Category Archives: latex

MARHAENISME DAN P.N.I.

Tiap insan jang setjara djudjur dan seksama mengikuti sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia, pasti akan melihat kenjataan jang tjukup djelas, bahwa sedjak lahirnja pada tgl. 4 Djuli 1927. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) seharusnja senantiasa mengemban amanat derita Marhaen dengan rasa penuh tanggung djawab.

Amanat derita Marhaen inilah jang senantiasa mendjiwai dan mengobarkan semangat P.N.I. untuk berdjuang mati-matian guna membebaskan Kaum Marhaen dari derita dan siksa.

Amanat inipun jang membulatkan tekad-djuang P.N.I. untuk mengikis habis segala sebab dan sumber derita jang mengakibatkan Kaum Marhaen hingga kini belum pernah menikmati hidup bahagia.

Amanat ini pulalah jang memberikan kepada P.N.I. kemampuan jang senantiasa berkembang dan diperkembangkan untuk dapat berdjuang setjara terorganisasi rapih, bertahap-teliti dan berentjana-pasti.

Maka kemudian tumbuhlah P.N.I. mendjadi suatu Partai jang dengan modal Ideologi-Konsepsi-Bhakti berdjuang kearah terwujudnja apa-apa jang mendjadi hasrat idaman Kaum Marhaen, jakni :

  1. Marhaenisme adalah azas, jang menghendaki susunan masjarakat dan negara jang didalam segala halnja menjelamatkan kaum Marhaen.
  2. Marhaenisme adalah tjara-perdjoangan jang revolusioner sesuai dengan watak kaum Marhaen pada umumnja.
  3. Marhaenisme adalah dus azas dan tjara-perdjoangan “tegelijk”, menudju kepada hilangnja kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme.

Marheanisme adalah azas perjuangan dari P.N.I. jang demikian ini adalah akibat-wadjar (logischgovolg) dari tanggung djawab P.N.I. sebagai pengemban amanat derita Marhaen, memang tiada dapat lain daripada demikian karena Marhaenisme pada hakekatnja adalah tiada lain daripada amanat derita Marhaen.

Sudah sering didjelaskan dan sudah sering pula dibuktikan, bahwa Marhaenisme adalah memang suatu azas-perdjuangan yang bertudjuan mewudjudkan Masjarakat Marhaenis, dimana didjamin sepenuhnja hak hidup bahagia adil dan merata djasmaniah dan rochaniah bagi segenap kaum Marhaen. Inilah pula jang dinamakan Masjarakat sama rata sama bahagia djasmaniah dan rochaniah. Inilah jang biasanja disebut sebagai Masjarakat adil dan makmur  jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Sudah pula mendjadi kenjataan dalam sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia, bahwa Marhaenisme adalah memang suatu azas perjuangan jang mentjari dan memperoleh sumber kekuatannja dari kesadaran dan kerukunan Kaum Marhaen.

Pun telah pula diketahui oleh Masjarakat luas, bahwa Marhaenisme adalah merupakan suatu azas-perdjuangan jang didalam tiap perentjanaan konsepsi dan pembaktian usaha disegala bidang kenegaraan dan pembangunan senantiasa berorientasi pada kepentingan Kaum Marhaen.

Maka sesungguhnja, P.N.I. dengan Marhaenisme sebagai azas-perdjuangan adalah tetap mewudjudkan diri sebagai Partai Rakjat berdjuang bersendi kokoh atas prinsip : dari Marhaen; oleh Marhaen; untuk Marhaen.

Marhenisme sebagai sebuah Ideologi hanja akan merupakan awan tjita-tjita nan hampa belaka bila tidak disertai dengan bhakti, dan konsepsi hanja akan merupakan tulisan hitam atas kertas putih tanpa fakta dan tanpa manfaat jang njata djika tidak disertai dengan bhakti nan tak henti-hentinja.

P.N.I. akan selalu bersama Marhaenisme dengan segenap Marhaenis jang memperdjuangkan Kaum Marhaen, demikianlah getaran djiwa P.N.I. sepandjang masa, jang kemudian ditjanang-tandaskan oleh P.N.I. sampai achir jaman. Karena P.N.I. adalah tidak lain daripada pengemban amanat derita Kaum Marhen jang masih terus setia berkehidupan dalam siksa dan derita.

PENGHIANATAN GMNI TERHADAP MARHAENISME

PENGANTAR

Sejarah mencatat bagaimana penghianatan demi penghianatan telah merajam Ibu Pertiwi. Mengoyak-ngoyak bendera ideologi dengan alasan eksistensi dan duniawi, menjadikan mereka-mereka sebagai pelacur ideologis yang sampai akhir jaman akan menistakan dirinya dan Indonesia. Setelah PNI sebagai basis Marhaenisme menistakan dirinya dengan mangganti azas partai Marhaenisme, maka GMNI dikemudian hari kembali menjadi pelacur ideologis dengan mengginjak-injak azas yang menjadi dasar perjuangannya, azas yang menjadi dasar kelahirannya, azas yang menjadi saripati perjuangannya, Marhaenisme!.

Mencoba menelisik kembali Kongres GMNI ke-VIII yang berlangsung di Lembang Bandung pada tahun 1983. Kongres ini memang telah lama usai, tetapi membekaskan sebuah ingatan yang tidak akan pernah terlupakan di benak para Mahasiswa/i Marhaen dan Marhaenis. Ditinjau dari segi intern Kongres tersebut telah menjadi suatu prosesi seremonial penguburan Marhaenisme yang telah menjadi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan GMNI sejak awal terbentuknya, dan bila kita lihat dari segi ekstern merupakan tindakan yang pertama kali terjadi dalam satu Ormas Generasi Muda dalam penyesuain azas, yang justru merupakan suatu tindakan yang tidak akan pernah mendapat tempat dalam benak para pemimpin generasi muda. Presidium berkata bahwa tindakan itu adalah suatu kepeloporan – tetapi GMNI Jaya berteriak bahwa itu adalah penghianatan, dimana sebuah azas ideologi telah menjadi bahan komoditi.

Sehubungan dengan itu, guna melihat dari dekat, dengan sorotan yang jauh menukik kedalam, berikut ini kami sajikan kronologis singkat Kongres GMNI ke-VIII tersebut .

Kongres ke-VIII GMNI harus terselenggara … dan azas organisasi mesti dirubah, apa pun yang jadi resikonya. Kalau perlu, menyimpang dari aturan dan tradisi yang berlangsung selama ini, atau tak segan-segan Presidium (Kelompok Tebet) akan main kayu“, demikian ditegaskan oleh Heru Darmanto, salah seorang pembantu operasi Kelompok Tebet untuk wilayah Jawa Timur (Surabaya) pada salah seorang penentang di Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk memuluskan perubahan azas GMNI. Apa yang dinyatakan oleh Heru Darmanto alias Nobon alias Gimo ini kemudian terbukti menjadi kenyataan. Kongres ke-VIII GMNI diselenggarakan dan betapapun mendapat tantangan seru, Marhaenisme akhirnya dirubah, kembali dikhianati!.

Tentang apa yang jadi inti maksud penyelenggaraan yang ada dibalik itu semua, kiranya bukan rahasia lagi bagi khalayak ramai, sebab sesungguhnya terselubung didalamnya suatu perpaduan kepentingan antara dua kubu kelompok yang selama ini telah hadir sebagai induk semang bagi orang-orang presidium itu, yakni Kubu Kiri Baru (lazimnya dikenal sebagai kubu Kartjono, Suko Sudarso dan kawan-kawan) dan Kubu Birokrasi yang diwakili dengan simbol figur Soetrisno SH dan Soekarton.

Kongres beserta perubahan azas ini penting badi Kubu Kiri Baru (Kartjono CS) sebab dengan demikian ia bisa melakukan penghapusan jejak yakni lewat suatu sikap loyal semu terhadap kekuasaan; dan bagi Kubu Birokrasi ini juga penting sebab dengan demikian mereka memperoleh suatu etalase permanen keberhasilan dan loyalitas dalam prototype prilaku para abdi/hamba kawula, sebagaimana lazimnya ditemui pada masyarakat feodal Jawa di jaman kolonial.

Kedua kubu kepentingan inilah yang telah menyatu dalam tindakan, dan itu berwujud dalam proyek “Kongres ke-VIII GMNI”, yang konon telah menelan biaya ratusan juta rupiah (baik untuk kongresnya, maupun dalam upaya persiapan perubahan azas), walaupun Lukman Hakim AS, dalam pernyataannya pada Media Massa mencoba memberikan kesan yang berbeda.

-

DELEGASI/PESERTA MELEWATI 4 KALI PROSES PENYARINGAN

Nampaknya keinginan untuk meng-gol-kan keputusan perubahan azas adalah merupakan sasaran/target utama dari kelompok tersebut dalam Kongres ini, dan oleh sebab itu tidak mengherankan kalau pencapaian tujuan itu yang kemudian menjadi warna dasar yang dominan dalam tindakan para penyelenggaranya, yang kadang kala dinilai oleh berbagai pihak sangat berlebihan. Misalnya saja,  untuk menghindari kemungkinan masuknya utusan cabang-cabang dan tokoh-tokoh yang diperkirakan akan tampil sebagai suara penentang dalam forum tersebut, maka Panitia telah diberlakukan 4 kali proses penyaringan peserta sebelum masuk kedalam lokasi, dan serangkaiaan intimidasi/penekanan terhadap para Delegasi tersebut.

Proses penyaringan pertama :

Proses penyaringan pertama dilakukan diterminal/tempat pangkalan kenderaan dari luar kota, yang bakal jadi tempat pertama bagi para peserta menginjakkan kakinya di kota Bandung, yakni dengan menerapkan suatu sistem jemputan, dimana para anggota Panitia yang bertugas sebagai penjemput telah dibekali dengan suatu daftar yang memuat nama-nama figur yang harus dicegah kehadirannya. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar jangan harap dapat ikut dalam kenderaan jemputan, karena anggota Panitia yang menjadi penjemput (yang umumnya bukan Mahasiswa) dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan akan berupaya agar mereka dapat ditinggalkan begitu saja di-terminal/stasiun.

Lokasi penyelenggaraan kongres (Grand Hotel), dirahasiakan bagi peserta, guna mencegah kemungkinan lolosnya para peserta tanpa melewati gerbang saringan tersebut.

Proses penyaringan ke-dua :

Penyaringan ke-dua dilakukan di Sekretariat GMNI Cabang Bandung, Jalan Purnawarman No. 15 Pav. Bandung (dimana peserta dari terminal dibawa ketempat ini). Ditempat inilah penekanan terhadap peserta guna keperluan penandatanganan suatu blanko kosong yang tidak jelas manfaatnya (yang kemudian baru diketahui bahwa blanko kosong tersebut, nantinya akan dijadikan lembaran pernyataan masing-masing cabang guna perubahan azas). Disinilah ketegangan mulai berawal, karena banyak Delegasi yang menolak bila tidak ada jaminan penjelasan yang jelas bahwa tanda-tangan itu tidak akan disalah-gunakan. Bagi mereka yang menanda-tangani dengan tidak banyak komentar, langsung mendapat pelayanan jemputan untuk dibawa ke Grand Hotel, sedangkan bagi yang masih banyak rewel tindakan intimidasi sudah mulai dijalankan guna penjinakan peserta, dengan beraneka bentuknya (untuk yang garis geras seperti Jakarta, secara keras ditolak, sedangkan bagi yang agak lembut, mendapat jemputan khusus untuk masuk ke karantina, dalam kondisi ter-isolasi dari dunia luar). Ditempat inilah, pihak Panitia mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, karena ancaman yang dilakukan oleh panitia dalam bentuk intimidasi dan teror psikologis, ternyata mendapat pukulan balik dari para Delegasi yang juga mengancam akan mendatangkan kekuatan cadangan yang sedang siaga di sekitar tempat tersebut (Delegasi GMNI Jaya, karena terlalu lama bersitegang urat dengan panitia, akhirnya memutuskan untuk datang/mencari sendiri lokasi kongres, dan ini kemudian telah membuat panik pihak keamanan panitia Grand Hotel dan para Kelompok Tebet sebab kehadirannya tidak diduga sebelumnya.

Proses penyaringan ke-tiga :

Penyaringan ke-tiga yang harus dialami oleh para peserta adalah sebelum masuk Grand Hotel, ialah di pintu gerbang hotel itu sendiri. Disini pihak panitia mulai mengalami kebingungan karena agak sulit membedakan mana yang Delegasi dan mana-pula yang datang dari Media Massa/Wartawan. Pada para Delegasi mereka berani melakukan intimidasi kekerasan, tetapi mereka sangat takut terjadi salah sasaran terutama pada orang pers.

Wartawan Majalah Fokus Rahadi Zakaria termasuk yang sempat jadi korban salah sasaran, namun kuatir hal ini akan dipublisir dan dapat mengundang aksi solidaritas para jurnalis yang sedang meliput acara itu, maka dari pihak Panitia antara lain Lukman, Kristiya dan Wantoro kemudian mendatangi saudara Rahadi Zakaria, dan membujuknya untuk tidak menyampaikan peristiwa tersebut pada rekannya yang lain. Dengan tidakan panitia yang bertugas di gerbang ini yang berlebihan terutama dalam menghadapi Delegasi GMNI Jaya, telah mengarah kepada tingkat ketegangan fisik antara fihak panitia dan Delegasi Cabang-Cabang yang kena klasifikasi “tidak boleh masuk”, dimana para Delegasi tersebut kemudian berhasil mendobrak palang penghalang yang bertuliskan larangan itu.

Berdasarkan pengamatan, bahwa ternyata yang tidak senang dengan tindakan para kaki-tangan Kelompok Tebet itu, tidak hanya para Delegasi yang telah lulus “sensor”, tetapi juga Warga Marsyarakat yang ada disekitar Grand Hotel, sebab guna mencegah kemungkinan terjadi penyusupan kaki tangan Kelompok Tebet itu juga melarang warga sekitar untuk memasuki areal Grand Hotel, padahal kolam renang yang ada didalam areal tersebut bebas digunakan oleh warga sekitarnya, dan secara tetap dipergunakan juga untuk tempat latihan bagi Lembaga Pendidikan Atas yang ada di kawasan Lembang (namun karena yang terpampang disitu adalah lambang GMNI, maka mereka tidak sampai hati untuk melakukan bentrokan fisik, sebab bagi mereka GMNI pasti ada pertautannya dengan Bung Karno, yang merupakan Bapak Kaum Marhaen).

Proses penyaringan ke-empat :

Penyaringan ke-empat dijalankan didalam areal hotel itu sendiri, baik diruangan pertemuan umum, maupun dari kamar-kekamar. Caranya pun lebih halus lagi yakni dengan teknik pancingan sedemikian rupa mereka mencoba memancing apa yang kira-kira bakal disuarakan oleh para peserta itu. Bagi mereka yang masih mau bicara tentang Marhaenisme, dikenakan ancaman untuk dikeluarkan dari dalam lokasi, yang diawali dengan serangkaian ancaman/intimidasi/teror misalnya, interogasi mendadak (peserta dibangunkan dari tidurnya dan kemudian dilakukan investigasi), yang dalam kegiatan interogasi ini, Lukman dan Kristiya sering-sering membawa nama aparat keamanan negara.

Inilah empat proses pembersihan terhadap para delegasi yang dilancarkan oleh pihak penyelenggara (kaki-tangan Kelompok Tebet), demi lancarnya prosesi penguburan Marhaenisme dari semua kamus pergerakan GMNI, dan tentunya masih banyak serangkaian bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap para peserta.

-

80% PANITIA KONGRES KE-VIII GMNI BUKAN GMNI DAN BUKAN MAHASISWA

Cukup menarik penyelenggaraan Kongres ke-VIII GMNI ini, sebab baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kehidupan GMNI, dimana 80% personil Panitianya terdiri dari orang-orang bukan anggota GMNI dan bukan Mahasiswa.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap personil panitia ini, unsur non-GMNI itu terdiri dari dua kelompok yakni, Kelompok Pemuda Pasar dan Kelompok Kaum Birokrat. Reporter yang melakukan monitor didalam  areal melaporkan bahwa, dalam suatu kesempatan dialog dengan Panitia bagian keamanan, sang anggota Panitia yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan menengah atas itu dengan polos menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu dengan apa yang sedang ia kawal. Kehadirannya disitu adalah dalam rangka permintaan pak Lukman yakni dengan imbalan setiap orang mendapat Rp. 25.000,-/hari.

Dalam komposisi personil ini, nampaknya selain terdiri dari mereka yang berdomisili di Bandung, juga dalam jumlah besar sengaja didatangkan dari Surabaya atas permintaan Sudarjanto. Mungkin ini bertolak dari pengalaman di Yogyakarta dimana para pengawal pribadinya sempat dibuat tidak berkutik oleh para anggota satgas GMNI Jaya, ketika masih berada di Gondomanan (belum sampai lokasi pra-kongres di Yogyakarta). Anggota reporter yang kebetulan masih termasuk “Arek Suroboyo” menjelaskan, bahwa diantara orang-orang yang diaktifkan oleh Sudarjanto dalam panitia, beberapa diantaranya dikenal sebagai calo, yang sering bergentayangan di-stasiun Pasar Turi.

Kemungkinan ini adalah salah satu hasil dari Konsepsi Paradigma Baru yang dijalankan oleh Kelompok Tebet yang diantaranya adalah kegiatan pembinaan/pemanfaatan para calo guna kepentingan politik.

Ketika para petugas panitia yang merupakan dari Kelompok Pemuda Pasar ini berhadapan dengan figur-figur yang kena black-list, mereka sempat menjadi bingung karena kenyataan yang mereka hadapi ternyata berbeda jauh sekali dengan gambaran yang diberikan oleh Lukman dan Kristiya. Dalam pengarahannya, kedua anggota Predisium yang jadi manager proyek itu telah menggambarkan pada para panitia bahwa yang bakal mereka hadapi dalam pengamanan itu adalah para bajingan yang akan menimbulkan keonaran, namun ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang digambarkan tadi mereka-pun menjadi ragu-ragu sebab yang dihadapi ternyata orangnya cukup intelek dan sopan. Lain lagi dengan penampilan Panitia Pemuda Pasar, maka yang termasuk dalam Kelompok Birokrasi kelihatannya lebih halus lagi permainannya. Mereka umumnya bertugas sebagai pendeteksi pendapat peserta sekaligus intimidator, yang setiap saat siap hadir dimana ada kerumunan peserta, dan untuk hal-hal tertentu mereka mendatangi perserta dikamarnya masing-masing. Umumnya mereka membawa alat perekam dan memiliki tonjolan aneh dibalik baju dibagian pinggang.

Meskipun gaya yang mereka bawakan relatif lebih halus, namun dengan sejumlah alat yang mereka bawa itu, kiranya sudah cukup untuk dijadikan sebagai wujud teror mental terhadap para peserta/delegasi. Apalagi bila saat tidur telah tiba, alat rekam itu tetap mereka tinggalkan di kamar tidur masing-masing peserta dalam posisi tombol “on”.

Dengan struktur panitia yang demikian, kiranya adalah sangat cukup untuk menciptakan suasana yang mencekam tegang pada diri masing-masing peserta, sehingga beberapa peserta menggambarkan suasana kongres itu sebagai neraka dalam 4 hari. Hari kedua setelah peserta memasuki areal kongres, mulai banyak yang jatuh sakit (mungkin akibat depresi mental), bahkan ada beberapa diantaranya mulai melakukan doa bersama. Mereka yang kebetulan sempat membawa Kitab-Suci, terpaksa mulai membuka lembaran Kitab-Suci tersebut guna mencari ketenangan bathin, dan itu pun dilakukan didalam kamar dengan penuh hati-hati, sebab bahkan Kitab-Suci pun mulai dicurigai oleh pihak panitia, jangan-jangan didalamnya terselip selebaran yang isinya bertentangan dengan tujuan pihak Kelompok Tebet ini.

Sungguh suatu fantastic, dalam penjagaan yang begitu berlapis tiga, dengan anggaran biaya special, ternyata masih mampu diterobos oleh satuan tugas gabungan antar cabang, yang dibawah koordinasi operasi GMNI Jaya, yang berlangsung secara mendadak serempak, meskipun hanya berlangsung selama 5 menit. Kelengahan pihak keamanan panitia yang disebabkan karena cuaca sedang hujan lebat, telah dimanfaatkan oleh pihak satgas untuk melakukan aksi serempak itu, sempat membuat kalang kabutnya Lukman dan Kristiya, sebab bila berlangsung lama dan dapat terpublisir, kemungkinan akan dapat mempengaruhi proses perijinan yang saat itu belum selesai.

Akibatnya, antara Lukman dan Kristiya sempat tuding menuding dan saling lempar tanggungjawab. Ketika aksi dijalankan, pihak keamanan yang rata-rata bertubuh kekar nampaknya tak dapat berbuat apa-apa, yang mereka lakukan hanyalah mencoba menghubungi bantuan tenaga pengamanan lewat Handy-Talkie, dan beberapa orang mencoba menghubungi pos keamanan negara yang memang ada didekat Grand Hotel. Cuma menghindari terjadinya bentrokan dengan keamanan negara, maka setelah menguasai lokasi selama 5 menit, SatGasGab itu ditarik mundur, dan secepatnya pula pimpinan panitia melakukan usaha guna menetralisir suasana yang mulai panik, antara lain mendatangkan lebih banyak lagi keamanan dari pihak Kelompok Pemuda Pasar, dan mewajibkan para petugas keamanan panitia tetap siaga penuh di pintu-pintu masuk, meskipun diguyur oleh hujan yang cukup lebat.

Salah satu sasaran aksi ini memang tidak tercapai, yakni untuk membawa keluar lokasi para anggota Presidium Kelompok Tebet (sebab saat itu sedang berada diluar lokasi atau sebagian di Bandung dan yang lain di Jakarta), namun sasaran yang lain, yaitu untuk mempengaruhi perijinan nampaknya terpenuhi.

Dampak dari kejadian “5 menit di Grand Hotel”, telah membuat perijinan harus tertunda dua hari lagi, dan Soetrisno dan Soekarton terpaksa harus mengirimkan utusan khususnya (Muchyar Jara alias Yari dan Iskandar) untuk menghubungi DPC GMNI Jaya yang saat itu telah berada di pos kumpul II (50 meter dari Grand Hotel), dengan membawa sejumlah tawaran guna melunakkan pendirian GMNI Jaya dan Cabang-Cabang lain yakni antara lain, jaminan dari Soetrisno dan Soekarton bagi GMNI Jaya, untuk dapat hadir sebagai salah satu peserta dengan keistimewaan tertentu selama kongres. Tawaran ini masih bisa dinaikkan lagi yakni jaminan untuk menjadikan GMNI Jaya sebagai salah satu anggota Formatur dalam penyusunan Pimpinan Pusat GMNI kelak.

Tawaran tersebut, ditolak mentah-mentah oleh para anggota yang siaga di pos kumpul II (Jakarta & Malang), sebab persoalannya bukan masalah jadi peserta atau tidak, begitu pula bukan jadi Formatur/Presidium atau tidak, tetapi adalah menyangkut hal yang prinsipil yakni seperti yang telah diberitakan oleh Majalah Fokus dalam dua kali penerbitannya.

Sebetulnya, apa yang disebut forum kongres itu sendiri, tinggal suatu formalitas  sebab apa yang bakal jadi keputusan itu sudah dipersiapkan oleh wakil-wakil dua kubu kepentingan diatas, disebuah hotel mewah di kota Bandung.

Persiapan hasil-hasil kongres di hotel ini, tinggal pematangan saja, sebab sebelumnya telah dilakukan pertemuan pula antara dua kubu kepentingan itu disuatu rumah yang terletak diakawasan Husein Sastranegara, yang menurut informasi penetapan lokasi tersebut atas prakarsa Kubu Birokrasi. Yang anehnya, keputusan yang bakal mengikat GMNI ini, justru tidak dilakukan oleh pertemuan yang dialamnya melibatkan para pemimpin GMNI, sebab yang hadir disitu hanya beberapa orang anggota Presidium Kelompok Tebet.

Keputusan yang disusun oleh kepentingan diluar GMNI inilah, yang kemudian dipaksakan untuk disahkan oleh para pimpinan GMNI dalam forum kongres. Guna memberikan kesan bahwa seolah-olah keputusan tersebut diterima secara aklamasi, maka disiapkan suatu gerakan tepuk tangan yang bakal dijalankan oleh para kaki-tangan Kelompok Tebet yang terlibat sebagai panitia.

Gerakan tepuk tangan ini memang cukup ampuh guna mengelabui pihak luar, hal ini nampak jelas ketika pembacaan teks keputusan yang telah tersusun, dimana para delegasi diam membisu seribu bahasa, gerakan tepuk tangan itu mampu memeriahkan suasana. Agaknya, sebelumnya telah dilakukan gladi resik terlebih dahulu.

Yang lebih aneh lagi, dalam keputusan perubahan azas, itu tidak dilakukan lewat suatu persidangan sebagaimana layaknya pada suatu lembaga kongres, tetapi dengan menggunakan acara pengarahan yang kemudian dimanipulir sebagai acara pengambilan keputusan. Darjatmo nampaknya telah siap untuk itu, cukup hanya membacakan keputusan yang tersusun yang kemudian diakhiri dengan ketukan palu (untuk pengesahannya, sebelumnya tidak pernah diminta pendapat para delegasi).

Akibatnya, banyak delegasi yang semula merencanakan akan mengeluarkan sisa-sisa keberaniannya untuk bersuara dalam masalah azas ini telah dibuat tak berkutik dalam tingkat awal. Sungguh tragis nasib mereka. Dari wajah mereka tak adapun seberkas kecerahan yang tergambar sebagaimana lazimnya pada forum-forum yang sama sebelumnya. Hanyalah guratan rasa kecewa yang kadangkala terpadu dengan genangan titik air dipelupuk mata, itulah yang menjadi situasi dominan disaat ketukan palu eksekusi terhadap Marhaenisme dilakukan.

Mungkin saat ini bathin mereka menjadi sarat dengan sejuta penyesalan karena ketidak-jeliannya mereka telah terperangkap dalam suatu sistem penghianatan yang telah mengikat diri mereka. Secara fisik, mereka terjebak dalam suatu areal yang penuh teror dan intimidasi, dan secara formil mereka telah ikut terjebak dalam daftar hadir, dimana tanda-tangan mereka itu akan ikut menjadi saksi sejarah, akan keikut-sertaan mereka dalam sebuah prosesi Penguburan Marhaenisme dari bumi GMNI.

Mungkin didalam hati ingin menjerit sekuat tenaga, agar dapat mengikuti langkah yang dilakukan rekan mereka dari 4 cabang yang lain, yang memang tidak mau ikut dalam acara yang penuh dengan dosa sejarah itu, tapi … yah, nasi telah menjadi bubur.

-

4 CABANG PEKA MENILAI TAKTIK KELOMPOK TEBET DAN 1 CABANG LAGI PROTES

Berbeda dengan cabang-cabang lain yang agaknya telah kena ilmu sirep dari Kelompok Tebet sehingga mau diperlakukan apa saja, ternyata ada empat cabang yang punya kepekaan tinggi sehingga mampu membaca taktik yang bakal dijalankan oleh Kelompok Tebet, dan agar tidak terperdaya mereka memutuskan untuk lebih baik tidak ikut Kongres saja. Ke-empat Cabang tersebut ialah, Cabang Jakarta, Cabang Purwokerto, Cabang Tabanan dan Cabang Denpasar. Sedangkan satu Cabang yang tidak mampu menahan emosinya lagi disaat terjadi perubahan azas,dan kemudian protes dengan jalan meninggalkan Kongres adalah Cabang Palembang. GMNI Cabang Malang, hadir di Bandung dengan formasi dua delegasi, yakni satu delegasi yang mewakili suara basis-basis, dan satu delegasi lagi adalah hasil bentukan Kelompok Tebet yang terdiri dari para kaki-tangan mereka. Delegasi yang mewakili suara basis (arus bawah) itulah yang hingga Kongres usai, tetap tidak diperbolehkan masuk.

Yang tidak hadir, tetapi tidak memberikan keterangan apa-apa, tercatat dari Cabang GMNI di-Aceh.

-

YANG DELEGASI DAN YANG ORMAS LAIN

Meskipun dalam AD/ART GMNI melarang anggotanya melakukan rangkap keanggotaan dengan Organisasi lain, namun dalam Kongres ke-VIII ini cabang-cabang umumnya diwakili oleh figur hasil tunjukan Kelompok Tebet, yang justru terbesar adalah merangkap anggota/pengurus Organisasi lain.

Mereka itu antara lain :

  • Togap Silitonga, d.k.k. (Medan-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Timbul, Rahmat Ilahi (Bandung-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Uun Subarna, d.k.k. (KNPI/Pemuda Demokrat/Partai Demokrasi Indonesia);
  • Harry Wol (Jember-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Raphael, d.k.k. (Surabaya-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Nyoman Wibnanu (Singaraja-Korpri/Pemuda Demokrat);
  • Suparlan (Lampung-KNPI/Pemuda Demokrat);
  • Dan sejumlah aktivis lainnya.

Dan kemudian mereka yang merangkap karyawan pada perusahaan Lukman Hakim AS, yang kemudian mendapat tugas dari perusahaan untuk membentuk Cabang-Cabang baru GMNI dan duduk sebagai delegasi (umumnya anggota GMNI Bandung) tercatat adalah :

  • Suhendar (Banjarmasin);
  • Rahmat Ilahi (Bandung);
  • Nyoman Wibnanu (Singaraja-Swasta/Korpri).

-

KELOMPOK TEBET GAGAL MEMECAH BELAH GMNI JAYA

Nampaknya, Presidium Kelompok Tebet ini cukup kewalahan dalam menghadapi ulah anak-anak GMNI Jaya. Lewat pemberitaannya yang dilakukan lewat pers, Lukman Hakim AS telah menyebarkan berita bohong, yaitu seolah-olah GMNI Jaya mengalami perpecahan (dua delegasi). Berita itu tidak benar, sebab hingga terakhir GMNI Jaya tetap satu formasi delegasi.

Memang semula, terdapat niat dengan mencoba mendorong Gelora Tarigan, wakil ketua DPC GMNI Jaya untuk membentuk delegasi tandingan, tetapi itu ditolah oleh Gelora Tarigan. Kemudian Lukman Hakim AS mencoba membentuk delegasi bohong-bohongan yang terdiri dari beberapa staf SekJen, ditambah dengan beberapa aktivis GMNI Jaya itupun juga gagal, sebaba nampaknya para staf SekJen tidak punya cukup keberanian untuk itu, dan para aktivis sudah satu tekad untuk tidak mau terlibat dalam acara perobahan azas ini.

Beberapa aktivis antaranya melaporkan, bahwa mereka telah dihubungi oleh Kristiya dan Lukman untuk duduk dalam delegasi GMNI Jaya, tetapi mereka tetap tidak mau, meskipun dijanjikan akan diberi uang honor sebesar Rp. 50.000,-/orang setiap hari.

-

LUKMAN SEMPAT NGAMBEK

Ketika masalah perijinan belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan selesai, sedangkan waktu sudah terulur cukup lama, dimana sebagian besar peserta mulai gelisah, petugas keamanan panitia mulai jenuh dan diserang flu, Lukman Hakim AS yang konon telah mendapat janji untuk suatu proyek jutaan rupiah di Kalimantan (HPH?), nampaknya mulai gelisah. Rasa gelisah ini kian bertambah terutama dengan tersiarnya desas-desus, bahwa GMNI Jaya, dengan satuan gabungan cabang-cabang akan mengulangi lagi serangan umumnya dengan kekuatan yang lebih besar lagi.

Dengan wajah yang hampir menangis, Lukman memelas pada pihak yang berwenang, agar perijinan segera dikeluarkan. “Kalau bapak tidak mengeluarkan ijin, berarti bapak yang anti Pancasila, sebab kami mau kongres ini justru ingin merubah azas GMNI jadi Pancasila“, demikian kata Lukman pada sang pejabat itu.

-

FOTOCOPY MAJALAH “FOKUS” DAN CABANG AMBON BIKIN GEGER ARENA KONGRES

Suasana yang sepi hening mencekam, tiba-tiba berubah menjadi hingar-bingar. Para anggota Presidium Kelompok Tebet dan Panitia nampaknya hilir mudik mencai sesuatu, dan memang benar yang mereka cari adalah lembaran-lembaran fotocopy majalah Fokus yang memuat pernyataan sikap DPC GMNI Jaya yang sempat beredar di dalam arena tanpa SIT dari Panitia/Kelompok Tebet. Yang mereka kuatirkan dengan beredarnya fotocopy, akan menumbuhkan semangat baru dari para Delegasi yang sedang dilanda ketakutan dalam camp isolasi ini.

Semua pengusutan tidak berjalan lancar dan terpaksa dilanjutkan dengan penggeledahan tiap kamar yang dipimpin langsung oleh Uun Subarna, Komandan Keamanan Panitia. Setelah dilancarkan lagi serangkaian intimidasi dan teror, baru diketahui kalau yang jadi biang keladinya adalah salah seorang anggota Delegasi dari Manado, karena keisengannya telah membawa lembaran kertas yang sangat ditakuti itu.

Lain lagi cerita tentang rekan yang Nyong Ambon ini. GMNI Cabang Ambon adalah merupakan cabang paling baru, dan oleh sebab itu ia dianggap untuk tak perlu digarap; dan akibatnya didalam arena (karena ketidaktahuannya) rekan yang satu ini masih mengucapkan kata “Marhaenisme”. Panitia yang tidak mengerti duduk persoalannya terpaksa menambah kekuatan tenaga pengamanan, karena dianggap Bung Kita ini mau memancing persoalan. Ketika dipancing komentarnya, Delegasi yang datang dari Indonesia Timur ini, menyatakan bahwa ia tidak tahu kalau Presidium mau merubah azas GMNI. Yang ia tahu, hanya GMNI itu berkaitan erat dengan Marhaenisme. Ya … ketidaktahuan yang justru telah membuat panik orang lain.

-

PANITIA/KELOMPOK TEBET RATA-RATA BER-JIMMNY

Entah kenapa kebetulan, atau memang dana surplus, atau mungkin faktor X Panitia/Kelompok Tebet selama acara berlangsung menggunakan kenderaan yang dengan merk yang sama (Suzuki Jimmny) yang masih baru. Tak kurang 7 kenderaan jenis tersebut selalu parkir didepan Grand Hotel. Ketika reporter anda, mencoba mengorek keterangan tentang kenderaan yang unform itu, petugas keamanan yang merupakan Kelompok Pemuda Pasar seacara polos dan lugu menjawab bahwa itu punyanya pak Lukman dan teman-temannya. Penyampaian penjelasan ini kemudian sempat didengar oleh sorang Panitia dari Surabaya, maka untuk selanjutnya sang keamanan diberi peringatan agar tidak memberikan keterangan lagi kepada siapapun juga.

-

ADA PANITIA DAN ANGGOTA PRESIDIUM MASUK LOKALISASI WTS

Berawal dari perubahan teknik operasi Team Gabungan, yakni semula ditekankan semata-mata untuk memonitor kegiatan yang terjadi didalam Grand Hotel, namun kemudian dirubah karena telah diketahui kalau semua keputusan telah dimatangkan diluar, maka penekanan tugas difokuskan pada usaha untuk mencari tempat-tempat dimana sebetulnya pertemuan itu dilakukan (agaknya tempat itu selalu berpindah-pindah, sebab salahsatu tempat yang berhasil dilacak yakni di Hotel Homan, namun ketika dilakukan penggerebekan, mereka telah pindah). Maka untuk tidak kehilangan titik sasaran, beberapa anggota sengaja disiapkan untuk membuntuti setiap kenderaan yang keluar dari Grand Hotel (yang diperkirakan membawa mereka yang termasuk kategori pengambil keputusan). Salah satu anggota Team Reporter anda kebetulan bersama dalam tugas buntut-membututi ini.

Satu saat kemudian, sebuah Suzuki Jimmny meluncur keluar dari Grand Hotel (kira-kira jam 22.00 WIB), dan untuk tidak kehilangan jejak, Team Pembayang-pun segera pasang aksi diatas Honda GL masing-masing. Namun tak lama kemudian mereka pun kembali dengan rasa geli, sebab diperkirakan semula kenderaan Panitia itu sedang mengangkut sang Pengambil Keputusan untuk rapat diluar lokasi, eehh … tak taunya masuk kedalam salah satu lokalisasi Wanita Tuna Susila yang terkenal di Bandung, “Saritem”. Nampaknya, mungkin karena tegang di dalam Grand Hotel, atau memang lagi kelebihan duit, Sang Panitia dan Presidium itu perlu juga sedikit refreshing, guna mengendorkan syaraf yang sedang tegang, atau memang keputusan diambil dalam Lokalisasi WTS itu biar aman sebab sudah diduga pasti tempat tersebut bebas dari sorotan warga GMNI yang lain.

-

KETUKAN PALU PENGHAPUSAN MARHAENISME DILANJUTKAN DENGAN ACARA JAIPONGAN

Berbeda dengan kelaziman pada Kongres-Kongres GMNI sebelumnya, dimana setelah pembukaan acara persidangan, secara berangkai dilanjutkan dengan persidangan-persidangan lanjutan sehingga apa yang jadi permasalahan selesai terbahas secara tuntas, maka untuk kali ini tidak demikian halnya. Reporter kami yang bertugas pada pos terdepan (dalam areal Grand Hotel) melaporkan, bahwa setelah acara pokok yang menempati urutan pertama selesai, itu tidak dilanjutkan dengan acara persidangan berikutnya, tetapi diselingi dengan acara Jaipongan semalam suntuk. Perlu diketahui bahwa yang menempati urutan pertama adalah, acara pengetukan palu penggantian azas GMNI. Nampaknya dengan pengetukan palu perubahan azas itu, target pokok kongres ini telah tercapai sehingga perlu dirayakan terlebih dahulu. Lebih lanjut dilaporkan bahwa tidak semua delegasi kelihatan berminat terhadap acara ini, namun sebahagian besar Panitia dan sejumlah Peserta yang jadi aparat Kelompok Tebet, tetap tidak melewatkan acara yang cukup erotis ini, yang berlangsung dalam pengawalan yang cukup ketat juga.

-

KOMISARIAT-KOMISARIAT GMNI DI JAKARTA RAYA UMUMNYA MENOLAK KEPUTUSAN KONGRES KE-VIII GMNI

Para komisaris dan sejumlah aktivis GMNI yang ada di Jakarta Raya ketika diminta komentarnya tentang Kongres ke-VIII, umumnya menyatakan diri tidak terikat pada keputusan-keputusan Kongres tersebut. Namun mereka juga menyatakan bahwa dengan berhasil terselenggaranya Kongres lewat pemaksaan ini, kami juga tidak menyatakan diri mundur atau demisioner dari segala kegiatan GMNI, dan ini berarti apa yang kami perjuangkan tidak berakhir hanya oleh Kongres ke-VIII itu. Tentang apa yang jadi tindak lanjut perjuangan mereka belum dijelaskan secara nyata. “Tunggu saja dan lihat apa yang akan kami lakukan“, demikian mereka berujar. Tapi dugaan kuat, agaknya mereka sekarang sedang melakukan sosialisasi sikap pada basis-basis organisasi yang di cabang-cabang lain, yang hal ini nampak dari kenyataan cukup banyaknya surat-surat yang berdatangan dari pelbagai basis di cabang-cabang lainnya yang umumnya menyatakan sikap yang sama, dan kemungkinan akan berlanjut dengan pembentukan Lembaga Pusat Koordinasi kegiatan antar cabang dan Komisariat-Komisariat GMNI se-Indonesia. Sementara itu, sejumlah spanduk dan poster yang nadanya menyatakan ketidak-terikatan pada keputusan Kongres ke-VIII juga telah sempat menghiasi Markas GMNI Jaya, Jln. Salemba Raya 73 Jakarta Pusat.*

-

DAFTAR NAMA-NAMA MEREKA YANG BERKEPENTINGAN DAN TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENGGANTIAN AZAS GMNI

Pimpinan Kelompok Inti :

  1. Kartjono; Suko Sudarso; Bondan Gunawan (K.K.B.) d.k.k.;
  2. Soekarton, Soetrisno SH (Birokrasi) CS.

Staf Operasional/Pimpinan Lapangan :

  1. Darjatmo;
  2. Sudarjanto;
  3. Karyanto;
  4. Kristiya Kartika;
  5. Lukman Hakim AS;
  6. Bambang Harianto.
  7. D.K.K.

Pembantu Operasional/Aktivis Wilayah :

  1. Togap Silitonga, d.k.k. (Medan);
  2. Suparlan (Tg.Karang);
  3. Timbul, Rahmat ilahi (Bandung);
  4. Uun Subarna (Garut);
  5. Antonius Wantoro; Baringin Pardede; Weimy Charles Riry; Prayitno (Jakarta);
  6. Harry Fadillah (Semarang);
  7. Bambang Irianto; Soermadji Tjondro Pragolo (Malang);
  8. Heru Darmanto alias Gimo alias Nobon; Raphael Lamiheruharyoso (Surabaya);
  9. Nonot Suryono; Djoko (Surabaya);
  10. Nyoman Wibnanu (Singaraja);
  11. Suhendar (Banjarmasin).

Yang ikut terpengaruh :

  1. Sudirman Kadir (Bogor), d.l.l.

Catatan :

Daftar ini hanya memuat secara garis besar, dan tetap akan dilengkapi pada penerbitan berikutnya, sambil menunggu data-data yang sedang dihimpun Team Reporter.*

*sumber tulisan berjudul “PROYEK PATUNGAN ANTARA KIRI BARU DAN BIROKRASI” yang dipublikasikan dalam buletin GMNI VOX POPULI yang diterbitkan oleh Sekretariat Bersama Kelompok Studi Ilmu Sosial GMNI se-Indonesia.

MARHAENISME

APAKAH MARHAENISME ITU ???

Rumusannja adalah sebagai berikut :

  1. Marhaenisme adalah azas, jang menghendaki susunan masjarakat dan negara jang didalam segala halnja menjelamatkan kaum Marhaen.
  2. Marhaenisme adalah tjara-perdjoangan jang revolusioner sesuai dengan watak kaum Marhaen pada umumnja.
  3. Marhaenisme adalah dus azas dan tjara-perdjoangan “tegelijk”, menudju kepada hilangnja kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme.

Setjara positip, maka Marhaenisme itu saja namakan djuga sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, karena nasionalisme-nja kaum Marhaen adalah nasionalisme jang sociaal-bewust dan karena demokrasi-nja kaum Marhaen adalah demokrasinja jang sociaal-bewust pula.

-

DAN SIAPAKAH JG SAJA NAMAKAN KAUM MARHAEN ITU ?

Jang saja namakan Kaum Marhaen adalah setiap rakjat Indonesia jg melarat atau lebih tepat, jang telah dimelaratkan oleh setiap kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme.

Kaum Marhaen ini terdiri dari tiga unsur :

  1. Unsur kaum proletar (buruh).
  2. Unsur kaum tani melarat Indonesia, dan
  3. Kaum melarat Indonesia jang lain-lain.

-

DAN SIAPAKAH JANG SAJA MAKSUD DENGAN KAUM MARHAENIS ?

Kaum Marhaenis adalah setiap pedjoang dan setiap patriot Bangsa jang meng-organisir berdjuta-djuta kaum Marhaen itu, dan jang bersama-sama dengan tenaga massa-Marhaen itu hendak menumbangkan sistim kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme, dan jang bersama-sama dengan massa-Marhaen itu membanting tulang untuk membangunkan Negara dan Masjarakat, jang kuat, bahagia-sentausa, adil dan makmur.

Pokoknja ialah, bahwa Marhaenis adalah setiap orang jang mendjalankan Marhaenisme seperti jang saja djelaskan diatas tadi.

Tjamkan benar-benar! Setiap kaum Marhaenis berdjuang untuk kaum Marhaen dan bersama-sama dengan kaum Marhaen!*

*amanat PJM Pres. Soekarno Bapak Marhaenisme pada Konprensi Besar G.M.N.I. Pebr. 1959

MARHAENISME SUATU IDEOLOGIE POLITIK

MARHAENISME DAN P.N.I.

Marhaenisme jang tumbuh dan berkembang bersama P.N.I. serta karena P.N.I., merupakan ideologie politik. Ideologie politik adalah suatu bentuk tjita2 mengenai negara dan  masjarakat. Karena Marhaenisme ditumbuhkan didalam P.N.I. dan dikembangkan oleh P.N.I. maka  sifat, watak dan arti Marhaenisme sebagai ideologie politik ditentukan oleh P.N.I.. OLeh  karena itu mempeladjari Marhaenisme harus dilakukan dalam hubungannja degan kedudukan,  peranan dan perdjuangan P.N.I. dalam pertjaturan politik.

P.N.I. didirikan untuk memimpin perdjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme sampai  tertjapai kemerdekaan dan kedaulatan bagi Bangsa Indonesia. Ditindjau dari sudut usaha  mentjapai kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia dan perdjuangan membangun suatu Bangsa merdeka,  maka P.N.I. merupakan suatu gerakan kebangsaan. Ditindjau dari sudut tuntutan akan persamaan  hak semua orang untuk merdeka dari segala ikatan dan tindasan, maka P.N.I. merupakan suatu  gerakan demokrasi. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa P.N.I. bertolak dari azas  Nasionalisme dan azas Demokrasi. Dengan azas Nasionalisme, P.N.I. hendak menegakkan hak  Rakjat Indonesia untuk mendjadi Bangsa jang merdeka dan membangun Negara merdeka jang  mengurus serta memadjukan kepentingan Rakjat Indonesia sebagai suatu Bangsa, Bangsa  Indonesia hendak dibangun melalui Negara Indonesia. Dan perdjuangan Bangsa Indonesia harus  dilakukan dengan memakai Negara Indonesia.

Dengan azas demokrasi P.N.I. bertjita-tjita mewudjudkan persamaan diantara semua orang dan  diantara semua Bangsa. Karena itu Negara dan Masjarakat jang ditjita-tjitakan oleh P.N.I  adalah Negara dan Masjarakat jang mendjamin adanja persamaan hak serta persamaan kesempatan  bagi semua orang.

Karena unsur nasionalisme dan unsur demokrasi merupakan bagian penting dari kehidupan  P.N.I., maka kedua unsur itu dengan sendirinja mendjadi bagian pula dari Marhaenisme. Dengan  demikian Marhaenisme sebagai faham kenegaraan dam kemasjarakatan mentjakup sekaligus faham  kebangsaan dan faham demokrasi. Watak faham kebangsaan dan faham demokrasi jang mendjadi  bagian dari Marhaenisme ditentukan oleh watak P.N.I. sendiri. Watak P.N.I. ini dapat  disimpulkan dari pokok2 pendirian jang dianut oleh P.N.I. sedjak tahun 1927 seperti berikut  :

  1. Karena imperialisme jang bersumber pada kapitalisme mendjadi sumber utama dari segala  penderitaan dan keterbelakangan Rakjat Indonesia, maka P.N.I. berwatak anti kapitalis serta  bertudjuan memebangun masjarakat jang mendjamin hak jang sama dan kesempatan jang sama bagi  semua orang dan golongan.
  2. Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnja adalah sjarat mutlak bagu kemadjuan  Rakjat. Untuk mentjapai kemerdekaan itu harus didjalankan masss-aksi setjara besar-besaran  berdasarkan kekuatan sendiri melalui pembangkitan kesadaran nasional dan semangat nasional  sebagai tenaga penggerak.
  3. Karena imperialisme tidak mungkin memenuhi tuntutan Rakjat Indonesia untuk mendjadi Bangsa  jg merdeka, maka perdjuangan harus dilakukan atas dasar prinsip non-kooperasi. Ini adalah  watak revolusioner.
  4. Imperialisme Barat jang merupakan kekuatan Internasional harus dilawan setjara Internasional  pula. Maka perlu dibangun suatu kekuatan gerakan Internasional guna menghantjurkan  Imperialisme. Langkah pertama kearah itu adalah berupa kerdjasama Bangsa2 Asia.

Selandjutnja watak faham kebangsaan dan demokrasi itu ditentukan oleh pandangan politik  P.N.I. sendiri dengan menarik peladjaran dari pengalaman Bangsa2 Eropah. Nasionalisme  sebagai djawaban atas tuntutan kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa dapat mempunjai sifat  agresif dan imperialistik djika tidak disertai landasan jang mengharuskan dibangunnja tertib  dunia jang adil.

Demokrasi sebagai djawaban atas tuntutan persamaan dan pengikutsertaan semua orang dalam  kekuasaan dapat mempunjai sifat tidak mentjapai sasaranja djika tidak diertai persjaratan  jang mendjamin persamaan kesempatan dalam proses kehidupan bermasjarakat. Ini berarti bahwa  nasionalisme dan demokrasi sebagai pengertian  jang berkembang dalam peradaban barat, untuk  ditrapkan di Indonesia memerlukan penjesuaian dan persjaratan jang sedjalan dengan tjita2  umum serta kepentingan Rakjat Indonesia. Oleh karena itu didalam P.N.I. lahirlah istilah2  socio-nasionalisme dan socio-demokrasi jang dimaksudkan memberi arti chusus kepada  nasionalisme dan demokrasi jang dianut P.N.I. sebagai nasionalisme jang berwatak  kemasjarakatan (sociaal gericht ) atau nasionalisme jang adil, dan sebagai demokrasi jang  berwatak kemasjarakatan ( siciaal gericht ) atau demokrasi jang adil.

-

NILAI2 POLITIK, EKONOMI DAN KULTURIL DARI MARHAENISME

Faham nasionalisme jang adil mempunjai arti dan fungsi politik membangkitkan serta  memelihara kesadaran kebangsaan Indonesia jang besar faedahnja dalam pembangunan Bangsa dan  NEgara jang merdeka dalam arti seluas-luasnja. Kesadaran ini bukan sadja penting artinja  didalam masa perdjoangan kemerdekaan, melainkan djuga dimasa pembangunan dan pengisian  kemerdekaan itu sendiri. Kesadaran kebangsaan merupakan tenaga bathin pendorong kemadjuan  jang pesat didalam perlombaan dengan Bangsa2 lain serta merupakan tenaga pembangun daja-tahan Bangsa Indonesia disegala bidang.

Melalui rasa harga diri dan kehormatan sebagai satu Bangsa, kesadaran kebangsaan mendorong berkembang segala potensi jang ada untuk mendjadi kekuatan dan kemampuan jang diperlukan didalam menghadapi segala tantangan. Disamping itu faham kebangsaan jang adil itu mendorong dunia melalui kerdjasama dan solidaritas gerakan2  kebangsaan setjara regional dan internasional kearah terwudjudnja tertib-dunia jang mendjamin persamaan, perdamaian dan kemadjuan.

Kesimpulannja adalah faham kebangsaan mempunjai nilai politik, ekonomi, sicial dan kulturil jang maha penting didalam pembangunan dan pengendalilan Bangsa dan Negara.

Tentang nilai dari faham demokrasi jag adil lebih mudah untuk difahami. Faham ini memberi harapan dihari depan. Dan untuk sama sekarang ia merupakan patokan untuk dilaksanakan sebagai tjara mengatur kehidupan bersama demi terwudjudnja persamaan, kemerdekaan da keadilan, maka atas dasar faham ini tumbuh pemikiran2 tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem kebudajaan jang mendjamin pengarahan perkembangan masjarakat pada sasaran jang ditudju.

Dan djika suatu sistem terlaksana, maka ia akan diudji oleh tantangan2, baik jang sudah ada maupun jang tumbuh dan berkembang kemudian. Djika ternjata suatu sistem tidak dapat mendjawab tantangan2 itu, tentunja harus diartika nsebagai kegagalan sistem itu sendiri dan tidak boleh ditafsrikan sebagai kegagalan faham demokrasinja.

Peringatan ini perlu dikemukakan, oleh karena terbukti di Indonesia kegagalam sistem multi partai diartikan sebagai kegagalan dari faham demokrasi sendiri. Padahal faham demokrasi memberi kemungkinan dipakainja bermatjam-matjam sistem politik jang bisa dipikirkan dan dipraktekkan.

Faham demokrasi jang dalam semangatnja hendak mendjamin persamaan, kemerdekaan dan keadilan, mempunjai fungsi mendorong auto-aktivitas dan daja-kreasi ummat manusia disegala bidang kehidupan. Akibatnja  dan berkembangnja auto-aktivitas dan daja-kreasi adalah tjepatnja kemadjuan dan perkembangan masjarakat. Masalahnja kemudia adalah menemukan sistem pengarahan jang dapat mendjamin keseimbangan diantara berbagai djenis dimensi hidup dan nilai hidup jang dalam wataknja berlawanan satu sama lain.  Umpamanja bagaimana tjaranja mendjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masjarakat, antara dimensi hidup fisik dan dimensi hidup kerochanian, antara nilai2 integratif dan nilai2 disintegratif, antara tudjuan dan tjara mentjapai tudjuan, dan antara kemerdekaan dan keadilan.

-

POSISI DAN PROSPEK MARHAENISME

Faham kebangsaan dan faham demokrasi sebagai dua tiang pokok dari Marhaenisme lahir dari kebutuhan perdjoangan Rakjat Indonesia untuk membebaskan diri dari tjengkraman imperialisme dan kapitalisme internasional abad 20. Selandjutnja kedua faham ini berkembang bersama-sama dengan perdjoangan rakjat Indonesia, dan karenja telah mendjadi djiwa dan watak perdjoangan itu.Dengan ini dapat disimpulkan djuga bahwa  sedjarah perdjoangan dan  sedjarah politik Rakjat Indonesia diabad 20 ini telah mendjadikan nasionalisme dan demokrasi sebagai bagian dari kebudajaan Indonesia.

Dilihat dari sudut naluri hidup Rakjat Indonesia sebagai suatu masjarakat jang mendiami suatu wilajah dan mengalami nasib didjadjah oleh satu kekuasaan politik, maka nasionalisme Indonesia merupakan konsekwensi logis dari kenjataan sedjarah itu. Nasionalisme jang luas dan modern ini berakar pada nasionalisme tradisional jang sempit sebagai bagian dari kebudajaan Indonesia. Dengan ditundjang  oleh tradisi nasionalisme sempit, maka nasionalisme Indonesia modern jang luas itu merupakan pengganti dan kelandjutan dari nasionalisme tradisionil. Dan nasionalisme baru ini mempunjai tugas mengemban tjita2 luhur Rakyat Indonesia untuk menpunjai negara jg kuat dan madju serta mampu mendjamin kesedjahteraan jang merata.

Faham demokrasi dikenal sebagai bagian dari kebudajaan asli Indonesia jang dapat dibuktikan dengan suasana dan tata-kehidupan diluar kota diseluruh Indonesia. Soalnja sekarang adalah menemukan bentuk pelaksanaan demokrasi berupa sistem kehidupan diberbagai bidang jang dapat memadai tuntutan zaman.

Sebagai faham politik, demokrasi itu bersumber pada tuntutan hati-nurani ummat manusia jangb mentjita-tjitakan keadilan dan kebenaran. Karena itu faham demokrasi dapat dipastikan bisa mengarungi segala zaman. Sedjarah ummat manusia hingga kini membuktikan bahwa faham demokrasi daapt mengatasi segala tantangan, dan makin mendapat tempat dalam sanubari dan pikiran semua Bangsa. Reaksi terhadapnja bersumber pada ambisi dan kepentingan golongan ketjil.

Dalam kehidpan praktis, pada waktu ini negara kita mempunjai Patnjasila sebagai dasar negara. Djika diteliti dengan seksama maka Patjasila itu untuk sebagian penting merupakan kelandjutan pantjorakan nasionalisme dan demokrasi. Dan pentjorakan jang diberikan oleh Pantjasila kepada nasionalisme dan demokrasi sangat sesuai denagn aspirasi dan tjita2 P.N.I..

Dari semua keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa Marhaenisme mempunjai  posisi strategis  jang sangat kuat dan prospek jang sangat baik didalam kehidupan nasional dan didalam pergaulan internasional. Tinggallah kewadjiban P.N.I. untuk memanfaatkan posisi demikian itu.

-

PERANAN MARHAENISME DAN P.N.I. DIMASA MENDATANG

Bertolak dari pendirian bahwa Negara Proklamasi 17 – Agustus – 1945 berdasarkan Pantjasila merupakan hasil perdjoangan jang maha penting dan sangat bernilai bagi P.N.I. dan Marhaenisme, maka tugas sedjarah dari P.N.I.  dan Marhaenisme adalah tidak lain dari pada pemeliharaan, pengembangan dan pengisian Negara Proklamasi itu.Guna dapat mendjalankan tugas ini, perlu disiapkannja konsepsi2 jang kongkrit, djelas dan sesuai dengan kenjataan sedjarah dalam setiap tahap perkembangan.

Perlu diingat bahwa selama 65 tahun merdeka kita sangat miskin dengan konsepsi. Kita senantiasa berfikir terikat pada penemuan2 dan tradisi Barat. Karena itu sepandjang sedjarah kita melaksanakan Pantjasila dan UUD45 dengan memakai pola berpikir barat dan  bentuk2 kehidupan jang lahir dan berkembang dalam peradaban Barat. Ini berarti bahwa kita setjara sadar atau tidak sadar mengoper atau mengambil alih peradaban Barat untuk keperluan Negara Pantjasila dan kehidupan Rakjat Indonesia. Hasilnja tidak bisa lain daripada kenjataan bahwa kita harus mengalami segala akibat jang dirasakan di dunia Barat. Dari sudut inilah harus dilihatnja segala gedjala dan perkembangan terakhir sekarang ini.

Tumbuhnja dan berkembangnja aliran pikiran baru jang membenarkan pemusatan kekuasaan politik pada tangan seseorang atau segolongan ketjil orang di dunia Barat seperti Marxisme dan Fascisme adalah akibat ketidakmampuan dari demokrasi Barat jang berlandaskan falsafah individualisme-liberalisme untuk mendjawab tuntutan2 akan persamaan dan keadilan.

Sedangkan seluruh sistem dan mekanisme politik Barat jang ditiru di Indonesia itu didasarkan atas faham demokrasi liberal. Itulah sebabnja sistem politik jang selama ini dipakai di Indonesia tidak dapat dan tidak mungkin menemui sasarannja.

Djika marhaenisme jang dipraktekkan P.N.I berhasil melahirkan konsepsi pelaksanaan Pantjasila jang dapat mendjawab segala tantangan, maka sudah dapat dipastikan bahawa peranan menetukan dimasa mendatang berada pada Marhaenisme. Oleh sebab itu, sudahlah waktunja bagi kita untuk memusatkan segala tenaga dan pikiran pada penggodokan konsepsi jang terperintji untuk segala bidang kehidupan.

Hanja dengan djalan ini kita menjelamatkan Marhaenisme, Patjasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.*

*atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONALIS INDONESIA, Prasaran-Prasaran Dalam Musjawarah Modernisasi P.N.I. Sum. Utara, Agustus 1971

TENTANG SEDJARAH SINGKAT PNI

4 DJULI 1927

Pada tgl. 4 Djuli 1927 Ir Soekarno, Ir Anwari, J. Tilaar, Sudjadi, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr Sartono, Mr Budyarjo Martoatmojo, Dr Samsi Widagdo dan Mr Sunarjo mendirikan “Perserikatan Nasional Indonesia” di Bandung.

Pengurus besar (hoofdbestuur) PNI jang pertama ialah : Ketua (Pemuka) – Ir Soekarno; Sekretaris/Bendahara – Mr Iskaq dan Anggota2 terdiri dari Dr Samsi, Mr Sartono, dan Ir Anwari.

Didalam Kongres PNI jang pertama di Surabaja tgl. 28-30 Mei 1928, nama “Perserikatan Nasional Indonesia” diganti mendjadi “Partai Nasional Indonesia”. Pada kongres itu pula disahkan Anggaran Dasar (Statuten), Azas dan Daftar Usaha Partai.

Semendjak berdirinja, maka PNI selalu memelopori usaha persatuan dan kesatuan bangsa dalam perdjoangan menentang pendjadjahan Belanda demi mempertjepat Kemerdekaan Bangsa.Tgl. 4 Djuli 1927 ditetapkan oleh PNI sebagai Hari Lahirnja.

-

25 APRIL 1931

Dikeluarkannja sebuah “Maklumat Kepada Sekalian Rakjat Indonesia”, jang antara lain menjatakan membubarkan PNI, ditjetuskan dalam suatu Kongres Luar Biasa (Kongres ke-II) PNI di Djakarta.

Sebab jang terpenting dibubarkannja PNI adalah karena penangkapan jang dilakukan oleh Penguasa atas 4 anggota Pimpinan PNI jang kemudian didjatuhi hukuman, j.i Ir Soekarno, Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supriadinata (24 Desember 1929).

Setelah PNI dibubarkan, Pimpinan/Anggota2 PNI bergerak dalam Partindo, Gerindo dan Gapi jang terus berdjuang, termasuk pula masa pendjadjahan Djepang hingga Proklamasi Kemerdekaan R.I.

-

29-31 DJANUARI 1946

Pada tgl. ini PNI melangsungkan Kongres di Kediri, jang kemudian disebut sebagai Kongres Ke-I, sehingga didalam tjatatan urutan Kongres2 jang diadakan oleh Partai ini, kedua Kongres sebelumnja tidak dimasukkan.

Didalam Kongres ke-I ini PNI jang telah bergerak di Pati, Madiun, Palembang dan Sulawesi, “Sosio-Nasional-Demokrasi” jang kemudian dimanifestasikan dalam Lambang PNI j.i. “segitiga dengan kepala banteng” jang menggambarkan sintese dari nasionalisme-demokrasi dan sosialisme.

Pada tgl. 25-26 Desember 1946 PNI mengadakan Kongres Luar Biasa untuk menentukan sikap terhadap Naskah Persetudjuan Linggardjati. Sikap tsb. ialah : Tidak menerima naskah Persetudjuan Linggardjati karena tidak mengandung pengakuan de jure terhadap R.I.

PNI bersama partai2 lain jang menolak-naskah tsb bergabung dodalam “Banteng Republik Indonesia” melawan “Sajap Kiri”.

-

3-5 MARET 1947

Kongres PNI ke-II di Madiun.

Didalam Kongres ini a.l. ditetapkan garis2 perdjoangan dalam bidang2 : Pemuda, Wanita, Buruh dan Tani. Mula2 pelaksanaan garis2 perdjoangan bidang2 tsb ditampung dan merupakan seksi dalam PNI dan didalam perkembangannja melahirkan Organisasi2 Massa Marhaen.

Pada bulan Oktober 1947 dilangsungkan suatu Konperensi di Solo, dimana untuk pertama kalinja lahir istilah Ketua Umum dan Sekretaris Djenderal dalam kepemimpinan PNI.

-

25-27 DJUNI 1948

Kongres PNI ke-III di Jokjakarta.

Pada Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah : “Sosio-Nasional-Demokrasi” (Marhaenisme), jang merupakan gabungan dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.

Sesudah Kongres ini, dua tragedi Nasional telah melanda Tanah Air :

Pertama, pemberontakan PKI Madiun tgl. 18 September 1948. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI mengadjak PNI dan Masjumi untuk membentuk Front Nasional, akan tetapi ditolak olehkedua Partai tsb.

Kedua, perang Kolonial ke-II (Agresi ke-II) jang dilantjarkan oleh Tentara Belanda terhadap R.I. pada tgl. 19 Desember 1948. Dewan Partai menginstruksikan kepada seluruh Anggota/Pimpinan PNI, untuk bersikap dan bertindak non-koperasi dengan Belanda.

-

1-5 MEI 1950

Kongres PNI ke-IV di Jokjakarta.

Kongres menetapkan a.l. agar setjepat-tjepatnja dirobah kembali bentuk ketata-negaraan jang berbentuk federasi (RIS) mendjadi Negara Kesatuan paling sesuai dengan paham persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sendiri, dan tidak memberikan kesempatan kepada Belanda untuk mendjalankan politik “dovide et impera”-nja kembali.

-

1-5 MEI 1951

Kongres PNI ke-V di Djakarta.

Kongres menetapkan Pimpinan Partai mendjadi Dewan Pimpinan Partai, sebagai Badan jang tertinggi jdidalam Partai dibawah Kongres. Dewan Pimpinan Partai mendjalankan pimpinan partai sehari-hari.

Peristiwa penting jang setjara langsung dirasakan oleh PNI sesudah Kongres ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952. Pimpinan Pemerintahan pada waktu itu ialah Kabinet Wilopo.

Didalam pimpinan partai, Wilopo menduduki djabatan Wakil Ketua Umum, sesuai dengan Keputusan Kongres.

-

6-11 DESEMBER 1952

Kongres PNI ke-VI di Surabaja.

Dalam Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah Marhaenisme, dan tidak menggunakan lagi istilah Sosio-Nasional-Demokrasi.

-

15-22 DESEMBER 1954

Kongres PNI ke-VII di Bandung.

Diantara keputusan2 jang ditjapai dalam Kongres ini, ialah :

  1. Menyetudjui maksud kabinet Ali-Arifin untuk mengadakan Konperensi Asia Afrika;
  2. Meneruskan perdjoangan meng-claim Irian Barat;
  3. Mengandjurkan supaja Kabinet bertindak tegas terhadap anasir2 pengatjau dan gerombolan2 musuh Negara.

Pada tgl. 18-24 April 1955 ternjata Konperensi Asia-Afrika ke-I diselenggarakan di Bandung.

Tokoh2 PNI jang stjara langsung berpartisipasi dalam KAA ini ialah Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri, Sunario sebagai Menteri Luar Negeri, A.K. Gani sebagai Menteri Perhubungan, Ruslan Abdulgani sebagai Sekdjen Kementrian Luar Negeri dan Sanusi sebagai Gubernur Djawa Barat.

29-30 September 1955 diadakan Pemilihan Umum jang pertama di Indonesia dimana 4 (empat) partai2 keluar sebagai Partai2 Besar, j.i. PNI, Masjumi, NU dan PKI.

-

22-28 DJULI 1956

Kongres PNI ke-VIII di Semarang.

Keputusan2 Kongres a.l. :

  1. Mempertjepat pembatalan seluruh perdjandjian KMB;
  2. Melandjutkan perdjoangan pengembalian Irian Barat kepada R.I.;
  3. Kongres diadakan 4 tahun sekali;
  4. Pimpinan Partai dibagai atas Dewan Pimpinan jang mendjalankan kekuasaan executive dan Badan Pekerdja jang mendjalankan kekuasaan legislatif;
  5. Supaja diadakan perumusan tentang pengertian demokrasi dengan pimpinan dan Demokrasi Terpimpin, sehingga tidak menimbulkan kesan kearah faham sentralisme/dikatatur.

-

5 DJULI 1959

Dekrit Presiden.

Sebelum dikeluarkannja Dekrit Presiden ini, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirim kawat kepada Presiden jang pada waktu itu berada di Tokio (16 Djanuari 1959) agar Presiden mendekritkan berlakunja kembali UUD-1945.

Sementar itu DPP-PNI menginstruksikan kepada Fraksi PNI di KOnstituante, supaja tidak usah lagi menghadiri sidang2 Konstituante. Sikap PNI ini diambil mengingat Konstituante tidak berhasil memutuskan kembali kepada UUD-1945 sesuai dengan harapan sebagian besar Rakjat dan Pemerintah, dan dal ini mengakibatkan Negara dalam keadaan bahaja.

-

25-29 DJUNI 1960

Kongres PNI ke-IX di Solo.

Keputusan2 Kongres a.l. adalah sbb :

  1. Azas PNI ialah Marhaenisme;
  2. Memberikan gelar Bapak Marhaenisme kepada Bung Karno.

-

28 AUGUSTUS – 1 SEPTEMBER 1963

Kongres PNI ke-X di Purwokerto.

Keputusan2 Kongres a.l. adalah sbb :

  1. Gerakan Massa Marhaen mengakui PNI sebagai induk organisasi dan Pimpinan Front Marhaenis, serta pengawasan PNI setjara preventif dan repressif terhadap Gerakan Massa Marhaen;
  2. Untuk membina kebulatan Front Marhaenisme, dibentuk Badan Musjawarah Front Marhaenis.

Pada tgl. 13-17 Nopember 1964 diadakan Sidang Badan Pekerdja Kongres PNI di Lembang Bandung. Sidang BPK ini menerima “Deklarasi Marhaenisme” jang didalamnja ditjantumkan rumusan “Marhaenisme” ialah Marxisme “jang ditrapkan sesuai dengan kondisi2 dan situasi Indonesia”.

Sesudah Sidang di Lembang itu, tumbul perbedaan pendapat dalam kalangan Pimpinan PNI, sehingga pihak Ali-Surachman memetjat beberapa tokoh PNI pada tgl. 4 Augustus 1965, a.l. Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hardi, Hadisubeno dan Mh. Isnaeni. Perlu ditjatat bahwa Hardi dan Mh. Isnaeni adalah masing2 Ketua-I dan Wk. Sekdjend PNI pilihan Kongres Purwokerto. Pada tgl. 6 Oktober 1965, lima hari sesudah pemberontakan G.30.S/PKI, tokoh2 tsb. mendirikan DPP PNI baru jang kemudian terkenal dengan nama PNI Osa-Usep.

-

24-27 APRIL 1966

Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM di Bandung, jang djuga disebut Kongres ke-XI.

Kongres ini didahului oleh pertemuan bersama dari pihak Ali-Surachman dan pihak Osa-Usep, pertemuan mana adalah atas prakarsa serta disaksikan oleh Let.Djen.Suharto jang pada waktu itu sebagai pemegang Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).

Kongres ini diselenggarakan oleh Panitya Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM jang diketuai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo.

Keputusan2 Kongres a.l. :

  1. PNI/FM harus dibersihkan dari unsur2 Gestapu/PKI dan unsur2 jang menimbulkan perpetjahan dalam tubuh PNI/FM;
  2. Kongres merupakan instansi tertinggi Partai, Madjelis Permusjawaratan Partai sebagai Badan Legislatif dan Badan Konsultasi dan Koordinasi antara Partai dengan Gerakan Massa Marhaen.

Tgl. 28-30 Nopember 1966 diadakan Sidang MPP-PNI ke-I, dengan keputusan a.l. : mentjabut “Deklarasi Marhaenisme” dan menentapkan “Yudya Pratidina Marhaenis” sebagai Pedoman Perdjoangan PNI.

Tgl. 23-25 Djuli 1967 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-II ini, PNI menghadapi tentangan2 jang luar biasa baik setjara intern maupun (terutama) extern. Tekanan2, antjaman2 setjara langsung maupun tidak langsung ditudjukan kepada PNI, bahkan terdapat iktikad jang tidak baik dari pihak tertentu dengan maksud dan usaha untuk membubarkan PNI. Periode sebelum dan sesudah MPP-PNI jang ke-II merupakan periode konflik jang multi-kompleks. Namun MPP dapat menghasilkan keputusan2 penting a.l. menjangkut bidang Organisasi, Ekubang dll serta program2 lainnja.

-

20 DESEMBER 1967

“Pernjataan Kebulatan Tekad” Dewan Pimpinan Pusat PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI.

Pernjataan tsb. a.l. memuat :

  1. Azas PNI adalah Marhaenisme jang rumusannja ialah : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi;
  2. Melaksanakan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1967 dan tidak menghendaki kembalinja Ir Sukarno dalam kepemimpinan Negara/Pemerintahan/Nasional;
  3. Gelar Bapak Marhaenisme ditiadakan.

-

21 DESEMBER 1967

“Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI”.

Instruksi ini ditudjukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah untuk membantu dan memberikan kesempatan atas usaha2 PNI dalam melakukan kristalisasi dan konsolidasi sesuai dengan pokok2 kebidjaksanaan Pemerintah dan Pernjataan Kebulatan Tekad.

Pada tgl. 21 Desember 1967 ini pula dikeluarkannja Surat Presiden (Pd) Republik Indonesia kepada DPP-PNI tentang hak hidup PNI.

Dengan demikian, tiga naskah2 tsb. diatas j.i. :

  1. Pernjataan Kebulatan Tekad DPP-PNI beserta DPP/Presidium Organisasi Massa PNI;
  2. Instruksi Presiden No. 16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI dan;
  3. Surat Presiden R.I. kepada DPP-PNI telah memberikan babak baru bagi perdjoangan PNI untuk mengadakan keristalisasi, konsolidasi dan rehabilitasi didalam tubuhnja.

Pada tgl. 4-6 Mei 1968 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-II, dengan keputusan2 a.l. : Menetapkan “Pakssha Adigama” sebagai haluan politik Partai, Pokok2 pendjelasan tentang Marhaenisme “sebagai keterangan azas dan tudjuan Partai; “Marhaenisme berlawanan dengan Marxisme” sebagai pelengkap keterangan azas dan tudjuan Partai.

Djuga ditetapkan bahwa istilah “Bapak Marhaenisme” ditiadakan, dan istilah “Front Marhaenis” dan “Gerakan Massa Marhaen” masing2 diganti dengan “Organisasi Massa PNI” atau “Ormas2 PNI” dab “Organisasi Massa Marhaen”.Sedjak Sidang MPP-PNI jang ke-III tsb PNI telah berada dalam posisi jang memungkinkan untuk meningkatkan partisipannja dalam pelaksanaan Ketetapan MPRS dan Pelita I jang takeoff-nja adalah setahun kemudian (1 April 1969).

Pada tgl. 3-5 April 1969 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-IV dengan keputusan2 a.l. : Pembaharuan struktur Politik setjara konstitusionil-demokratis; menerima Dwifungsi ABRI dan diusahakan agar dengan “act of free choice” daapt memasukkan kembali Irian Barat kedalam Wilajah Negara Kesatuan R.I.

Pada tgl. 2-8 Pebruari 1970 PNI mengadakan Musjawarah Besar (Mubes) Ekonomi jang ke-I di Djakarta. Hasilnja ialah, dususunnja suatu Konsepsi dan Program Perdjoangan PNI dibidang Ekubang jang kemudian diterima baik mendjadi keputusan oleh Kongres PNI jang ke-XII di Semarang.

Pada tgl. 9 Maret 1970 ditjetuskannja “Deklarasi 9 Maret” oleh Partai2 PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katholik jang bersedia berkerdjasama dalam satu kelompok, jang kemudian disebut “Kelompok Demokrasi Pembangunan”.

-

11-18 APRIL 1970

Kongres PNI ke-XII di Semarang.

Keputusan2 Kongres Semarang a.l. adalah sbb :

  1. Azas PNI ialah Marhaenisme, jaitu Ke-Tuhanan Jang Maha Esa – Sosio Nasionalisme – Sosio Demokrasi, jang berarti sama dengan Pantjasila dan menolak Deklarasi Marhaenis;
  2. Menugaskan kepada DPP-PNI untuk membentuk Dewan Pertimbangan Parta (Deperpa) dan merehabilitir seluruh anggota PNI jang dischors/dipetjat sepandjang tidak terlibat G.30.S/PKI;
  3. Menerima Dwifungsi ABRI sebagai kenjataan sedjarah jang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan tegaknja Pantjasila dan UUD-1945 dan kesedjahteraan Rakjat;
  4. Untuk mentjapai penjederhanaan kepartaian sebagai pelaksanaan Tap MPRS No. XII/MPRS/66, maka RUU Kepartaian/Keormasan/Kekaryaan perlu segera diselesaikan;
  5. Menerima “Pernjataan Kebulatan Tekad” DPP-PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI tgl. 20 Desember 1967;
  6. Masalah Perang Vietnam diselesaikan oleh Bangsa jang bersangkutan sendiri tanpa intervensi Negara Asing, dan masalah Timur Tengah djangan didjadikan kantjah pertikaian antara negara2 besar didunia.*

*tulisan Prof. Dr. Sunawar Sukowati S.H., Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Essensialia Marhenisme, diperbanjak oleh jajasan nasional “Pandji Mas”, 1972

POKOK PIKIRAN TENTANG MARHAENISME

MARHAEN DAN MARHAENIS

Adalah suatu kenjataan sedjarah, bahwa sebagian terbesar dari rakjat Indonesia terdiri dari tani ketjil, pegawai ketjil, pedagang ketjil, pengusaha ketjil, jaitu rakyat miskin, jang hidupnja selalu mengalami kekurangan.

Mereka mempunjai nasib jang sama, jang sehari-harinja selalu terantjam oleh gentjetan dan oleh karena itu mereka termasuk golongan jang malang nasibnja.

Golongan inilah jang dalam lingkungan PNI dinamakan kaum Marhaen. Artinja kaum melarat, kaum jang dimelaratkan oleh kondisi pendjadjahan, oleh suatu Bangsa atas Bangsa lain dengan segala bentuk kolonialisme.

Didalam suasana kolonialisme jang berabad-abad itu, sebagian besar Rakjat Indonesia jang terdiri dari kaum jang melarat dan jang dimiskinkan, j.i. kaum Marhaen, tidak mengalami kemadjuan dan tidak pernah menikmati kebahagiaan.

Dan untuk memadjukan Rakjat/Bangsa Indonesia harus ada perdjoangan peningkatan taraf hidup kaum Marhaen dimana ia berada dan dari golongan apapun.Kemakmuran dan kebahagiaan kaum Marhaen, berarti kemadjuan dan kebahagiaan seluruh Rakjat/Bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan ini perlu adanja perdjoangan. Perdjoangan menuju kearah terwudjudnja masjarakay jang sama rata bahagia lahir dan bathin, masjarakat jang didalamnja tidak terdapat penindasan oleh manusia terhadap manusia atau oleh golongan terhadap golongan. Masjarakat itulah yang kita sebut masjarakat Marhaenis, atau masjarakat Pantjasila, masjarakat adil dan makmur jang diridhoi oleh Tuhan Jang MAha Esa.

Dan siapapun jang berdjoang untuk kepentingan tertjapainja tudjuan perdjoangan seperti tsb. diatas, maka ia kita sebut seorang Marhaenis. Dengan lain perkataan, seorang Marhaenis adalah jang berdjoang untuk mentjapai masjarakat Sosialis Pantjasila, jang berarti sekaligus merupakan masjarakat jang bahagia bagi kaum Marhaen dimanapun ia berada dari golongan apapun.

-

MARHAENISME

Marhaenisme adalah pandangan hidup, artinja Marhaenisme adalah satu azas,satu ideologi,satu faham dan tjara perdjoangan kaum Marhaen dan Marhaenis. Dengan landasan azas dan tjara perdjoangan Marhaenisme, kaum Marhaen dan Marhaenis berdjoang untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur, atau masjarakat Marhaenis, atau masjarakat Sosialis Pantjasila.

Marhaenisme seagai azas, sebagai ideologi dan sebagai faham politik, mengandung tiga unsur, ialah :

  1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa;
  2. Sosio-Nasionalisme;
  3. Sosio-Demokrasi.

-

SOSIO-NASIONALISME

Dalam sedjarah dunia, faham kebangsaan atau Nasionalisme, sering dihinggapi oleh sikap angkara-murka, sifat bentji kepada Bangsa lain, sifat chauvinistis dan agressif. Sifat2 jang demikian achirnja menumbuhkan sikap ingin mendjadjah bangsa lain. Faham itu adalah faham kebangsaan jang diperalat oleh kapitalisme dan imperialisme.

Sosio-Nasionallisme mempunjai watak dan sifat2 jang lain, karena Sosio-Nasionalisme adalah faham kebangsaan jang berdasarkan pada persamaan nasib, faham kebangsaan gotong-rojong, faham kebangsaan jang berdasarkan hidup kemasjarakatan, fama kebangsaan jang berperi-kemanusiaan, faham kebangsaan jang berlandaskan pada keinginan kerdjasama dan tidak untuk menggentjet ayau menghisap.

Sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme jang positip-kreaktip, faham kebangsaan jang mentjipta dan memudja.

Sosio berarti kemasjarakatan jang sadar akan kemanusiaan. Dan apabila berbitjara tentang kemasjarakatan dan kemanusiaan, tidak bisa menghindarkan diri dari rasa memudja, jang harus diartikan mengabdi kepada Tuhan Jang Maha Esa. Karena tjelakalah manusia jang tidak silaturachmi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhan, oleh karena itulah, maka Sosio-Nasionalisme dengan sendirinja mengandung unsur Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sosio-Nasionalisme atau faham kebangsaan, dalam lingkungan Bangsa sendiri, Bangsa Indonesia, harus bergotong-rojong, dan antara Bangsa Indonesia dengan lain2 Bangsa djuga harus bekerdja sama dengan penegrtian setingkat dan sederajat. Dalam pengertian ini terkandung sifat ethnis, tjinta kasih sesama machluk, sehingga tiada hasrat menguasai dan dikuasai.

Dengan demikian, maka Sosio-Nasionalisme selalu berwatak anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja.

-

SOSIO-DEMOKRASI

Sosio-Demokrasi adalah demokrasi lengkap, atau demokrasi komplit. Artinja demokrasi jang mentjakup dan meliputi : demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan demokrasi kebudajaan.

Demokrasi politik mengakui hak setiap warga negara, hak rakjat untuk mengatur pemerintahan, menentukan haluan dan susunan negara.

Demokrasi ekonomi berarti mengakui hak hidup setap warga negara setjara luas dan baik dalam bidang2 perekonomian.Demokrasi sosial mengakui hak setiap warga negara, atau setiap orang untuk mendapat penghargaan jang sama seagai machluk sosial. Demokrasi sosial oleh karenja mengakui hak setiap orang untuk mentjapai tingkat kemadjuan, tingkat kedudukan sosial setinggi-tingginja dalam segala lapangan dan bidang, sesuai dengan bakat dan kemampuannja.

Demokrasi kebudajaan mengakui hak setiap warga negara dan setipa orang untuk mengembangkan kebudajaan dan menikmati keindahan dan manfaat kebudajaan.

Dalam Sosio-Demokrasi djelas dikehendaki adanja persamaan hak bagi setiap orang, bagi setiap manusia sebagai sesama ummat Tuhan jang Maha Esa.

Dengan demikian djelas, bahwa dalam Sosio-Demokrasi djuga tertjakup unsur Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sosio-Demokrasi menghendaki :

  1. Dalam lapangan politik susunan Pemerintahan berdasarkan kedaulatan Rakjat, bentuk Pemerintahan jang sesuai dengan kehendak suara Rakjat dan bentuk negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dalam bidang kemasjarakatan, satu susunan masjarakat jang berdasarkan gotong-rojong, atau masjarakat Sosialis Pantjasila.

Oleh karena itu Sosio-Demokrasi menolak setiap matjam kapitalisme, termasuk Staats-Kapitalisme dan berdjoang  untuk mewudjutkan kehidupan koperatip.

Sosio-Demokrasi memberi kemungkinan berkembangnja usaha swasta, dalam pengertian tidak menimbulkan akibat hak milik atas alat2 produksi menjebabkan adanja penindasan dan penghisapan.

Kesimpulannja : Marhaenisme adalah satu ideologi, atau faham Sosialisme, terdiri dari 3 unsur : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.

Dengan perkatan lain : Marhaenisme adalah Sosialisme Pantjasila.

-

MARHAENISME, MARXISME DAN PANTJASILA

Marxisme adalah satu ideologi jang berlandaskan pada karya dan hasil pemikiran Marx. Ada beberapa basic ideas, prinsipalia jang sangat penting dari Marxisme sebagai pentjerminan kemurnian faham atau ideologi tsb. Diantara sekian banjak prinsipalia dan essensialia jang menondjol ialah :

  1. Marxisme tidak mengenal Nasionalisme atau faham kebangsaan, oleh karena sifatnja jang internasionalistis-kosmopolitan.
  2. Marxisme menganut teori, bahwa kehidupan manusia dan tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada kehidupan kebendaan, jang terkenal dengan teori historis-materialisme.
  3. Marxisme tidak mau tau mengenai kekuatan absolut, jaitu Tuhan Jang Maha Esa, sehingga akibatnja ia anti Tuhan dan anti Agama.
  4. Marxisme dalam perdjoangannja menudju kearah  terwudjutnja susunan masjarakat komunis, dan menggunakan sistem diktatur-proletariat.
  5. Marxisme dengan proletar dan teori meerwaarde-nja dalam perdjoangan mewudjutkan  tjita2nja menganut teori perdjoangan kelas, atau klassenstijd.

Tidak ada satupun dari basic ideas atau prinsip dari Marxisme seperti tersebut diatas jang dianut oleh Marhaenisme. Disamping ditolak, malahan bertentangan dengan Marhaenisme.

Marhaenisme djelas menganut faham kebangsaan, ialah kebangsaan-kemasjarakatan, atau Sosio-Nasionalisme. Marhaenisme menghidup-hidupkan, memlihara dan mempertebal
semangat kebangsaan.

Sosio-Nasionalisme mengakui bahwa Bangsa2 adalah segolongan manusia jang tidak terpisah dengan golongan lain, malahan harus hidup bersama dengan golongan2 itu. Oleh karena itu, dalam hubungan internasional, Sosio-Nasionalisme mengakui kewadjiban Bangsa2 untuk berkerdja sama menjusun masjarakat Bangsa2 didinuia, bebas dari dominasi, pendjadjahan, penindasan, baik politis, ekonomis maupun kulturil. Dengan perkataan lain, kosmopolitanisme dan internasionalisme jang menghapuskan
nasionalisme adalah bertentangan dengan Marhaenisme.

Marhaenisme tidak dapat sepenuhnja membernarkan dalil atau terori bahwa perkembangan kehidupan manusia dan tjorak
masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada kebendaan. Tidak dapat menerima teori bahwa tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada keadaan
ekonomi.

Marhaenisme berpendapat, bahwa bukan hanja kondisi ekonomi, akan tetapi djuga kondisi bathin menentukan tjorak dan perkembangan masjarakat.

Baik kekuatan rochani, ataupun tjita2 maupun kekuatan djasmaniah atau ekonomi, kedu-duanja sama2 berpengaruh pada gerak tjorak dan perkembangan masjarakat.

Marhaenisme mengakui sepenuhnja adanja kekuatan absolut (Absolute Macht) jang ada pada Tuhan Jang Maha Esa. Baik Sosio-Nasionalisme maupun Sosio-Demokrasi, kedua-duanja diresapi sinar hikmah Ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dengan demikian djelas, Marhaenisme adalah ber-Tuhan.

Marhaenisme menganut faham demokrasi, jang dalam hal ini adalah Sosio-Demokrasi. Demokrasi lengkap atau demokrasi komplit, jang mentjakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan demokrasi kebudajaan.

Faham Sosio-Demokrasi menghendaki susunan pergaulan hidup sama rata dan sama bahagia, sehingga dengan demikian menolak setiap matjam/bentuk diktatur, termasuk diktatur proletariat. Kaum Marhaen bukan hanja kaum proletar seperti jang dikatakan oleh kaum Marxis ialah kaum pendjual tenaga, bukan hanja kaum buruh jang mendjual tenaganja kepada kaum madjikan.

Kaum Marhaen adalah keseluruhan Rakjat Indonesia dimanapun berada dan dari golongan manapun jang dimelaratkan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Dengan demikian maka didalam Marhaenisme tidak dikenal satu matjam kelas, dalam hal ini kelas proletar jang tertindas, jang selalu berlawanan dan berhadapan dengan kaum penindas, sehingga dengan demikian Marhaenisme tidak menganut sistem perdjoangan kelas seperti jang diadjarkan oleh Marxisme.

Perdjoangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tija2nja tidak hanja dilakukan oleh satu golongan sadja, akan tetapi oleh segenap potensi kaum Marhaen dan Marhaenis, jang terdiri dari berbagai matjam golongan. Perdjoangan menghantjurkan kolonialisme, dilaksanakan oleh segenap kekuatan Rakjat. Oleh karena itulah teori perdjoangan kelas, atau klassenstrijd jang hanya mengenal perdjoangan kelas proletar sebagai kelas jang tertindas, untuk menghantjurkan kelas penindas tidak berlaku bagi Marhaenisme.

Dala masa pendjadjahan seluruh kekuatan Rakjat berdjoang menghantjurkan kolonialisme. Dan setelah mentjapai kemerdekaan, maka dialam merdeka ini, dengan tjara dan tjorak lain dari pada didjaman kolonial melandjutkan perdjoangan membina dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan tjita2 jang terkandung didalam Pantjasila.

Dari kenjataan2 dan perbandingan seperti diatas, maka djelas antara Marhaenisme dan Marxisme terdapat perbedaan2 jang prinsipil dan essensill.

Basic ideas, prinsipilia dan essensialia adjaran Marxisme bukan sadja tidak berlaku bagi Marhaenisme, akan tetapi bahkan berlawanan.

Dengan demikian maka djelas, defenisi, interpretasi atau pengertian bahwa Marhaenisme adalah “Marxisme jang ditrapkan di Indonesia”, adalah satu kekeliruan jang besar.

Itulah sebabnja Sidang MPP-PNI jang ke-I pada bulan Nopember 1966 setjara resmi menolak “Deklarasi Marhaenis” dan diganti dengan “Yudya Pratidina Marhaenis”, jang isinja tegas menjatakan, bahwa Marhaenisme-adalah : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi, jang pada hakekatnja sama dengan Pantjasila.

Memang ditindjau dari segi sedjarah, Marhaenisme lebih tua daripada Pantjasila. Sedjak lahirnja, Marhainisme mengandung unsur2 Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Setjara historis faxtuil dalam pidato Lahirnja Pantjasila pada tanggal 1 Djuni 1945 tertjakup pula Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosia-Demokrasi. Dengan demikian tidak salah kiranja, apabila kita katakan bahwa Marhaenisme adalah identik dengan Pantjasila.

-

MASJARAKAT MARHAENIS

Dari ketegasan2 seperti diatas maka djelaslah, bahwa masjarakat Marhaenis adalah masjarakat Sosialis-Pantjasila, masjarakat adil dan makmur, jang tidak membenarkan adanja tindas menindas antar manusia atau antar golongan.

Dengan perkataan lain, pada hahekatnja masjarakat Marhaenis atau masjarakat Sosialis-Pantjasila adalah suatu perwudjudan setjara konsekwen dari Undang-Undang Dasar 1945; mulai dari Mukadimah samapi dengan Batang Tubuhnja.*

*sumbangan pikiran Prof. Dr. Sunawar Sukowati S.H., Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Essensialia Marhenisme, diperbanjak oleh jajasan nasional “Pandji Mas”, 1972

ESSENSIALIA MARHAENISME

Sudah barang pasti dalam usaha kita merumuskan azas perdjoangan Partai, maka tidak bisa lain harus ber-orientasi pada naluri Bangsa kita sendiri, dan hal itu tidak terlepas dari “cultural background” daripada masjarakat luas, jang hidup dan berkembang didalam masjarakat di Tanah Air Indonesia.

Dengan demikian, maka irama Perdjoangan Partai jang didasarkan pada azas perdjoangan itu tiada lain daripada pemantjaran gelora-djiwa jang hidup dan berkembang didalam masjarakat dari masa ke masa.

Itu sebabnja, sumbangan pemikiran mengenai “Essensialia Marhaenisme” sedjauh mungkin dikaitkan dengan nilai sedjarah, nilai2 ekonomi, sosial dan kebudajaan jang satu dan lainnya dihubungkan dengan perkembangan hubungan manusia2 pribadi atau perseorangan dengan masjarakatnja dalam suatu lingkungan tata-pergaulan hidup.

Disamping itu hendaklah tidak dilupakan pula adanja nilai2 moral, aestetika, jang kesemunja tertuang didalam suatu pandangan hidup untuk kemudian ditrapkan dengan tjara-tjara perdjoangan, Marhaenis. Tjara2 perdjoangan itu dapat dilafazkan atau diterdjemahkan dalam kata2 perdjoangan politik dalam arti luas.

-

Dapat diketengahkan, bahwa terdapat sesuatu jang universiel pada setiap individu manusia, jaitu “de zucht tot zelfbehoud”. Djuga terdapat naluri pada setiap individu manusia untuk hidup bahagia.

Namun, upaja untuk mentjapai hidup bahagia itu adalah berbeda-beda, apalagi hidup berbahagia bagi manusia selaku anggota masjarakat. Berbeda-beda menurut pandangan hidup masjarakat jang bersangkutan, sedangkan pandangan hidup (way of life) itupun tiada lain daripada pemantjaran keadaan lingkungan alamiah, jang juga merupakan lingkungan hidup masjarakat2 jang bersangkutan.

-

Perlu kiranja diuraikan, bahwa masjarakat Indonesia dalam mentjapai kebahagiaan sosial (social happiness) jang mahapenting ialah adanja pandangan hidup Bangsa kita, serta kemudian adanja tehnik pelaksanaannja. Pandangan hidup Bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam perbagai dokumen bersedjarah menundjukkan adanja azas kekeluargaan jang diembani oleh rasa tjinta-kasih antara sesamanja.

Didalam Hukum Adat kita – jang merupakan pentjerminan daripada way of life kita – banjak didjumpai lembaga2 hukum jang menondjolkan kesatuan tetapi tidak melenjapkan pribadi. Kepentingan kesatuan atau masjarakat harus berimbang dengan kepentingan pribadi perseorangan.

Nenek-mojang kita ratusan tahun jang lalu telah mengadjarkan kepada anak-tjutjunja bahwa manusia itu mempunjai hak2 dan kewadjiban kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada negara dan kepada Tuhan.

Itulah sebabnja bagi Bangsa Indonesia kebahagiaan sosial (social happiness) itu ialah bila telah tertjapai harmoni jang mesra antara individu dengan “group”nja dan  antara “group”nja dengan kosmos.

Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa manusia Indonesia itu bukanlah manusia individualis melainkan selalu berada dalam hubungannja jang harmonis ditengah-tengah masjarakat.

Sifat kekeluargaan jang merupakan sendi kehidupan Rakjat Indonesia menghalang-halangi ketjendrungan untuk menggajang sesamanja dalam satu pergaulan hidup. Sesungguhnja bukanlah sifat Bangsa Indonesia untuk merugikan sesamanja dengan tudjuan menguntungkan diri sendiri.

Bahwa sifat2 luhur ini disana-sini tidak lagi menondjol, adalah akibat pengaruh individualisme dari fihak kaum pendjadjah pada masa lampau, atau oleh adanja pengaruh pandangan hidup bangsa dan masjarakat asing jang menjusup kedalam masjarakat Indonesia, hal jang dimungkinkan oleh posisi geografis Indonesia jang terletak pada “kruispositie” dimana terdapat hubungan antar-masjarakat atau antar negara jang kompleks sifatnja.

Namun kewadjiban kita untuk memelihara naluri bangsa dan kepribadian bangsa jang tentunja harus diperdjoangkan dengan menggunakan azas perdjoangan dan pandangan hidup Bangsa itu sendiri.

-

Bahwa naluri Bangsa dan pandangan hidup Bangsa dengan identitasnja jang chas berkepribadian Indonesia bukanlah suatu illusi, dapat dilihat dari praktek ketata-negaraan Indonesia pada zaman2 lampau, a.l. misalnja hal jang dapat dilihat pada “Negarakertagama”.

Pada “Negarakartagama” telah terdapat suatu tat-pergaulan hidup bermasjarakat dan bernegara, a.l. jang dapat diekmukakan sebagai berikut :

  1. Telah terdapat didalam praktek ketata-negaraan itu prinsip idealisme sedjadjar dengan pragantisme. Terdapat kata2 : “Dewa Batara, lebih chajal dari jang chajal, tapi tampak diatas tanah”, sebagai manifestasi daripada perpaduan antara idealisme dan pragmatisme.
  2. Telah terdapat suatu hukum tata-negara dimana negara mempunjai suatu susunan organisasi dengan pembagian tugas jang djelas daripada setiap penguasa dalam lembaga-lembaga kenegaraan, serta adanja komunikasi antara penguasa sesamanja dan dengan rakjat banjak.
  3. Terdapatnja suatu disiplin nasional terbukti dari tjinta dan taatnja para pamong dan perwira serta rakjat kepada Radja (penguasa) dan sebaliknja semua aparatur ini adalah “tulang punggung pradja”, jang membuktikan adanja suatu kesatuan organisasi negara.
  4. Adanja kerukunan nasional jang terlihat daripada perpaduan antara “bakti kepada radja, tjinta sesama, menggembirakan negara”, tetapi djuga dasar2 fungsi negara sebagai negara kesedjahteraan, dimana terdapat perumusan jang menggambarkan betapa radja “menolak duka simurba”. Bahwa negara adalah pelindung bagi rakjat terbukti dari adanja “prabu pembunuh musuh”, lagipula kekuasaan adalah “pelindung simiskin, radja adiradja didunia”.
  5. Adanja “Rule of Law” didalam praktek ketata-negaraan itu djelas terlihat dari perumusan “bidjaksana mengemudikan perdata tinggi dan segala kerdja” dan lagi pula tergambarkan oleh kata2 “… Baginda makin keras berusaha untuk dapat bertindak dengan bidjak… Dalam pengadilan tak sembarangan, tapi tetap terikat undang2… Adil segala putusan jang diambil, sehingga semua merasa puas …”.
  6. Didalam praktek ketata-negaraan itu, betapa negara sendiri tidak mengabaikan faktor-faktor relegious tergambarkan oleh suasana, dimana setiap kali radja melakukan pemerintahan terlebih dahulu mendengar nasihat para pendeta, dan setiap perintah jang dikeluarkan selalu disaksikan oleh pedjabat untuk itu, membuktikan bahwa Radja selaku penguasa tidaklah mengeluarkan perintah dengan sekehendak hatinja.
  7. Pandangan hidup Bangsa pada waktu itu benar2 merupakan pemantjaran daripada lingkungan alam sekitarnja, sehingga seni ketata-pradjaan-pun tidak luput dari pengaruh keindahan alam sekitarnja. Itu sebabnja faktor2 aestetika djuga terpantjar dalam tingkah laku pemerintahan, bahkan dalam upatjara2 kenegaraan. Suasana hidup alam sekitarnja merupakan sumber idea bagi penguasa untuk menggariskan kebidjaksanaan.
  8. Kebebasan beragama terpantjarkan oleh adanja “Pandji lain paham agama”, sedangkan budget negara dibitjarakan oleh para pembantunya dihadapan radja sendiri, menggambarkan adanja perentjanaan jang kongkrit.
  9. Hubungan perseorangan dengan “group”nja dalam lingkungan suatu organisasi negara telah terlihat. Tetapi disamping itu, hubungan “group”nja selaku organisasi negara dengan “kosmos” djuga terdapat dalam praktek pergaulan hidup bernegara pada zamanja nenek-mojang kita. Disamping terdapat negara jang dilindungi, maka terdapat pula negara2 “sahabat tetap”, seperti dilukiskan dengan “Tjampa Kambodja serta Jawana” d.l.l.

-

Djelas kiranja, bahwa sesuai dengan kepribadian Indonesia, didalam praktek ketata-negaraan pada masa berabad-abad sebelum datangnja pendjadjahan asing ternjata telah terlihat implementasi pelaksanaan daripada pandangan hidup Bangsa itu sendiri, ditengah-tengah pergaulan hidup Internasional.

Sudah barangtentu, didalam merumuskan azas perdjoangan Partai, maka facet2 jang telah terdapat didalam masjarakat Bangsa kita pada waktu itu, harus didjadikan bahan2, sehingga dengan demikian azas perdjoangan itu benar2 bersumber pada naluri Bangsa, jang tidak terlepas daripada cultural background jang benar2 hidup dan berkembang dari zaman didalam masjarakat kita.

-

Perlu pula kiranja didalam menindjau sifat hakekat Bangsa Indonesia itu, diambil bahan perbandingan daripada sifat hakekat masjarakat atau Bangsa lainnja, masing2 jang merupakan lingkungan jang melahirkan pandangan hidup bangsa jang bersangkutan.

Diatas telah dikemukakan, bahwa sifat hakekat Bangsa Indonesia adalah terdapatnja keharmonisan jang mesra antara individu dengan “group”nja dan antara “group”nja dengan kosmos. Dan ini adalah pula sebagai suatu tudjuan dala mewudjudkan kebahagiaan sosial, disamping iapun merupakan pola pemikiran. Difihak lain disini dapat dikemukakan adanja pola2 jang ektreem jang satu sama lain berhadapan, jaitu pola individualis jang manifestasinja kita lihat pada tata-pergaulan hidup liberalis sebagaimana pada umumnja terdapat pada dunia barat. Bila hal ini dibandingkan dengan pola dalam masjarakat kita, sudah barang tentu terdapat perbedaan jang sangat menjolok. Kedua pola jang berhadapan satu sama lain itu adalah manifestasi tjara  kehidupan dalam masjarakat lain jang mengalami keadaan iklim alamiah jang berat (didaerah winter dlsb.), hingga dalam taraf primitif pada waktu itu kepentingan pribadi menondjol sehingga timbul filosofi “omnes contra omnes” jang perkembangannja mendjadi “bellum omnium contra omnes”.

Dan terhadap filosofi sematjam itulah timbul pola pemikiran jang ingin mengachiri keadaan tersebut.Ingin saja menggaris bawahi apa jang pernah diuraikan oleh pak Sanusi Hardjadinata selaku ketua DPA Partai di Djawa Barat pada tahun 1970, jang mengatakan bahwa Marxisme adalah Orde Baru dalam rangka pola pemikiran jang diuraikan diatas. Dalam frame pola pemikiran sedemikianlah timbulnja extreemnitas, j.i. individualisme setjara totaal, sehingga seorang sardjana Leon Dugui dalam usahamemberantas pandangan hidup sedemikian sampai2 mengatakan bahwa hak subjektif itu tidak ada, jang ada ialah hak2 masjarakat. Ini mengandung arti bahwa individualitas2 ditiadakan, sehingga manusia individu hanja merupakan numuric jang tidak mengandung arti, sebagai djomplangan jang mutlak dari individualisme jang berlebih-lebihan. Kalau melihat demikian, falsafah omnes contra omnes – everybody against everybody atau a group against a group -, meradjai pola sedemikian.

-

Namun demikian dengan adanja proses masjarakat, sudah ada perobahan2 pada masjarakat jang berdasarkan pola sedemikian. Jang djelas bagi Indonesia, individu2, group2 itu menurut hakekatnja sebenarnja satu sama lain tidak berdiri berhadapan, tidak berpribahasa : “sopo aku sopo kowe”, melainkan menurut nalurinja individu dan “group” itu berdiri berdampingan; jang manifestasinja terdapat dalam semangat gotong-rojong. Dalam masjarakat Indonesia sedjak berabad-abad timbul pengertian bahwa kita meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau kepentingan nasional diatas kepentingan golongan. Ini didasarkan pada collectivisme.

Seperti jang kita lihat pada praktek ketata-negaraan Negarakertagama, dimana penguasa mempunjai komunikasi jang teratur dengan aparaturnja dan bahkan dengan rakjat banjak, sesuatu jang mengandung arti bahwa didalam praktek sedemikian itu terdapat adanja motif2 pola pemikiran kerakjatan jang didalam implementasi tentulah dapat ditingkatkan dalam bentuk collectivisme jang diatur oleh organisasi masjarakat jang disebut Negara.

Sudah barangtentu dapat tidaknja terlaksana suatu collectivisme, sangat bergantung pula pada dapat tidaknja terdjamin hak2 azasi perorangan didalam pergaulan hidup sedemikian itu, karena suatu collectivisme adalah pula perpaduan didalam praktek daripada kesdaaran hak2 azasi dan kesadaran kewadjiban2 azasi. Kalau perlu dalam mempertahankan hak2 itu bahkan biar mati sekalipun, sebagaimana jang terkandung dalam peribahasa Djawa jang mengatakan “sedumu batuk senjari bumi perlu ditohi pati” – hal jang merupakan manifestasi adanja djuga individualisme dalam masjarakat (kita) jang didasarkan pada adanja pribadi, hal jang perlu dipertahankan dala mkehidupan brmasjarakat di Indonesia.

-

Konsekwensi daripada pola pemikiran sedemikian itu adalah, bahwa didalam hidup perekonomian djuga – dalam mewudjudkan Social happines tersebut – seorang anggota masjarakat mendapatkan penghidupannja dengan ber-karya dan ber-kerdja setjara kooperatif, sehingga bukan individualisme-materialis jang haus rakus akan harta-benda bagi kepentingan hidupnja sendiri.

Karena setiap anggota masjarakat berkerdja untuk kemakmuran hidup seluruh anggota masjarakat, menjebabkan harus terdapat adanja keseimbangan antara individu-masjarakat-penguasa. Didalam tata-pergaulan sedemikian itu, tidak boleh tidak harus terdjamin setjara berbarengan publik recht dan privaat recht, dalam arti terdapat keseimbangan jang harmonis.

-

Difihak lain, dalam mewudjudkan adanja keseimbangan jang harmonis dalam hubungan antara individu-masjarakat-penguasa tersebut, sudah barang tentu harus terdjamin adanja pola distribusi pertanggung djawaban dari semua unsur tersebut, baik pertanggung-djawaban terhadap Negara dan Bangsa maupun terhadap Tuhan.

Pengertian Negara dan Bangsa disini ialah djuga dalam hubungannja dengan suatu kontiniutas sedjarah, sehingga iapun harus merupakan pertanggung-djawaban terhadap generasi penerus.

-

Didalam merumuskan azas perdjoangan – azas partai – maka jang perlu diperhatikan ialah :

  • Sumber idee dan spirit kearah mensatu-padukan serta menggembleng semua tjita2 dan semua dinamik perdjoangan patriotik Bangsa Indonesia, hidup dari abad ke abad dan jang tumbuh bersebar diseluruh Nusantara;
  • Gelora-djiwa perdjoangan Bangsa Indonesia jang timbul karena menderita pahit getirnja kesengsaraan lahir dan bathin sebagai akibat pendjadjahan atas Bangsa Indonesia selama lebih dari 3,5 abad lamanja;
  • Adanja kekuatan hidup, jaitu kekuatan idee dan kekuatan materi jang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnja karena adanja pengaruh timbal-balik antara kedua kekuatan tersebut;
  • Adanja kekuatan2 disamping kelemahan2 didalam pribadi2 setiap manusia;
  • Adanja suatu masjarakat Indonesia jang telah berkembang berabad-abad lamanja dan jang timbul dari dinamik jang tumbuh dari keseluruhan segala kekuatan lahir dan bathin, dari keseluruhan segala kekuatan materil dan spirituil;
  • Adanja suatu masjarakat jang mempunyai segala keinginan untuk mentjapai hidup senang dan tentram didunia ini, jaitu hidup bahagia lahir dan bathin.

Namun, gerak-gerik manusia2 itu sebagai masjarakat dan Bangsa tidak pula terpisahkan dari pemberian responce  terhadap perkembangan alam sekitarnja, sehingga demikian Marhaenisme haruslah merupakan tuntunan kearah mentjapai keseimbangan jang harmonis antara hidup lahir dan hidup bathin, menudju kesempurnaan hidup seseorang dan hidup kemasjarakatan ialah masjarakat jang adil dan makmur dan tata-tenteram, sebagaimana dasar2nja telah terdapat didalam tingkah-laku praktek ketata-negaraan cq. pergaulan hidup bermasjarakat dan bernegara.

-

Didalam perumusan azas Partai – Marhaenisme – harus terkandung pula pengertian, bahwa didalamnja semua getaran hidup dan irama zaman jang berkembang dari masa kemasa diolah dan disalurkan kearah perikehidupan manusia jang sewadjarnja.

Sehingga tertjakup didalam perumusan tersebut, betapa seorang Marhaenis sebagai manusia budaja, sebagai filosof, sebagai moralis, sebagai aestetikus, sebagai politikus, sebagai Anggota Masjarakat dan sebagai Ummat Manusia.

Kesemuanja itu dengan segala unsur2 maupun segi2nja, merupakan suatu keseluruhan didalam suatu azas jang disebut dengan Marhaenisme.

-

Dengan mengemukakan tentang uraian mengenai latar-belakang “Essensialia Marhaaenisme”, kiranja perumusan Marhaenisme diperkaja lagi dengan bahan2 jang kesemuanja digali dari suatu perkembangan hidup dari masjarakat kita sendiri.

Sebagai suatu azas, sebagai suatu adjaran, dengan demikian itu Marhaenisme akan dan harus berkembang, sesuai dengan perkembangan masjarakat itu sendiri.*

*sumbangan pikiran Prof. Dr. Sunawar Sukowati S.H., Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Essensialia Marhenisme, dperbanjak oleh jajasan nasional “Pandji Mas”, 1972

REVOLUSI

 

SUMBER DAN FALSAFAH MARHAENISME

SUMBER MARHAENISME

Sumber Marhaenisme adalah Gelora Djiwa Perdjoangan Bangsa Indonesia, jaitu gelora perdjoangan jang timbul karena menderita pahit-getirnja segala kesengsaraan sebagai akibat dari pendjadjahan Bangsa Asing mentjengkram Bangsa Indonesia selama 3,5 abad.

Suatu perdjoangan sengit melawan penindasan dan penghisapan Imperialisme dan Kolonialisme, jang memperkosa kehidupan Bangsa2 jang tidak berdaja. Semangat perdjoangan  Bangsa Indonesia dari bukan sadja ingin membebaskan Indonesia dari belenggu Kolonialisme, akan tetapi djuga merupakan  suatu tantangan terhadap segala unsur buruk jang  merusak ketertiban tata-kehidupan Masjarakat Dunia.

Menggeloranja djiwa perdjoangan Bangsa Indonesia itulah jang pada taraf permulaan mendjadi sumber kelahiran segala inspirasi, segala idee, budi, spirit dan dinamik perdjoangan asli-patriotik Bangsa Indonesia.

Unsur2 kekuatan perdjuangan itu kemudian diolah, diperlengkapi dan idrumuskan, sehingga lahirlah suatu azas. Tumbuhlah teori2 perdjuangan Marhaenis jang methodis-rasionil-ilmiah dan selandjutnja tersusunlah program2 perdjuangan Marhaenis jang realistis dan pragmatis.

Sumber Marhaenisme bukanlah buah hasil tjipta Sardjana2 Asing, melainkan Gelora Djiwa Perdjoangan Bangsa Indonesia.

-

FALSAFAH MARHAENISME

Marhaenisme mengandung idee dan spirit kearah mensatu-padukan serta menggembleng semua tjita2 dan semua dinamik perdjuangan patriotik Bangsa Indonesia, hidup dari Abad ke Abad dan jang tumbuh tersebar diseluruh Nusantara.

Idee dan spirit itu djelas dan terang bersinar dari segala jang tersurat dan tersirat dalam dokumen2 bersedjarah, Faham, pandangan2, pengertian2 dan konsepsi2 pokok setjara konkrit telah tjukup banjak digariskan dan dihidangkan. Bagi kita dokumen2 sedjarah itu sudah tjukup banjak mengandung idee, budi dan pikiran2 sebagai kekajaan spirituil dan idiil jang dapat kita djadikan bahan2 renungan kearah mentjapai falsafah, teori serta program perdjuangan Marhaenisme.

Intisari falsafah jang terkandung dalam Marhaenisme dapat dirumuskan :

Marhaenisme mengakui adanja dua kekuatan hidup, ialah kekuatan idee dan kekuatan materi jang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnja karena adanja timbal-balik antara kedua kekuatan tsb.

Marhaenisme mengandung suatu kejakinan, bahwa dinamik jang tumbuh dari keseluruhan segala kekuatan lahir dan bathin, dari keseluruhan segala kekuatan materil dan spirituil, dinamik itulah jang menentukan gerak-djatuhnja Masjarakat, roboh-mengembangnja sedjarah dan bangun-tjatuhnja peradaban manusia.

Gerak-gerik hidup sesuatu manusia atau bangsa tidak hanja didorong oleh keinginan untuk mengisi perutnja dengan makanan, untuk melindungi dirinja dengan pakaian dan perumahan, atau hanja didorong oleh keinginan untuk mengisi otak dan djiwanja dengan pemikiran dan kejakinan sadja, akan tetapi didorong oleh keseluruhan segala keinginan untuk mentjapai hidup senang dan tenteram didunia ini, jaitu hidup bahagia lahir dan bathin.

Karena itu Marhaenisme adalah tuntunan kearah mentjapai keseimbangan jang harmonis antara hidup lahir dan hidup bathin, menudju kesempurnaan hidup seseorang dan hidup kemasjarakatan ialah masjarakat jang adil dan makmur dan tata-tentram.

Itulah intisari falsafah Marhaenisme. Intisari falsafah jang chas ini adalah hasil pengertian jang setepat-tepatnja tentang kekuatan2 dan daja hidup manusia, hasil penggalian jang dalam dari sumber kehidupan manusia, ialah budi-nurani-kemanusiaan, hasil pemandangan wialajah kehidupan manusia jang seluas-lueasnja, ialah masjarakat manusia dan hasil peneropongan djangka kehidupan manusia jang sedjauh-djauhnja jaitu sedjarah manusia.

Bertalian dengan intisari falsafah ini sebagai sumber dan landasan idiil, maka tumbuhlah ideologi baru dengan falsafah faham2, teori2 baru, tumbuh dibidang peri-kehidupan dan perdjuangan hidup manusia, dibidang kenegaraan, kemasjarakatan, ekonomi dan kebudajaan jang semuanja bersifat dan bertjorak chas, bersifat dan bertjorak spesifik Indonesia. Tumbuhlah Marhaenisme sebagai magmanja Pantjasila, faham Sosio-Nasionalisme Sosio-Demokrasi.

Demikianlah Marhaenisme sebagai magmanja dan kemudia Pantjasila tumbuh mendjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia. Marhaenisme adalah suatu ideologi tersendiri dengan pengertian dan faham tersendiri pula terhadap hidup manusia, perkembangan dunia, alam moral, keagamaan, keadilan, hukum, logika, ethika, aesthetika dlsb.

Marhaenisme mengakui Ke-Tuhana Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial sebagai fundamen2 spirituil dan materiil jang seharunja didjadikan dasar2 hidup kemasjarakatan dan kenegaraan bagi ummat manusia, chusunja bagi Bangsa Indonesia.

Tjita2 Marhaenisme dibidang kenegaraan, kemasjarakatan, ekonomi, kebudajaan adalah lain daripada jg. ditjita-tjitakan dan dikonsepsikan oleh faham Liberalisme, faham Marxisme, Komunisme, Nazi-isme, Fascisme. Marhaenisme setjara fundamentil orinsipiil berbeda sekali dar Liberalisme, Marxisme, Komunisme dan lain2nja, berbeda dalam djiwa, dasar serta tudjuan, berlainan mulai dari landasan idiil, strategi perdjoangan sampai kepada tudjuannja terachir, ialah sampai pada bentuk dan struktur masjarakat dunia jang diidam2kannja.

Sosialisme jang terkandung dalam Marhaenisme adalah berbeda dengan Sosialisme Utopis, Marxis Revisionis dan Komunis.

Faham Liberalisme politik dngan Demokrasi Liberalisme, Liberalisme Ekonomi dengan Kapitalismenja, faham Absolutisme, faham Materialisme, faham Marxisme dengan dialektis-Matrialismenja, Historis-Matrialismenja, Ekonomis- determinismenja, dengan teori2 pertentangan kelas, Akumulasi, Krisis dan teori Verdelingnja, faham Komunis-Bolsjewik dengan Demokrasi Sentralismenja, kultus-individu dan terori revolusi-dunia model Stalinnja, faham Nazi-isme denagn teori ras-nja, itu kesemuanja adalah faham kuno jang sempit, sudah lapuk pada dasarnja destruktif. Itu semua adalah faham2 jang melihat dan mengukur kehidupan manusia dan perkembangan dunia hanja dari satu dua segi kehidupan sadja. Faham2 itu hanja dapat melihat satu atau dua pohon kehidupan sadja, akan tetapi buta untuk dapat melihat seluruh hutan.

Marhaenisme adalah lain sekali dari isme kuno termaksud jang disebutkan diatas. Dalam Marhaenisme, semua getaran hidup dan irama zaman jang berkembang dari masa kemasa diolah dan disalurkan kearah perikehidupan manusia jang sewadjarnja. Untuk nenudjukkan pada masjarakat  dan djuga kepada golongan2 tertentu jang gegabah menuduh Marhaenisme adalah identik dengan Komunisme, maka dapat digambarkan didalam garis besarnja adjaran Marhaenisme dalam mendidik warganja sebagai berikut :

Seorang Marhaenisme sebagai manusia Budaja

  • Ia berfikir benar karena ia ber-ilmu. Dengan djalan mengilmu ia mentjapai Logos, tahu apa jang benar apa jang salah. dan ia memilih djalan jang benar dalam hidupnja.
  • Ia berbudi baik karena ia ber-moral. Dengan latihan achlak ia mentjapai Ethos, tahu apa jang baik apa jang buruk, dan ia memilih djalan jang baik dalam hidupnja.
  • Ia bertjita-tjita indah karena ia ber-rasa seni. Dengan rasa seninja ia tahu  apa jang indah apa jang djelek, dan ia mentjintakan keindahan dalam hidupnja.
  • Ia persembahkan segala hasil karyanja, filsafat ilmu budi, dan seni kepada masjarakat. Sebagai budajawan ia adalah pahlawan kebudajaan Nasional, jang mendjaga dan memelihara kepribadian Bangsa.

Seorang Marhaenisme sebagai Filusuf

  • Ia hidup berdasarkan naluri hidup massa Marhaen lahir dan bathin.
  • Ia mentjari kebenaran hidup dengan menerobos alam hidup lahir dan bathin, menangkap, merenungkan dan meresapkan segala kekuatan hidup lahir dan kekuatan hidup bathin jang ada padanja dan jang ada pada alam disekitarnja.
  • Ia mendapatkan kebenaran hidup dengan mengakui adanja kekuatan hidup, jaitu kekuatan idee dan kekuatan materi jang karena pengaruh timbal-baliknja tidak dapat dipisahkan satu sama lainnja.
  • Ia merindukan kesempurnaan hidup jang bersifat kebahagiaan hidup lahir-bathin dengan ichtiar mentjapai imbangan jang harmonis antara kekuatan hidup lahir dan kekuatan hidup bathin.

Seorang Marhaenisme sebagai Moralis

  • Ia mentjari kebaikan budi achlak dengan menjilami alam budi nurani manusia sedalam-dalamnja dan menggali segala tata-susila dan sopan-santun jang mendjadi norma dan hukum hidup.
  • Ia mendapatkan kebaikan budi achlak dengan mengakui kaidah2 Ke-Tuhanan dan kaidah2 kemanusiaan sebagai dasar naluri hidup.
  • Ia merindukan keluhuran budi dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara kaidah2 Ke-Tuhanan dan kaidah2 kemanusiaan.

Seorang Marhaenisme sebagai Aestetikus

  • Ia mentjari keindahan tjita dengan meresapkan dan mengambil keindahan2 bentuk, sifat dan daja hidup jang ada dalam alam disekitarnja.
  • Ia mendapatkan keindahan dengan memiliki rasa seni dan daja tjipta.
  • Ia mentjiptakan dan mentjita-tjitakan kehidupan lahir bathin manusia jang indah dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara keindahan pribadi dan keindahan alam ruang hidup disekitarnja.

Seorang Marhaenisme sebagai Politikus

  • Ia adalah seorang idealis, akan tetapi dalam pada itu ia tidak melupakan kenjataan2 hidup jang berwudjut konkrit sebagai landasan berpidjak dan pangkalan bertolaknja.
  • Ia adalah seorang pemikir theoritikus, akan tetapi dalam pada itu ia djuga seorang pelaksana praktikus.
  • Ia adalah seorang nasionalis, akan tetapi ia bukan seorang chauvinis. Ia tidak melupakan kebahagiaan hidup antar bangsa.
  • Ia adalah seorang demokrat, dalam arti penganut2 faham demokrasi Patjasila, bukan penganut demokrasi hukum rimba, bukan penganut demokrasi liberalis, ia merindukan demokrasi lengkap disegala bidang kehidupan, jaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.
  • Ia adalah seorang sosialis, dalam arti bukan penganut totaliterisme jang memperbudak pribadi2 manusia. Ia merindukan keadilan sosial dan karena itu menentang penindasan, penghisapan dan perbudakan sesama manusia.
  • Ia adalah seorang pemimpin rakjat, jang arif-bidjaksana dana mengenal batas2 sikap lunak dan sikap keras.
  • Ia adalah seorang pedjuang, jang ulet dan revolusioner dinamis dan konsekwen dalam sepak terdjang dan pendirian terhadap tjita2 perdjuangannja.
  • Ia adalah seorang negarawan, jang tjakap dan djudjur. Ia punja rasa tanggung djawab dan sadar akan segala amanat rakjat jang mendjadi tugas kewadjibannja.
  • Ia adalah seorang propagandis, jang dapat memikat hati rakjat, dapat membangkitkan kesadaran, keinsjafan, dan dinamik untuk berdjuang didjalan jang benar.

Seorang Marhaenisme sebagai anggota masjarakat

  • Dalam hidup perekonomian ia adalah seorang karyawan jang mendapatkan nafkah penghidupannja dengan kerdja kooperatif. Ia bukan seorang individualis-materialis-egois jang haus rakus akan harta benda bagi kepentingan hidupnja sendiri. Ia adalah seorang karyawan jang berkerdja untuk kemakmuran hidup seluruh anggota masjarakat.
  • Dalam hidup keilmuan ia adalah seorang tjendekiawan jang menggunakan ilmunja untuk kemasjarakatan dan kemadjuan masjarakat.
  • Dalam hidup keguruan ia adlaah seorang guru pendidik luhur budi, jang djauh mengawang kedepan akan pertumbuhan Bangsanja, penjantun djiwa, pemupuk tunas2 manusia Indoensia baru.
  • Dalam hidup keagamaan ia adalah seorang Agamawan jang tulus dan bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.e. Dalam hidup kesenian ia adalah seorang seniman jang mentjipta menurut tuntunan naluri kepribadian manusia.*

Seorang Marhaenisme sebagai ummat manusia

  • Ia adalah seorang humanis-idealis jang merindukan suatu persahabatan, persaudaraan dan perdamaian ummat manusia atas dasar azas2 kemanusiaan.
  • Ia adalah seorang humanis-sosialis jang memperdjuangkan keadilan sosial antar manusia, antar bangsa dan antar negara jang riil, ichlas dan djudjur atas dasar saling bantu-embantu, saling hormat-menghormati, dan atas dasar sama deradjat, sama hak dan sama kewadjiban.
  • Ia adalah seorang humanis-realis jang sadar dan insjaf akan adanja kekurangan dan kelemahan tapi djuga akan adanja daja2 kekuatan setiap pribadi manusia. Ia ingin dan siap menjapu bersih setiap ketidak-adilan, keburukan dan kedjahatan dan ia ingin menegakkan keadilan dan kebenaran jang abadi, diatas dunia ini.*

*sumbangan pikiran Prof. Dr. Sunawar Sukowati S.H., Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Essensialia Marhenisme, diperbanjak oleh jajasan nasional “Pandji Mas”, 1972

PREAMBULE LATEX

Sedjarah Revolusi Indonesia telah membuktikan, bahwa paham2 seperti komunisme, liberalisme dan marxisme jang toegespast di Indonesia itu adalah sangat berbahaja bagi Revolusi Nasional Indonesia dan merupakan ratjun bagi Negara dan Bangsa Indonesia.

Imperialisme Marxis, Imperialisme Liberalisme dan Imperialisme Komunis itulah jang telah merusak djiwa, dasar dan tudjuan Revolusi Nasional Indonesia.

Imperialisme ideologi, politik dan ekonomi jang dilantjarkan oleh Negara2 Asing itulah pula jang telah merusak keutuhan dan persatuan nasional Bangsa Indonesia serta mentransformirnja mendjadi pertentangan dunia jang toegespast di Indonesia.

Itu adalah fakta dalam sedjarah Revolusi Bangsa Indonesia, fakta jang pahit, fakta dan pengalaman jang perlu didjadikan tjermin dalam membina perkembangan kehidupan politik pada waktu sekarang dan masa datang.

Selama aliran2 Marxis, Sosialis-Kanan, Komunis dan Liberalis masih berkuasa atau sekurang-kurangnja berusaha untuk berkuasa, maka pada masa itu pulalah timbul huru-hara, jang pada dasarnja disebabkan pertentangan-pertentangan dan permusuhan diantara mereka2 sendiri.

Kiranja tidak berlebih-lebihan untuk karenja mengemukakan, bahwa faham jang lahir dari Gelora Perdjoangan Bangsa Indonesia – jaitu MARHAENISME – sebagai faham jang chas berkeperibadian Indonesia, maka faham itulah jang sesuai bagi kaum Marhaen dan Marhaenis jang merupakan bagian integral dari seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan ideologi Marhaenisme kita akan berdjoang dan terus berdjoang sehingga Marhaen Djaja!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.