justru terbesar adalah merangkap anggota/pengurus Organisasi lain.

Mereka itu antara lain :

  • Togap Silitonga, d.k.k. (Medan-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Timbul, Rahmat Ilahi (Bandung-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Uun Subarna, d.k.k. (KNPI/Pemuda Demokrat/Partai Demokrasi Indonesia);
  • Harry Wol (Jember-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Raphael, d.k.k. (Surabaya-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Nyoman Wibnanu (Singaraja-Korpri/Pemuda Demokrat);
  • Suparlan (Lampung-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Dan sejumlah aktivis lainnya.

Dan kemudian mereka yang merangkap karyawan pada perusahaan Lukman Hakim AS, yang kemudian mendapat tugas dari perusahaan untuk membentuk Cabang-Cabang baru GMNI dan duduk sebagai delegasi (umumnya anggota GMNI Bandung) tercatat adalah :

  • Suhendar (Banjarmasin);
  • Rahmat Ilahi (Bandung);
  • Nyoman Wibnanu (Singaraja-Swasta/Korpri).

KELOMPOK TEBET GAGAL MEMECAH BELAH GMNI JAYA

Nampaknya, Presidium Kelompok Tebet ini cukup kewalahan dalam menghadapi ulah anak-anak GMNI Jaya. Lewat pemberitaannya yang dilakukan lewat pers, Lukman Hakim AS telah menyebarkan berita bohong, yaitu seolah-olah GMNI Jaya mengalami perpecahan (dua delegasi). Berita itu tidak benar, sebab hingga terakhir GMNI Jaya tetap satu formasi delegasi.

Memang semula, terdapat niat dengan mencoba mendorong Gelora Tarigan, wakil ketua DPC GMNI Jaya untuk membentuk delegasi tandingan, tetapi itu ditolah oleh Gelora Tarigan. Kemudian Lukman Hakim AS mencoba membentuk delegasi bohong-bohongan yang terdiri dari beberapa staf SekJen, ditambah dengan beberapa aktivis GMNI Jaya itupun juga gagal, sebaba nampaknya para staf SekJen tidak punya cukup keberanian untuk itu, dan para aktivis sudah satu tekad untuk tidak mau terlibat dalam acara perobahan azas ini.

Beberapa aktivis antaranya melaporkan, bahwa mereka telah dihubungi oleh Kristiya dan Lukman untuk duduk dalam delegasi GMNI Jaya, tetapi mereka tetap tidak mau, meskipun dijanjikan akan diberi uang honor sebesar Rp. 50.000,-/orang setiap hari.

LUKMAN SEMPAT NGAMBEK

Ketika masalah perijinan belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan selesai, sedangkan waktu sudah terulur cukup lama, dimana sebagian besar peserta mulai gelisah, petugas keamanan panitia mulai jenuh dan diserang flu, Lukman Hakim AS yang konon telah mendapat janji untuk suatu proyek jutaan rupiah di Kalimantan (HPH?), nampaknya mulai gelisah. Rasa gelisah ini kian bertambah terutama dengan tersiarnya desas-desus, bahwa GMNI Jaya, dengan satuan gabungan cabang-cabang akan mengulangi lagi serangan umumnya dengan kekuatan yang lebih besar lagi.

Dengan wajah yang hampir menangis, Lukman memelas pada pihak yang berwenang, agar perijinan segera dikeluarkan. “Kalau bapak tidak mengeluarkan ijin, berarti bapak yang anti Pancasila, sebab kami mau kongres ini justru ingin merubah azas GMNI jadi Pancasila“, demikian kata Lukman pada sang pejabat itu.

FOTOCOPY MAJALAH “FOKUS” DAN CABANG AMBON BIKIN GEGER ARENA KONGRES

Suasana yang sepi hening mencekam, tiba-tiba berubah menjadi hingar-bingar. Para anggota Presidium Kelompok Tebet dan Panitia nampaknya hilir mudik mencai sesuatu, dan memang benar yang mereka cari adalah lembaran-lembaran fotocopy majalah Fokus yang memuat pernyataan sikap DPC GMNI Jaya yang sempat beredar di dalam arena tanpa SIT dari Panitia/Kelompok Tebet. Yang mereka kuatirkan dengan beredarnya fotocopy, akan menumbuhkan semangat baru dari para Delegasi yang sedang dilanda ketakutan dalam camp isolasi ini.

Semua pengusutan tidak berjalan lancar dan terpaksa dilanjutkan dengan penggeledahan tiap kamar yang dipimpin langsung oleh Uun Subarna, Komandan Keamanan Panitia. Setelah dilancarkan lagi serangkaian intimidasi dan teror, baru diketahui kalau yang jadi biang keladinya adalah salah seorang anggota Delegasi dari Manado, karena keisengannya telah membawa lembaran kertas yang sangat ditakuti itu.

Lain lagi cerita tentang rekan yang Nyong Ambon ini. GMNI Cabang Ambon adalah merupakan cabang paling baru, dan oleh sebab itu ia dianggap untuk tak perlu digarap; dan akibatnya didalam arena (karena ketidaktahuannya) rekan yang satu ini masih mengucapkan kata “Marhaenisme”. Panitia yang tidak mengerti duduk persoalannya terpaksa menambah kekuatan tenaga pengamanan, karena dianggap Bung Kita ini mau memancing persoalan. Ketika dipancing komentarnya, Delegasi yang datang dari Indonesia Timur ini, menyatakan bahwa ia tidak tahu kalau Presidium mau merubah azas GMNI. Yang ia tahu, hanya GMNI itu berkaitan erat dengan Marhaenisme. Ya … ketidaktahuan yang justru telah membuat panik orang lain.

PANITIA/KELOMPOK TEBET RATA-RATA BER-JIMMNY

Entah kenapa kebetulan, atau memang dana surplus, atau mungkin faktor X Panitia/Kelompok Tebet selama acara berlangsung menggunakan kenderaan yang dengan merk yang sama (Suzuki Jimmny) yang masih baru. Tak kurang 7 kenderaan jenis tersebut selalu parkir didepan Grand Hotel. Ketika reporter anda, mencoba mengorek keterangan tentang kenderaan yang unform itu, petugas keamanan yang merupakan Kelompok Pemuda Pasar seacara polos dan lugu menjawab bahwa itu punyanya pak Lukman dan teman-temannya. Penyampaian penjelasan ini kemudian sempat didengar oleh sorang Panitia dari Surabaya, maka untuk selanjutnya sang keamanan diberi peringatan agar tidak memberikan keterangan lagi kepada siapapun juga.

ADA PANITIA DAN ANGGOTA PRESIDIUM MASUK LOKALISASI WTS

Berawal dari perubahan teknik operasi Team Gabungan, yakni semula ditekankan semata-mata untuk memonitor kegiatan yang terjadi didalam Grand Hotel, namun kemudian dirubah karena telah diketahui kalau semua keputusan telah dimatangkan diluar, maka penekanan tugas difokuskan pada usaha untuk mencari tempat-tempat dimana sebetulnya pertemuan itu dilakukan (agaknya tempat itu selalu berpindah-pindah, sebab salahsatu tempat yang berhasil dilacak yakni di Hotel Homan, namun ketika dilakukan penggerebekan, mereka telah pindah). Maka untuk tidak kehilangan titik sasaran, beberapa anggota sengaja disiapkan untuk membuntuti setiap kenderaan yang keluar dari Grand Hotel (yang diperkirakan membawa mereka yang termasuk kategori pengambil keputusan). Salah satu anggota Team Reporter anda kebetulan bersama dalam tugas buntut-membututi ini.

Satu saat kemudian, sebuah Suzuki Jimmny meluncur keluar dari Grand Hotel (kira-kira jam 22.00 WIB), dan untuk tidak kehilangan jejak, Team Pembayang-pun segera pasang aksi diatas Honda GL masing-masing. Namun tak lama kemudian mereka pun kembali dengan rasa geli, sebab diperkirakan semula kenderaan Panitia itu sedang mengangkut sang Pengambil Keputusan untuk rapat diluar lokasi, eehh … tak taunya masuk kedalam salah satu lokalisasi Wanita Tuna Susila yang terkenal di Bandung, “Saritem”. Nampaknya, mungkin karena tegang di dalam Grand Hotel, atau memang lagi kelebihan duit, Sang Panitia dan Presidium itu perlu juga sedikit refreshing, guna mengendorkan syaraf yang sedang tegang, atau memang keputusan diambil dalam Lokalisasi WTS itu biar aman sebab sudah diduga pasti tempat tersebut bebas dari sorotan warga GMNI yang lain.

KETUKAN PALU PENGHAPUSAN MARHAENISME DILANJUTKAN DENGAN ACARA JAIPONGAN

Berbeda dengan kelaziman pada Kongres-Kongres GMNI sebelumnya, dimana setelah pembukaan acara persidangan, secara berangkai dilanjutkan dengan persidangan-persidangan lanjutan sehingga apa yang jadi permasalahan selesai terbahas secara tuntas, maka untuk kali ini tidak demikian halnya. Reporter kami yang bertugas pada pos terdepan (dalam areal Grand Hotel) melaporkan, bahwa setelah acara pokok yang menempati urutan pertama selesai, itu tidak dilanjutkan dengan acara persidangan berikutnya, tetapi diselingi dengan acara Jaipongan semalam suntuk. Perlu diketahui bahwa yang menempati urutan pertama adalah, acara pengetukan palu penggantian azas GMNI. Nampaknya dengan pengetukan palu perubahan azas itu, target pokok kongres ini telah tercapai sehingga perlu dirayakan terlebih dahulu. Lebih lanjut dilaporkan bahwa tidak semua delegasi kelihatan berminat terhadap acara ini, namun sebahagian besar Panitia dan sejumlah Peserta yang jadi aparat Kelompok Tebet, tetap tidak melewatkan acara yang cukup erotis ini, yang berlangsung dalam pengawalan yang cukup ketat juga.

KOMISARIAT-KOMISARIAT GMNI DI JAKARTA RAYA UMUMNYA MENOLAK KEPUTUSAN KONGRES KE-VIII GMNI

Para komisaris dan sejumlah aktivis GMNI yang ada di Jakarta Raya ketika diminta komentarnya tentang Kongres ke-VIII, umumnya menyatakan diri tidak terikat pada keputusan-keputusan Kongres tersebut. Namun mereka juga menyatakan bahwa dengan berhasil terselenggaranya Kongres lewat pemaksaan ini, kami juga tidak menyatakan diri mundur atau demisioner dari segala kegiatan GMNI, dan ini berarti apa yang kami perjuangkan tidak berakhir hanya oleh Kongres ke-VIII itu. Tentang apa yang jadi tindak lanjut perjuangan mereka belum dijelaskan secara nyata. “Tunggu saja dan lihat apa yang akan kami lakukan“, demikian mereka berujar. Tapi dugaan kuat, agaknya mereka sekarang sedang melakukan sosialisasi sikap pada basis-basis organisasi yang di cabang-cabang lain, yang hal ini nampak dari kenyataan cukup banyaknya surat-surat yang berdatangan dari pelbagai basis di cabang-cabang lainnya yang umumnya menyatakan sikap yang sama, dan kemungkinan akan berlanjut dengan pembentukan Lembaga Pusat Koordinasi kegiatan antar cabang dan Komisariat-Komisariat GMNI se-Indonesia. Sementara itu, sejumlah spanduk dan poster yang nadanya menyatakan ketidak-terikatan pada keputusan Kongres ke-VIII juga telah sempat menghiasi Markas GMNI Jaya, Jln. Salemba Raya 73 Jakarta Pusat.*

DAFTAR NAMA-NAMA MEREKA YANG BERKEPENTINGAN DAN TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENGGANTIAN AZAS GMNI

Pimpinan Kelompok Inti :

  1. Kartjono; Suko Sudarso; Bondan Gunawan (K.K.B.) d.k.k.;
  2. Soekarton, Soetrisno SH (Birokrasi) CS.

Staf Operasional/Pimpinan Lapangan :

  1. Darjatmo;
  2. Sudarjanto;
  3. Karyanto;
  4. Kristiya Kartika;
  5. Lukman Hakim AS;
  6. Bambang Harianto.
  7. D.K.K.

Pembantu Operasional/Aktivis Wilayah :

  1. Togap Silitonga, d.k.k. (Medan);
  2. Suparlan (Tg.Karang);
  3. Timbul, Rahmat ilahi (Bandung);
  4. Uun Subarna (Garut);
  5. Antonius Wantoro; Baringin Pardede; Weimy Charles Riry; Prayitno (Jakarta);
  6. Harry Fadillah (Semarang);
  7. Bambang Irianto; Soermadji Tjondro Pragolo (Malang);
  8. Heru Darmanto alias Gimo alias Nobon; Raphael Lamiheruharyoso (Surabaya);
  9. Nonot Suryono; Djoko (Surabaya);
  10. Nyoman Wibnanu (Singaraja);
  11. Suhendar (Banjarmasin).

Yang ikut terpengaruh :

  1. Sudirman Kadir (Bogor), d.l.l.

Catatan :

Daftar ini hanya memuat secara garis besar, dan tetap akan dilengkapi pada penerbitan berikutnya, sambil menunggu data-data yang sedang dihimpun Team Reporter.*

*sumber tulisan berjudul “PROYEK PATUNGAN ANTARA KIRI BARU DAN BIROKRASI” yang dipublikasikan dalam buletin GMNI VOX POPULI yang diterbitkan oleh Sekretariat Bersama Kelompok Studi Ilmu Sosial GMNI se-Indonesia.

SEBAIT UTJAPAN BERSAMA NASI KIRIMAN

seorang demonstran

tersandar letih

dengan sebungkus nasi kiriman

ketika asar menggelintjir didjalan

sepotong kertas putih

terselip dibungkus lapisan

tak ada alamat tak ada nama

hanya sebait utjapan yang bersih

ibu tak mengenalmu pada muka, anakku

tapi kita adalah satu pada hati

bersamamu segala simpati dan doa

anak-anakku melangkahlah

karena langkahmu adalah djuga langkah kami

*dari kumpulan puisi Bur Rasuanto “Mereka Telah Bangkit” terbitan PD Karya Baru 1967

LINTASAN SEJARAH GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PENDAHULUAN

Bukan suatu hal yang kebetulan bila dasawarsa terakhir ini kehidupan mahasiswa menjadi “sepi”. Banyak argumentasi bisa dikedepankan untuk mengomentari keadaan. Berbagai pendapat bisa hadir tanpa sinisme. Namun semuanya yang mencuat, masih tetap belum dapat menepis keprihatinan masyarakat. Boleh jadi timbul pemikiran : sepi atau hingar bingar, hanyalah masalah ukuran yang berbeda. Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat. Tapi satu hal jangan dilupakan, bahwa semua mahasiswa Indonesia mempunyai beban sejarah yang tidak ringan. Manakala persoalan ini dikembalikan pada mahasiswa, mungkin ada kearifan tersembunyi yang bisa muncul. Sungguh tidak seperti yang kita bayangkan. Mahasiswa dan dunianya cukup tajam bersimpangan jalan dengan harapan. Hal ini tergambar pada “kebingungan” yang dimiliki mahasiswa. Quo Vadis mahasiswa???. Satu pertanyaan klise ini menyimpan jawaban yang tak pernah selesai. Manusia memang sok tahu!. Tapi mahasiswa yang penuh bangga diri ini akan beku tanpa ekspresi ketika berhadapan dengan pertanyaan tersebut. Kalau toh ada jawaban, maka yang terucapkan tidak pernah tampak bening. Bahkan tak jarang malah menjadi kusut, kekusutan tersebut tidak perlu di-setrika terlampau keras, sebab kata akhirnya akan berpulang pada kebingungan mahasiswa itu sendiri. Inikah keterasingan???, barangkali!.

Kelompok studi mahasiswa yang tumbuh menjamur, memandang mahasiswa yang hanya mengejar prestasi akademis dan berhura-hura adalah manusia setengah setan. Sementara mahasiswa aktivis LSM melihat sinis kelompok studi mahasiswa, hanya sebagai kumpulan manusia yang suka bercuap-cuap teoritis. Kemudian yang lain demikian juga. Daftar sinisme ini bisa diperpanjang lagi dengan segala ragam aktivitas kemahasiswaan beserta pengelompokannya. Aktivitas SEMA/BPM, Pramuka, Menwa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Organisasi Ekstra Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa asal daerah dsb. Menghadapi kebingungan itu adalah tidak salah bila seorang memilih harus aktip di organisasi ekstra mahasiswa, daripada melarikan diri menjadi apatis. Memilih aktip di organisasi ekstra mahasiswa, khususnya kelompok Cipayung (HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, PMII), adalah pilihan bijaksana seorang mahasiswa yang memahami kediriannya. Mengatakan demikian alasannya tidak mungkin cukup dipahami, kecuali aktip sendiri bergumul dengan organisasi ekstra mahasiswa yang dipilihnya. Mengapa demikian?. Itulah kearifan yang tersimpan dalam organisasi ekstra mahasiswa!!!.

Salah satu organisasi ekstra mahasiswa yang tidak jarang disalah artikan adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Apa dan bagaimana GMNI itu?, merupakan pertanyaan dasar yang sering dibingungkan jawabannya dengan publik opini yang kurang sehat. Ada yang mengatakan GMNI adalah PDI. Bahkan ada yang gegabah (untuk tidak mengatakan jahat) mengatakan seenak perutnya bahwa GMNI adalah PKI. Atas ketidakjelasan itulah, kita akan lebih arif sebagai manusia, bila lebih dulu sudi menelusuri GMNI sebagai organisasi perjuangan. Tentu saja penelusuran itu dimaksudkan, agar kita mengetahui dan tidak ikut membuat dosa dalam menyalah artikan apa dan bagaimana GMNI!. GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat Independent dan berwatak kerakyatan, hadir ber-kiprah didalam masyarakat sebagai anak jaman yang menyatu dengan gelora revolusi perjuangan Bangsa. Maka itu menelusuri perjalanan GMNI, mengharuskan kita dengan sabar memungut fakta-fakta sejarah yang tercecer, untuk kemudian dirangkai dalam satu vas permasalahan yang menampilkan kemudahan dalam pengamatan. Apakah dengan demikian kita akan menyelenggarakan rekonstruksi sejarah secara utuh?, tentu saja tidak!. Sebab berpretensi mencari kejelasan dalam rekonstruksi sejarah secara utuh, sama halnya ingin mengecat langit. Pernyataan diatas menyimpan asumsi yang tidak terucapkan, bahwa sejarah adalah suatu kompleksitas peristiwa yang terurai dalam ruang dan waktu secara kausalitas – dialektis. Jadi sejarah bukanlah hanya deretan tanggal-tanggal peristiwa, melainkan berbagai peristiwa yang bergayutan dan terangkai sebagai sebuah produk dari situasi dan kondisi tertentu. Maka itu melintasi sejarah sesuatu, berarti menelusurinya dalam gerak, sebab setiap sejarah adalah dinamis. Demikian pula dalam kita menelusuri sejarah GMNI, tidaklah mungkin kalau hanya berkubang dalam kemandekannya.

GMNI SEBAGAI ANAK JAMAN

Perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan kapitalisme-imperialisme, belum pernah mencapai garis akhir. Memang Proklamasi Kemerdekaan sudah diikrarkan sebagai tonggak sejarah berdirinya Negara Indonesia. Akan tetapi dengan Proklamasi itu, bukan berarti perjuangan lantas selesai. Walaupun Proklamasi sudah mengaung, tapi perjalanan Bangsa kita masih panjang. Sungguh tak pernah akan kita sesalkan, bahwa untuk menuju masyarakat demokrasi-egalitarian tampaknya memang merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Dari menyimak sejarah kita mengetahui bagaimana kolonialis Belanda tetap gigih ingin mencengkeram tanah air kita. Dalam sejarah pula, bagaimana persatuan dan kesatuan Bangsa kita harus dirobek-robek. Sekitar Proklamasi, kesadaran Indonesia sebagai suatu Bangsa belumlah menjadi darah-daging manusia Indonesia, bahkan mungkin sampai sekarang. Sesungguhpun pada setiap kesempatan tokoh-tokoh pejuang pemikir kita, tidak pernah lelah menanamkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan Bangsa. Tercatat dalam sejarah hitam Bangsa kita, bagaimana gerakan-gerakan separatis timbul sebagai setan-setan penuh nafsu kekuasaan. Dengan mengabdi pada kepentingan negara-negara imperialis, gerakan separatis yang mementingkan golongannya sendiri itu, buka tidak sedikit menyumbangkan pada kemunduran perjuangan Bangsa. Tahun 1948 PKI menikam dari belakang ketika kekuatan Bangsa kita semakin terjepit. Tak ketinggalan dikalangan tentara saling berebut posisi. Dari kalangan Islam bertekat baja ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dikalangan komunis ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Mereka yang menamakan sosialis-demokrat (baca: PSI) ingin menjadikan Indonesia sebagai negara liberal. Tan Malaka si Agen Komintern untuk Asia Timur Jauh mengejar ajal dalam gerilya, demi cita-cita komunis nasionalnya. Begitulah Bangsa kita mengisi kemerdekaan, compang-camping berebut kekuasaan atas nama rakyat.

Ditengah hingar-bingar sistem politik yang bersifat kapitalisme (baca : demokrasi parlementer) sebagai hasil kerja manusia Indonesia yang sudah dibaratkan, tumbuh menjamur partai-partai politik di Indonesia. Sementara rakyat Indonesia masih tetap setia dengan kemiskinannya, tanah air tercinta masih di-eksploitir oleh kekuatan-kekuatan imperialis, partai-partai politik yang begitu banyak, mengatasnamakan rakyat saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Tidak ketinggalan pula kalangan tentara mencari peluang untuk mendesakkan berbagai kepentingannya. Dalam suasana semacam itu, organisasi mahasiswa dengan ideologi dan kepentingan masing-masing tumbuh mekar menyemarakkan suasana. Entah kapan mulai berdirinya, tercatat dalam sejarah ada organisasi mahasiswa yang bernama Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia, ada yang bernama Gerakan Mahasiswa Merdeka, dan ada pula yang bernama Gerakan Mahasiswa Marhaenis. Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia ada di Jakarta, Gerakan Mahasiswa Merdeka ada di Yogyakarta, dan Gerakan Mahasiswa Marhaenis ada di Surabaya. Secara kebetulan ketiga organisasi tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.

Sadar akan  keadaan masyarakat dan Bangsa Indonesia yang memprihatinkan, maka organisasi-organisasi mahasiswa yang mulai mekar itu, terus bergerak melanjutkan tugas sejarah memerdekakan rakyat Indonesia dalam arti yang sebenar-benarnya. Atas kesadaran sebagai anak jamannya yang harus menunaikan tugas sejarah, ketiga organisasi yang memiliki tujuan yang sama tersebut, bertekat untuk mengadakan fusi. Dengan diprakarsai oleh pimpinan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia, sekitar bulan September tahun 1953, diundang berkumpul di Jakarta para pemimpin organisasi Gerakan Mahasiswa Merdeka dan Gerakan Mahasiswa Marhaenis. Dalam pertemuan yang bersejarah itu mereka bersepakat untuk mengadakan fusi menjadi satu organisasi perjuangan.

Sebagai hasil pertemuan di bulan September tahun 1953, maka di Surabaya pada tanggal 23 s/d 26 Maret 1954 diadakan Kongres ke-I. Dalam kongres tersebut diputuskan bahwa organisasi yang telah difusikan tersebut diberi nama dengan “Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia”. Untuk kemudian tanggal 23 Maret sebagai hari permulaan kongres untuk menggunakan Marhaenisme sebagai azas organisasi, ternyata yang lain bersepakat ada tiga cabang yang di pengaruhi cabang  Yogyakarta menolak azas tersebut. Forum menjadi panas dan untuk kemudian di skorsing. Dalam istirahat timbul pikiran, kenapa persoalan azas ini menjadi tegang kembali, padahal Bung Karno sudah menjelaskan dulu ketika pertemuan untuk fusi pada bulan September tahun 1953. Dengan penyelidikan yang cukup cermat dan lihai, ternyata dapat terungkap bahwa cabang Yogyakarta yang diwakili Jarmanto dan Slamet rupanya punya maksud tersendiri. Konon Slamet ini adalah Wartawan Harian Pedoman yang diselundupkan oleh  Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam tubuh GMNI untuk membelokkan arah tujuan. Hal tersebut dimungkin, karena partai politik pada waktu itu diharuskan memiliki anak partai yang berada disemua lapisan masyarakat, disamping juga persiapan langkah dalam mneyongsong pemilihan umum yang pertama tahun 1955. Secara ideologis, tentu saja bersikeras untuk menolak Marhaenisme sebagai azas organisasi, agar nantinya GMNI dapat diwarnai oleh ideologi PSI yang berazas Marxis-Engels. Jadi tampak sekali bahwa GMNI semenjak lahirnya sudah kesusupan orang yang mempunyai lain tujuan. Sementara cabang Yogyakarta memungkinkan untuk disusupi karena kecenderungan cabang disana yang relatif kurang comited terhadap ideologi, kecuali selalu dengan teori-teori steril dan nama-nama populer seorang cendikiawan. Namun demikian dengan penuh semangat kebersamaan, kongres mencapai kata putus bahwa azas GMNI adalah MARHAENISME.

Dalam kongres itupula dibahas bagaimana hubungan organisasi GMNI dengan PNI. Apakah GMNI akan menjadi onderbow PNI ataukah secara organisatoris lepas dengan PNI?. Masalah ini cukup penting untuk dibahas justru karena kondisi politik masa itu, sebagai konsekuensi liberalisme politik di Indonesia. Demokrasi parlementer menciptakan situasi yang cukup kondusif bagi pelebaran sayap dan intervensi partai kesemua lapisan masyarakat, tidak terkecuali kehidupan mahasiswa. Disamping karena ada kesamaan azas antara PNI dan GMNI, secara politis terselenggaranya fusi dan Kongres ke-I GMNI sedikit banyak ada kerjasamanya dengan oknum-oknum PNI. Oleh karenanya cukup wajar bila kongres tersebut menyinggung bagaimana hubungan organisatoris PNI dan GMNI. Atas kesadaran yang tinggi dan kejernihan berpikir para peserta kongres akhirnya diputuskan dalam rapat pleno bahwa GMNI Independent. Tentu saja keputusan ini mengundang reaksi pihak PNI yang banyak berkepentingan terhadap keputusan kongres GMNI, yang menyatakan secara eksplisit keterkaitan langsung secara organisatoris terhadap PNI. Oleh karena keputusan menjadi lain sebagaimana yang diharapkan, konon bantuan dana dari DPP PNI untuk biaya kongres tidak jadi dicairkan, kecuali biaya yang sudah dikeluarkan untuk operasional kegiatan teknis.

SIFAT DAN WATAK GMNI SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN

Setiap organisasi memiliki ciri chas dan wataknya sendiri, demikian juga GMNI sebagai organisasi perjuangan. Sifat dan watak GMNI sebagai organisasi perjuangan tercermin pada nama dan azas organisasinya, yakni Nasionalistik dan berwatak kerakyatan.

GMNI sebagai organisasi perjuangan mewajibkan para angota-anggotanya untuk senantiasa dinamis dalam berfikir dan bertindak. Dinamisme sebagai prinsip perjuangan bukanlah sekedar kata kosong yang tidak punya makna. Akan tetapi pengertian tersebut sebagai ruang hidupnya organisasi, secara hakiki mempunyai sifat yang tetap yaitu bergerak. Semua masyarakat di dunia ini bergerak, berubah dan berkembang. Penyatuan dengan sifat masyarakat itulah maka GMNI menggunakan nama Gerakan Konsisten dengan nama itulah maka sudah merupakan keharusan bagi anggota GMNI untuk senantiasa bergerak, baik pikiran maupun tindakan. Maka itu, terpukau pada kejayaan masa lalu dan tenggelam pada kekinian pada dasarnya merupakan sikap yang tidak benar bagi anggota GMNI, sebab sikap semacam itu merupakan sikap yang tidak dinamis atau mandeg.

Manusia adalah mahluk sosial atau zoon politicon kata Aristoteles. Sebagai mahluk sosial manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup mengelompok dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam kecenderungannya itu, manusia membentuk organisasi sebagai wadah berkelompok dan berkerja-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itulah banyak ragam organisasi dimasyarakat, sebanyak kepentingan manusia. Mulai dari pelacur samapi direktur hampir memiliki organisasi. Ketika manusia mencapai kesadaran agar tidak hanya mengutamakan kepentingan sendiri, maka muncullah organisasi-organisasi perjuangan untuk menunaikan tugas sejarah dan tugas kemanusiaan. Artinya organisasi itu berdiri bukan dimaksudkan untuk hanya mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan anggota-anggotanya, melainkan untuk menunaikan perintah Illahi. Sehingga diwajibkan bagi anggota organisasi tersebut, motivasinya untuk bergabung sebagai saudara perjuangan haruslah didasari karena panggilan suci, bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Demikian juga GMNI sebagai organisasi perjuangan, mengingat dikalangan mahasiswa masih ada juga yang sadar akan panggilan suci itu, maka GMNI memberanikan diri untuk mengorganisirnya dalam satu wadah perjuangan. Maka itu pengertian mahasiswa dalam nama GMNI maupun sebagai syarat keanggotaannya adalah tidak sekedar kategori mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan sadar akan tugas sejarah dan kemanusiaanya, sebagaimana diperintahkan Ilahi.

Kata nasional dalam GMNI menunjuk sifat hakiki dalam organisasi. Pengertian nasional kecuali sebagai ruang lingkup kegiatan, secara idiologis ia menunjukkan faham yang menjadi identitas GMNI. GMNI sebagai organisasi perjuangan sejak semula menyadari heterogenitas masyarakat Indonesia. Sungguhpun faham kebangsaan sudah disosialisasikan semenjak jaman kebangkitan nasional dulu, sampai kini masih tampak dalam masyarakat kita ikatan-ikatan primordial yang terus melembaga. Kenyataan ini tidak terkecuali pada kehidupan mahasiswa yang semestinya sudah bisa berfikir. Ikatan ke-daerahan, ke-sukuan, ke-Agamaan, status sosial dan sebagainya itu, pada dasarnya menyimpan bahaya bagi persatuan dan kesatuan Nasional. Maka itu GMNI tetap mempunyai tekad untuk melawannya secara kritis. Sebagai pengejawantahan dari pandangan ini GMNI tidak membatasi diri pada keanggotaannya atas dasar ikatan primordial tersebut!. Siapapun mahasiswa Indonesia diperkenankan masuk GMNI. Apapun Agamanya, kesukuannya dan dari mana asal daerahnya, asal mereka itu mahasiswa Indonesia yang terpanggil untuk berjuang menunaikan tugas sejarah akan diberi peluang untuk menjadi anggota GMNI. Oleh karena itu adalah sikap penyelewengan idiologis bila anggota GMNI masih memandang masalah itu dari kacamata primordialisme, sedangkan kata Indonesia dalam GMNI adalah penegasan dari kata Nasional yang bermakna kultural-politis.

Sebagaimana telah diputuskan dalam Kongresnya yang pertama, GMNI adalah organisasi mahasiswa yang berazaskan Marhaenisme, suatu karya fikir yang sangat cemerlang dari Bung Karno dalam rangka menyatukan Bangsa Indonesia dan sekaligus sistem nilai yang menjadi pedoman aksi dalam melawan Kolonialisme dan Kapitalisme. Penggunaan Marhaenisme sebagai azas GMNI tidaklah karena faham tersebut merupakan karya Bung Karno sebagai orang besar, melainkan karena GMNI memahami kaitan kondisi obyektip masyarakat Indonesia dengan substansi dari Marhaenisme itu sendiri. Marhaenisme sebagai azas perjuangan substansinya  terdiri dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Sosio-Nasionalisme merupakan pandangan kebangsaan yang berprikemanusiaan dan Sosio-Demokrasi adalah faham  yang menghendaki tidak hanya demokrasi dalam arti politik, akan tetapi juga Demokrasi dalam dimensi ekonomi, atau yang disebut dengan Demokrasi Sosial. Komitmen ideologi yang demikian itulah mengharuskan GMNI senantiasa berorientasi pada rakyat, dan bersama-sama rakyat mengadakan perbaikan-perbaikan secara kritis dan dinamis. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari pemahaman substansial komitmen perjuangan yang diabstraksikan dari akar kehidupan dan aspirasi rakyat yang tertindas.

Idealisme yang mewarnai GMNI sebagai organisasi perjuangan bukanlah mitos yang turun dari langit begitu saja, akan tetapi merupakan kristalisasi pemikiran dan tindakan yang berkesadaran penuh sebagai manusia yang meng-ada bersama dunia. Oleh karena itulah wawasan kebangsaan yang utuh dan keprihatinan serta keterlibatan terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat secara kongkret merupakan identitas penting anggota GMNI. Dengan kata lain pengertian diatas mengandung makna sifat dan watak yang Nasionalistik dan Berkerakyatan.

GMNI SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN

Sejak berdirinya GMNI sebagai organisasi tidaklah semata-mata merupakan wadah untuk berkelompok, bagi orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Berdirinya GMNI sebagai organisasi tidak terlepas dari idealisme yang mendasarinya. Idealisme GMNI berada didalam keprihatinan anak jaman terhadap masyarakatnya dan sistem nilai yang terangkum didalam azas perjuangannya. Idealisme GMNI berorientasi kerakyatan dan bertujuan mencapai masyrakat tanpa penghisapan manusia atas manusia. Idealisme tersebut menjadikan GMNI sebagai organisasi bukanlah sekedar interest group, melainkan GMNI adalah organisasi perjuangan. Maksudnya bahwa GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independent dan berwatak kerakyatan, tidak semata-mata sebagai wadah untuk mengartikulasikan kepentingan anggota-anggotanya, bukan sekedar sebagai saluran politik untuk mobilitas vertikal masuk supra struktur politik, melainkan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki idealisme dan sadar akan tugas kemanusiaannya. Oleh karenanya bagi seseorang memiliki minat untuk memasuki GMNI, sejak dini harus menyadari bahwa aktip di GMNI merupakan pilihan untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam mendinamisasikan tenaga-tenaga pembangun bagi perwujudan cita-cita proklamasi, diperlukan adanya organisasi yang siap dan tanggap dalam menyiasati keadaan. Fungsi yang demikian itu mengasumsikan adanya komitmen perjuangan yang berorientasi kerakyatan. Oleh karena sejak semula GMNI menyadari akan kediriannya dan keadaan masyarakatnya, maka secara fungsional GMNI menyediakan diri sebagai alat. Jadi secara fungsional GMNI sebagai organisasi merupakan alat yang dipergunakan untuk melahirkan kader-kader Bangsa dan juga sebagai wahana untuk mendinamisasikan kader-kader Bangsa dalam menunaikan tugas sejarah dan kemanusiaannya untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan bersama.

Dalam kehidupan kongkret manusia lahir tidak dilengkapi dengan instrumen yang siap pakai kecuali potensi manusiawinya, karena hakekat manusia memang mahluk belum selesai. Keadaan yang demikian mengharuskan manusia untuk bekejasama dengan yang lainnya. Kerjasama manusia menjadi terwujud disebabkan karena adanya hubungan saling memberi. Salah satu bentuk hubungan saling memberi adalah manusia saling mendidik. Sehingga manusia mampu mencapai tingkat pengetahuan, kesadaran, pemahaman dan keterampilan yang melampaui keadaan semula sebagai pengejawantahan aktualisasi potensi manusiawinya. Proses ini menjadi penting karena manusia semakin meningkat harkat kemanusiaannya. Proses tersebut dimungkinkan karena adanya situasi yang kondusif, sehingga potensi manusiawinya mendapat ruang gerak yang cukup untuk diaktualisasikan, untuk kemudian manusia menjadi eksis. Demikian juga GMNI sebagai alat pendidikan kader Bangsa. Kader bukanlah manusia bentukan yang dipola dengan desain tertentu, melainkan kader adalah manusia yang “menjadi” karena mampu mengaktualisasikan potensi dirinya. GMNI sebagai alat pendidikan kader mempunyai tugas menciptakan situasi kondusif agar anggota-anggotanya dapat memasuki proses menjadi dalam rangka eksistensi dirinya sebagai bingkai perjuangan Bangsa. Melalui proses menjadi inilah seluruh anggota GMNI diharuskan memantapkan pendefenisian dirinya sebagai kader. Oleh karena keanggotaan GMNI terbatasi oleh waktu sesuai dengan status kemahasiswaannya, maka tidak mungkin seseorang untuk terus menjadi anggota aktip. Kenyataan tersebut menjadi dasar juga kenapa GMNI menyediakan diri sebagai alat pendidikan kader Bangsa. Bagi mereka yang cukup berhasil mendefenisikan dirinya sebagai kader tidak mungkin memonopoli hanya harus mengabdi pada GMNI. Untuk itulah kader-kader GMNI diberi kebebasan memilih setelah lepas menjadi anggota aktif. Maka itu GMNI tidak terikat pada partai politik apapun. Anggota-anggota GMNI sebagai kader hanya terikat pada kepentingan rakyat dan Bangsa Indonesia. Dalam makna itulah GMNI menyediakan diri sebagai alat pendidikan kader Bangsa.

Sebagai alat pendidikan kader Bangsa GMNI bertugas mendidik anggota-anggotanya dalam konteks kejuangan agar senantiasa comited pada kepentingan rakyat dan Bangsa. Melalui pendidikan tersebut diharapkan lahir pemuda-pemuda yang berkepribadian kokoh, tanggap pada situasi dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian anggota-anggota GMNI sebagai kader Bangsa dapat memberikan sumbangsihnya pada pembangunan Bangsa. Oleh karenanya kader GMNI bukanlah milik dari segolongan masyarakat saja. Kader GMNI merupakan bagian integral dari potensi Bangsa yang terus berjuang melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Maka tidak benar jika ada ungkapan bahwa kader GMNI adalah kader PDI. Bagi GMNI pernyataan tersebut penting diungkapkan, karena ada kecenderungan dalam masyarakat memandang GMNI sebagai anak dari PDI.

Berdampingan dengan GMNI sebagai alat pendidikan kader Bangsa, GMNI sebagai organisasi adalah alat untuk mencapai cita-cita proklamasi, yakni masyarakat Sosialis-Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai alat untuk mencapai cita-cita Proklamasi, GMNI diharuskan ber-kiprah di tengah masyarakat  dengan tanpa pamrih. Tugas demikian tidak mungkin terselenggara apabila GMNI tidak memiliki idealisme yang kuat dan tekat untuk merealisasikan idealisme tersebut. Ber-kiprah di tengah masyarakat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dan melawan ketidak-adilan, bukanlah kerja manusia tanpa ideologi, maka itu dengan ideologi yang diyakininya GMNI mendinamisir anggota-anggotanya didalam struktur organisasi dan Anggaran Rumah Tangganya. Pengaturan tersebut merupakan upaya mensistematiskan kegiatan kolektif dari potensi perjuangan agar lebih terarah dan kokoh sebagai suatu kekuatan pemabaharu.

Memang tanpa organisasi seseorang dapat mengabdikan dirinya pada cita-cita proklamasi, akan tetapi sudah menjadi keyakinan dan hakekat manusia apabila kekuatan yang berpencar itu dijadikan satu entitas perjuangan, maka sejarah sudah membuktikan aktivitas kolektif lebih memiliki daya jangkau yang lebih jauh. Oleh karena GMNI sebagai organisasi perjuangan senantiasa berupaya mensistematisir arah gerak anggota-anggotanya selaras dengan keperluan Bangsa. Sesuai dengan tingkat perjuangan dan perkembangan masyarakat.

Menegakkan GMNI sebagai organisasi perjuangan, secara organisatoris dilakukan dengan membangun slagorde organisasi, disamping dengan membina hubungan dengan kekuatan lain. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mensosialisasikan GMNI di tengah masyarakat, merekrut anggota, mendirikan cabang-cabang di berbagai daerah yang strategis dan potensial. Setelah dua tahun GMNI menghirup udara perjuangan Bangsa, kemudian pada tahun 1956 di Bandung mengadakan Kongresnya yang ke-II, dalam Kongres tersebut banyak dibicarakan masalah konsolidasi organisasi.

Pelaksanaan konsolidasi organisasi dalam tingkatannya yang kemudian, menjadikan GMNI sebagai bayi yang baru lahir secara kuwantitatif membengkak, baik jumlah anggota maupun jumlah cabang yang terbentuk. Pada tahun 1959 di kota Malang sekitar 100 cabang GMNI berkumpul mengadakan Kongres yang ke-III. Semenjak itu dikarenakan kehidupan mahasiswa dan kehidupan pergerakan, GMNI tidak bisa diabaikan. Kemudian pada tahun yang sama di Kaliurang-Yogyakarta GMNI mengadakan konperensi besar. Dalam konperensi tersebut hadir Bung Karno sebagai Presiden R.I. berkenan memberikan pengarahan pada anggota-anggota GMNI. Dalam pengarahannya itu Bung Karno sebagai pencetus Pancasila banyak menyinggung masalah-masalah dasar dari azas perjuangan. Disisi lain konperensi besar telah menetapkan keputusan penting, antara lain :

  1. Ditetapkannya perubahan lembaga kepemimpinan nasional dari DPP menjadi Presidium,
  2. Ditetapkannya bahwa GMNI secara organisasi menjadi onderbow dari PNI.

GMNI DIUJI JAMAN

Memasuki dasawarsa 60-an GMNI sebagai organisasi sudah menyebar keseluruh Indonesia, dengan waktu yang relatif singkat, tidak lebih lima tahun dari awal terbentuknya GMNI sebagai organisasi perjuangan sudah tidak bisa dipandang sepi kehadirannya.

Kehidupan kampus yang kemudian banyak dikuasai dan diwarnai oleh mekarnya GMNI banyak mengundang kecemburuan. Semenjak itu lembaga-lembaga juga di organisasi-organisasi ekstra kampus, pewarnaan GMNI dalam kehidupan kemahasiswaan membuat pamornya menjadi naik. Keadaan tersebut memberikan peluang pada GMNI untuk menggarap basis semakin luas. Disetiap fakultas berdiri komisariat-komisariat yang memiliki cukup banyak anggota yang riil. Animo mahasiswa untuk memasuki GMNI menjadi cukup besar, bukan hanya karena popularitas GMNI melainkan juga karena kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh dengan mengatasnamakan GMNI. Hal ini dimungkinkan karena semenjak GMNI menjadi onderbow PNI dan hubungan GMNI dengan Bung Karno yang tidak begitu jauh, telah memberikan peluang bagi pemanfaatan keadaan. PNI sebagai organisasi besar dan memiliki banyak kekuasaan, tidak sedikit memberikan pengaruh terhadap keadaan itu. Namun semenjak itu pula GMNI telah menjadi anak manja yang kurang mawas diri. Sehingga GMNI pada masa itu merupakan jaminan bagi masa depan, tetapi bukan jaminan bagi terbentuknya insan pejuang yang berkarakter kerakyatan serta konsisten pada idealismenya.

Tahun 1962 di Yogyakarta GMNI mengadakan Kongres yang ke-IV. Memasuki dasawarsa 60-an GMNI memang ditandai dengan kejayaannya, tapi masa itu juga GMNI sebagai organisasi besar hanya sedikit memiliki kader-kader pejuangnya. Hal tersebut dikarenakan banyak mahasiswa memasuki GMNI bermotivasi prakmatis. Sementara organisasi yang berazaskan kerakyatan itu terlampau sibuk dengan pengaturan-pengaturan kursi, sehingga tidak banyak kesempatan untuk menggembleng dan menyaring anggota-anggotanya sebagai kader yang berkepribadian. Akibatnya organisasi mahasiswa yang tampak besar dari bajunya itu, hanya sedikit memiliki kekuatan. Hal ini terbukti nanti ketika GMNI sedang menghadapi tekanan-tekanan politik, kecuali beberapa kader yang memang konsisten pada perjuangannya, hampir sebagian besar melarikan diri tanpa menyebut dirinya lagi sebagai GMNI.

Hubungan GMNI dan PNI yang begitu dekat secara organisatoris dan politis, dan juga keterkaitannya dengan Bung Karno sudah menjadi hubungan kesejarahan. Masing-masing memiliki ideologi yang sama untuk diterapkan di Indonesia. Secara ideologis bila dibanding dengan PNI, sebenarnya GMNI memiliki sedikit kelebihan terutama karena basis anggotanya, dengan basis intelektual yang cukup kuat disamping semangat pemuda yang siap tempur. Keadaan yang demikian menjadikan GMNI satu incaran utama dalam perhitungan politik dari lawan-lawan politik Bung Karno dan PNI. Konon yang banyak diperhitungkan oleh Aidit. CS dalam prospek percaturan politik Nasional adalah kader-kader GMNI yang masih muda ketimbang pimpinan PNI sendiri. Bukan tidak mungkin dalam suksesi kepemimpinan, Bung Karno tidak melirik kader-kader GMNI. Ketika PNI sudah menjadi konservatif dalam percaturan ideologis sebenarnya GMNI merupakan rival utama bagi PKI. Justru karena ideologi keduanya masing-masing berorientasikan kerakyatan, tapi berbeda dalam filsafat dan metode kerjanya, jadi dapat dikatakan bahwa GMNI versus PKI merupakan rivalitas tanpa achir, sebab dimana ada GMNI kemudian muncul PKI, keduanya akan bertarung sengit secara ideologis. Dengan gambaran tersebut, masikah kita percaya pada pendapat orang bahwa GMNI berbahu PKI?!. Saya kira hanya ketololan manusia yang akan mempercayainya.

Dasawarsa 60-an bagi GMNI merupakan tahun-tahun yang menggetirkan. Keterkaitan GMNI dengan PNI mempunyai dampak langsung terhadap keberadaannya. Masa itu secara politis PNI pecah dalam dua kubu yang saling berhadapan. Secara populer itu ditandai dengan munculnya PNI OSA-USEP dan PNI ASU. Keadaan ini tidak menguntungkan GMNI, sebab perpecahan tersebut berakibat langsung pada persatuan dan kesatuan organisasi. Untuk pertama kali, GMNI mengalami perpecahan organisasi secara Nasional. Keputusan Kongres diinjak-injak secara akonstitusional. Presidium hasil Kongres yang lebih sah memimpin organisasi disisihkan dengan dibentuknya Presidium lain atas SK. DPP PNI. Dengan fenomena yang ada, banyak orang mengatakan GMNI masa itu terjadi dua kubu yang terkait langsung dengan perpecahan di PNI. Sehingga timbul juga istilah GMNI OSA-USEP dan GMNI ASU. Dalam kondisi organisasi yang tidak menguntungkan itu situasi politik di Indonesia juga sedang keruh. Kudeta berdarah berlangsung dalam gerak cepat pada tahun 1965, yang dilanjutkan dengan gerakan pembersihan unsur “kiri”. Peta politik di Indonesia bergerak ke “kanan” meruntuhkan singgasana Presiden Soekarno dan sekaligus PNI sebagai partai besar masa itu. Celakanya keberadaan GMNI harus juga tersungkur dan tenggelam dalam gelombang pasang-surut. Sejak itu GMNI kehilangan peran dan hidup dalam kevakuman. Sekalipun pada tahun 1969 di Salatiga diadakan Kongres ke-V, namun GMNI sebagai organisasi pudar eksistensinya hingga tahun 1976.

MASA KEBANGKITAN KEMBALI

Dalam kondisi yang cukup memperihatinkan GMNI sebagai organisasi perjuangan mencoba bangkit kembali. Dengan bekal semangat keberanian mengambil resiko, GMNI mulai mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, sehingga pada tahun 1976 di Ragunan Jakarta diselenggarakan Kongres ke-VI. Dalam Kongres tersebut pengalaman panjang perjalanan GMNI di-evaluasi kembali.  Sadar bahwa sikap tidak independent merupakan salah satu faktor penting bagi kemunduran peran organisasi, maka melalui Kongres ditetapkan “Independensi” mutlak harus ditegakkan.

Masa kebangkitan kembali GMNI lebih ditekankan pada kegiatan konsolidasi organisasi di daerah yang potensial bendera GMNI dicoba untuk berkibar. Secara Nasional slagorde organisasi ditata sampai tingkat basis. Kesemuanya memang butuh waktu. Tetapi dengan bekal semangat membara tanpa menyimpan rasa dendam, kader-kader GMNI mulai berkiprah kembali. Sambil bergerak mengkosolidasi organisasi, GMNI membulatkan tekat independisnya melalui Kongres ke-VII yang diselenggarakan pada tahun 1979 di Medan. Independensi yang ditetapkan dalam Kongres tersebut mencakup independensi dalam arti organisatoris, politis dan sosio-kultural.

Pemahaman GMNI terhadap ideologi Pancasila sebagai produk historis dan manusiawi menuntut GMNI menggunakan secara konsisten Pancasila sebagai azas perjuangan. Untuk itulah jauh hari sebelum undang-undang keormasan ditetapkan oleh pemerintah, GMNI mengambil inisiatip untuk menjadikan Pancasila sebagai azas organisasi. Pada Kongres ke-VIII yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Bandung sikap ini ditetapkan secara organisatoris. Dengan bekal pemahaman ini, GMNI terus mencoba bangkit dan bergerak menemukan kembali peran dan keberadaan dirinya. Kongres ke-IX diadakan di Samarinda pada tahun 1986 dengan keputusan penting menetapkan nilai-nilai dasar perjuangan dan sistem pendidikan kader. Keputusan ini menjadi pedoman dasar bagi gerak perjuangan GMNI hingga mengantarkan memasuki Kongres ke-X di Salatiga pada tahun 1989.

Demikian sepintas kilas perjalanan GMNI sebagai organisasi dan selamat mempelajarinya dari dalam!!!.

SEPOTONG DJALAN RAJA

sepotong djalan raja

dengan tanda-tanda rintangan

selalu sepi

dan semakin sepi

bangunan agung menghadapnja

pengawalan ketat dan kebun bunga

patung telandjang pemanah purba

serta lampuan keristal dan kemilau katja

dari kamar-kamar jang berbahagia

mimbar konsepsi jang bersedjarah

telah diseret kekamar pesta

sepandjang tahun, djantung waktu kian bernanah

dengan anggur slogan jang memamukkan

dengan tjumbu-hasut jang menulikan

dengan nasib bangsa jang diperdjudikan

*dari kumpulan puisi Bur Rasuanto “Mereka Telah Bangkit” terbitan PD Karya Baru 1967

VIVERE PERICOLOSO

AMALKAN PESANKU !!

Djelaslah  sekarang pesanku itu ialah : MENGALIRLAH HAI SUNGAI REVOLUSI INDONESIA. Mengalirlah dengan kekuatannja romantikmu dan ketangkasannja dinamikmu kearah djurusan jang didjelmakan oleh dialektik Revolusi. Mengalirlah djangan mandek. Sebab dengan mengalir kearah djurusan jang didjelmakan oleh dialektik-mu itu maka engkau setia kepada amanat, jang penderitaan rakjat telah diberikan kepadamu!

Bagi Saja sendiri. – TIAP-TIAP KALI SESUDAH SAJA PADA 17 AGUSTUS MENBATJAKAN AMANAT KEPADA RAKJAT, SESUDAH SAJA MASUK KEMBALI KE ISTANA MERDEKA, SAJA SELALU DUDUK TERMENUNG BEBERAPA MENIT -. PERTAMA UNTUK MENJATAKAN SJUKURKU KEPADA TUHAN, KEDUA UNTUK MENIKMATI KEKAGUMANKU ATAS BANGSAKU INDONESIA, ENGKAU BANGSAKU INDONESIA, JANG SEDANG BERREVOLUSI DALAM TUBUH BANGSA SENDIRI, DAN ENGKAU PULA, JANG SEDANG BERREVOLUSI UNTUK MERUBAH KEADAAN SELURUH UMMAT MANUSIA! ALLAHU AKBAR. – Alangkah uletmu, alangkah tinggi daja-tahanmu! Alangkah tetap-tegas derap-langkahmu! Dengan rakjat seperti engkau ini aku bisa dengungkan keseluruh muka bumi pekik-perdjoangan kita jang berbunji “KEMERDEKAAN – SOSIALISME – DUNIA BARU”. Dan aku bisa gledekkan dalam telinganja semua imperialis di muka bumi : “INI DADAKU, MANA DADAMU!”. Dan aku bisa ulangi apa jang pernah kukatakan diluar negeri “THE INDONESIAN PEOPLE CAN TAKE EVERYTHING FOR THE SAKE OF REVOLUTION”. Revolusi Indonesia bisa mengganjang segala apa sadja jang ditimpakan kepadanja!

Saudara-Saudara sering memberikan gelar keagungan kepadaku – GELAR INI GELAR ITU –, bahkan mengangkat aku sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Sebaliknja, aku mengutjap sjukur kepada Tuhan, bahwa aku ditundjuk untuk memimpin perdjoangannja Bangsa Indonesia ini, – SUATU BANGSA JANG DJIWANJA DJIWA BESAR, SUATU BANGSA JANG ULET LAKSANA BADJA, SUATU BANGSA JANG MEMPUNJAI DAJA-TAHAN (INCASSERINGSVERMOGEN) JANG LUAR BIASA, SUATU BANGSA JANG DAPAT BERSIKAP RAMAH-TAMAH-LEMAH-LEMBUT, TETAPI DJUGA KALAU DISAKITI ATAU DISERANG DAPAT “MENGAMUK” LAKSANA BANTENG! TIAP-TIAP 17 AGUSTUS KEKAGUMANKU KEPADAMU SELALU MAKIN BERTAMBAH, TIAP-TIAP 17 AGUSTUS AKU MERASA MELIHAT BAHWA REVOLUSI INDONESIA MEMANG SATU REVOLUSI MAHA BESAR JANG MENGEDJAR SATU IDEE – Idee besar, ja’ni melaksanakan amanat penderitaan Rakjat Indonesia, dan amanat penderitaan Rakjat diseluruh muka bumi. Dan tiap-tiap 17 Agustus aku makin teguh kejakinanku : REVOLUSI INDONESIA ADALAH REVOLUSI TANPA-MATI. Revolusi Indonesia pasti akan menang.

Dengan Rakjat seperti Rakjat Indonesia ini, aku berani meningkatkan Revolusi Indonesia itu mendjadi satu Revolusi jang benar-benar multicomplex. Aku berani memimpinnja. Aku berani mensenapatiinja. Karena aku merasa mampu untuk dengan ridho Tuhan meningkatkan segala tenaganja. Meningkatkan segala fikirannja. Menggegap-gempitakan segala romantik dan dinamiknja. Mendentam-dentamkan segala hantaman-hantamannja. Menggelegarkan segala pembantingan tulangnja. Mengangkasakan segala daja kreasinja. Menempa-menggembleng segala otot-kawat-balung-wesinja!

Sungguh :

Kamu bukanlah Bangsa tjatjing, kamu adalah Bangsa berkepribadian Banteng! Hajo, madju terus! Djebol terus! Tanam terus! Vivere pericoloso! Ever onward, never retreat! Kita pasti menang!

Soekarno*

*kutipan teks pidato ini dikutip dari buku penerbitan resmi Deppen Penerbitan ke I melalui “Harian Rakjat” Djakarta jang kemudian diperbaiki lagi menurut Penerbitan ke II Deppen – jang membuat penjebarannja terpaksa agak terlambat