PERKEMBANGAN PAHAM PANCASILA

Bermula, seperti disebut dalam tulisan Lahirnya Pancasila, dalam pidato Bung Karno tentang dasar-dasar negara dalam sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Panitia dr. Radjiman Wediodiningrat. Isi pertanyaan itu : “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk, apa dasarnya?”.

Pancasila permulaan itu, rumusannya dan urutannya ialah :

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhaan Yang Maha Esa

Jadinya berlainan dari formula dan uraian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi dasar ideologinya sama.

Pancasila terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu :

  1. fundamen politik
  2. fundamen moral (etik agama)

Bagi Bung Karno sendi politik didahulukan, sendi moral menjadi penutup.

-

DASAR PERTAMA

Baginya dasar pertama : Kebangsaan, yang menghendaki suatu Nationale Staat, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, yang sebagai cetakan alam berkumpul disana – di khatulistiwa sebagai satu kepulauan. Sumatera, Jawa atau Sunda, atau Kalimantan, Sulawesi – satu per satu bukan Nationale Staat. Hanya Indonesia seluruhnya adalah Nationale Staat.

Untuk menegaskan ini dasar Kebangsaan disebut sebagai dasar pertama.

Bung Karno mempergunakan dalil-dalil dari teori geopolitik khususnya Blut-und-Boden Theorie ciptaan Karl Haushofer. Teori itu sebetulnya sendi bagi politik imperialisme Jerman, tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan Bangsa dan Tanah Air.

Jika teori persatuan daerah-dan-tanah air diterima sebagai satu kebenaran, maka batas Jerman lebih luas dari daerahnya di masa itu. Bung Karno mengatakan antara lain : Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh satu Bangsa dari satu turunan. Jadinya geopolitik merupakan suatu kesatuan darah-dan-tanah, menjadi dasar bagi suatu Nationale Staat.

Demikian juga misalnya : Spanyol, Italia, kedua-duanya mempunyai batas yang “natuurlijk” – alamiah, dibulatkan oleh laut dan pegunungan.

Demikian juga India – India dahulu – merupakan satu segitiga, ditentukan oleh pegunungan Himalaya dan lautan Hindia.

-

Kritik atas teori geopolitik :

Teori geopolitik sangat menarik, tetapi sebenarnya sangat terbatas.

Kalau diterapkan kepada Indonesia, maka Filipina harus dimasukkan ke daerah Indonesia dan Irian Barat dilepaskan; demikian juga seluruh Kalimantan harus masuk Indonesia. Filipina tidak saja serangkai dengan kepulauan kita; Bangsa Filipina bangga mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Melayu.

Lihat misalnya George A. Malcolm dalam bukunya “The First Malayan Republic” (1951).

Tetapi toh terhadap Indonesia dan Filipina yang kira-kira sama merdeka, ucapan teori geopolitik tidak berlaku. Faktor sejarah lebih luas pengaruhnya dalam menentukan nasib Indonesia dan Filipina, sekalipun seasal dan serangkai kepulauan. Sejarah memisah dalam dua hal :

  1. Indonesia dan Filipina di bawah kekuasaan kolonial yang berlainan berabad-abad lamanya dengan segala konsekwensinya dalam perkembangan.
  2. Penjajah atas keduanya menanam pengaruh kebudayaan yang berlainan.

India dahulu, setelah merdeka, tidak tetap dalam kesatuannya, melainkan pecah dua : India dan Pakistan. Dan Pakistan pecah dua pula menjadi Pakistan dan Bangladesh.

Di sini faktor Agama lebih berkuasa dari teori geopolitik : Blut-und-Boden Theorie.

Soal Bangsa dan kebangsaan tidak begitu mudah memecahnya secara ilmiah. Sukar memperoleh kriterium yang tepat apa yang menentukan “bangsa”.

Switzerland (Swiss), suatu bangsa yang utuh, menunjukkan yang sebaliknya.

Soal “bangsa” dalam politik Eropa abad ke-10 dan permulaan abad ke-20 :

  • ke dalam menentukan nasib sendiri;
  • Antara negara : dasar nasionalitas, bahwa negara dan nasionalitas harus sejalan.

Ini adalah pendapat politik hukum, istimewa berpengaruh dalam hukum negara dan hukum internasional, menjadi salah satu sendi kemudian bagi geopolitik.

Presiden Wilson mengambil pendapat itu sebagai dasar untuk mengatur sistim negara-negara Eropa sesudah Perang Dunia I. Ingat program 14 pasal – Fourteenth Amendment -. Meleset dalam pelaksanaannya.

-

Beberapa macam kriteria :

  • Ernest Renan, Que-est-ce que une nation? Jawabannya : le desir d’etre ensemble.
  • Otto Bauer, Was ist eine nation? Jawabannya : “Eine nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. – Suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang senasib.
  • Lohtrop Stoddard, The New World of Islam.  “Nationalism is a belief, held by a fairly large number of individuals that they constitute a “Nationality”; it is a sense if belonging together as a “Nation”.

-

Kesimpulan :

Dari berbagai kriteria itu dikatakan :

Bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak“.

Dengan kriterium ini dapat dipertahankan juga cita-cita Persatuan Indonesia.

Tidak perlu teori geopolitik, yang tidak punya dasar yang kokoh!

-

DASAR KEDUA

Dasar kedua : Internasionalisme, untuk menegaskan – kata Bung Karno – bahwa kita tidak menganut paham nationalisme yang picik, melainkan harus menuju persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa.

Internasionalisme bagi Bung Karno sama dengan “humanity”, peri-kemanusiaan. Pendapat ini berasal dari gerakan sosialisme abad ke-19 dan permulaan abad ke-20.

-

Peringatan :

Di waktu sekarang, berhubung dengan power politics kita harus berhati-hati mengartikan internasionalisme sama dengan “humanity”.

-

DASAR KETIGA

Dasar ketiga : Permusyawaratan, oleh karena kita mendirikan negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Maksudnya tak lain melainkan demokrasi, yang membawa sistim permusyawaratan dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

-

DASAR KEEMPAT

Dasar keempat : Kesejahteraan Sosial yang menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.

-

DASAR KELIMA

Dasar kelima : Ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur. Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain sehingga segenap Agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya.

Dan yang dituju pula dengan Ketuhanan yang berkebudayaan ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitulah pokok-pokok uraian Bung Karno tentang Pancasila!.

-

Dalam pembukaan UUD Republik Indonesia yang pertama, yang memuat antara lain kalimat berikut :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.

Di sini Pancasila isinya dengan meletakkan dasar moral di atas :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial

Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

-

Kesimpulan :

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup daripada  dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan sekarang ini dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktik hidup daripada cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dasar-dasar ini sebagai pedoman, pada hakekatnya Pemerintah Negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan yang gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.

Akibat dari pada perubahan urutan yang lima pasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah dengan perubahan kata-kata, politik negara mendapat dasar moral yang kuat.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati Agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kejujuran persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya.

Sila ketiga : Persatuan Indonesia menggantikan sila Kebangsaan bermula ketika Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta, karena kuatir akan niat beberapa aliran pada pihak Jepang yang mau memecah Indonesia dalam tiga atau empat negara merdeka, mau menyatakan dengan itu bahwa “Indonesia satu, tidak terbagi-bagi”.

Sungguhpun sila “Kebangsaan Indonesia” lebih dalam artinya, karena rasa kebangsaan dengan sendirinya meliputi rasa persatuan, dipakai sila Persatuan Indonesia yang di masa itu lebih tegas menyatakan tujuan Indonesia Merdeka.

Dalam mukadimah UUD RIS dan Negara Kesatuan R.I. tahun 1950, terdapat lagi pergeseran kata pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia berganti dengan sila Kebangsaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disingkatkan pada Peri-Kemanusiaan, seperti yang lazim disebut dalam peri-bahasa sehari-hari. Tetapi dasar moral tetap di atas. Ideologi negara tidak berubah. Jadinya :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri-Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial

Dalam susunan itu fundamen negara menjadi lebih kokoh lagi, oleh karena dasar Kebangsaan yang meliputi persatuan bangsa dan negara kebangsaan – sebagai lawan dari negara “internasional” – lebih tepat daripada Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia lebih menyatakan tujuan; kebangsaan adalah dasar yang memeluk bangsa yang satu, tidak terbagi-bagi.

Pancasila dalam Mukadimah itu dinyatakan sebagai pegangan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Juga dengan itu tujuan Negara Republik Indonesia tidak berubah. Apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar pertama :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mengujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“.

Di sini dinyatakan dengan 4 perkataan yang lebih konkrit isinya.

Tugas ini berat, sebab itu negara berpegang kepada dasar yang tinggi dan murni, seperti maunya Pancasila, yang mengundang didalamnya pengabdian dan ketaatan bangsa. Dengan tiada pengabdian dan ketaatan, cita-cita akan menjadi suatu bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan merdeka tidak akan tercapai dalam kesempurnaannya.

Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan.

Sejak 5 Juli 1959 negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera didalamnya berlaku lagi. Tetapi seperti dikatakan tadi ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam Pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara.

-

Soalnya sekarang :

Adakah cukup rasa tanggung jawab untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana mestinya menurut Pancasila?.

Soal inilah yang sangat disangsikan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu hanya di bibir saja. Tidak banyak banyak manusia Indonesia yang menanam Pancasila itu sebagai  keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa ke lima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri-sendiri.

Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ke-lima sila itu ikat-mengikat.

Yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila Kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan. Hubungan seorang juragan/penguasa dengan buruhnya harus dikuasai oleh rasa persaudaraan itu. Buruh bukanlah semata-mata alatnya. tetapi terutama pembantunya, membantu melaksanakan tercapainya cita-cita juragan pengusaha itu. Dengan tiada buruh paberiknya/perusahaannya tidak akan jalan. Buruh ikut serta menggerakkan produksi, ikut serta mencapai rencana yang dirancang oleh juragan/pengusaha atau pemilik perusahaan itu.

Demikian juga hubungan kerja dalam jentera kepegawaian negara. Pemimpin-pemimpin tidak sanggup melaksanakan sendiri tujuan negara. Ada pemikir, ada pelaksana. Kerjasama yang rapi antara pemikir dan pelaksana perlu. Kalau tidak, tujuan negara tidak tercapai. Apabila dipikirkan sedalam-dalamnya, nyatalah bahwa semua perusahaan dalam masyarakat adalah kerjasama. Makin baik hubungan manusia yang kerjasama itu, baik hubungan majikan dan buruh maupun hubungan atasan dan bawahan dalam jentera kepegawaian negeri maupun hubungan antara semua pihak di dalam masyarakat, makin baik hasil kerjasama itu. Pada tiap-tiap kerjasama dalam hubungan apapun, yang satu bergantung kepada yang lain. Sebab itu kerjasama itu harus bersendi pada harga-menghargai. Ini adalaj konsekwensi daripada pelaksanaan Pancasila dalam praktik hidup dalam perusahaan.

Apabila kita perhatikan kejadian-kejadian dalam masyarakat sejak beberapa tahun yang akhir ini, ternyata benar bahwa Pancasila itu belum meresap ke dalam jiwa rakyat. Lihatlah, mudah saja orang membunuh sesama manusia. Perselisihan sedikit dan kadang-kadang hanya perbedaan pikiran mengakibatkan tikam-tikaman.

Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara Pancasila itu tidak diamalkan. Beberapa tahun yang lalu terjadi di Jakarta suatu hal yang menyedihkan dan memalukan Pemerintah dan Negara. Seorang yang dituduh mencoba mencuri beca ditahan dalam bui. Selama beberapa hari ia ditahan, tetapi tidak diberi cukup makanan. Akibatnya ia jatuh dan meninggal sewaktu diadili.

Alasan Polisi yang menahannya, yang mengatakan polisi tidak diberi uang untuk ongkos makannya, adalah suatu alasan yang tidak bertanggung jawab, bertentangan sama sekali dengan dasar negara, dengan dasar kemanusiaan dan dasar keadilan … dan terutama dasar Pancasila. Kalau tidak sanggup memberi makan, janganlah orang ditahan!.

Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27 ayat 2, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Dan camkanlah pula, bahwa Pancasila itu adalah kontrak Rakyat Indonesia seluruhnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Angkatan muda sekarang tidak boleh melupakan ini dan mengabaikannya!.

Sekianlah!*

*amanat DR. MOHAMMAD HATTA dalam acara peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta – dipublikasikan dalam buku berjudul “PENGERTIAN PANCASILA” – diterbitan oleh IDAYU PRESS – JAKARTA 1977

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.